Pengaturan Hukum Hak Cipta

Pengaturan Hukum Hak Cipta

SUDUT HUKUM | Perkembangan hukum hak cipta telah melalui beberapa proses yang panjang, berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak Auteurswet 1912 diundangkan. Auteurswet merupakan suatu ketentuan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah hak cipta dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya yang diciptakannya. 


Pada masa itu Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 dengan beberapa ReservationAuteurswet terus berlaku hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tanggal 10 Oktober 1945. 

Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi persetujuan TRIPs yang mengacu pada Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang selanjutnya disebut dengan WTO (Agreement of Trade
Related Aspecs of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual), sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Lima tahun kemudian undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 dilakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang hak ciptasebelumnya, yaitu berubah menjadi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Upaya pembaharuan terhadap undang-undang hak cipta terus dilakukan, pada tahun 2002 undang-undang hak cipta diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hingga pembaharuan terakhir yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Read More
Batal Puasa Karena Jima'

Batal Puasa Karena Jima'

SUDUT HUKUM | Jima’ atau hubungan suami isteri termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, selain dari makan dan minum di atas.

Dasar Ketentuan

Dasar ketentuan bahwa berjima’ itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT:
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al- Baqarah : 187)
Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Pengertian terbaliknya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima’ itu membatalkan puasa.

Batal Puasa Karena Jima'


Sebenarnya makna kata rafats itu tidak harus jima’. Bahkan percumbuan, bermesraan, serta berciuman itu pun termasuk ke dalam wilayah rafats. Namun karena Allah SWT meneruskan di ayat ini dengan penegasan bahwa : kamu menjadi pakaian untuk mereka (istri) dan mereka menjadi pakaian untuk kamu, maka menjadi jelas sekali bahwa yang dimaksud bukan percumbuan, melainkan jima’ itu sendiri.

Para ulama yang membuat definisi jima’, sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud adalah:
Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.

Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja

Meski pun kriteria jima’ menurut jumhur ulama adalah masuknya atau hilangnya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, namun para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang secara sengaja melakukan hal-hal yang berupa tindakan fisik hingga sampai keluar maninya, maka hal itu sudah termasuk yang membatalkan puasa.

Misalnya seorang suami bercumbu mesra dengan istrinya, meski pun tidak sampai melakukan hubungan badan, namun akibat percumbuan itu, maninya keluar. Maka perbuatan itu termasuk kesengajaan mengeluarkan mani, meski bukan jima’. Dan hukum puasanya menjadi batal.

Onani atau masturbasi, lepas dari hukumnya, bila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, sehingga mencapai puncaknya dan keluar mani, maka puasanya
menjadi batal.

Keluar Mani Tidak Sengaja

Namun bila seseorang tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan keluar mani, puasanya tidak batal, meski secara fisik, keluar maninya.

Hal itu tergambar misalnya ketika seseorang mimpi basah, sampai akhirnya terbangun karena maninya keluar dengan sendirinya. Maka dalam kasus ini, apa yang terjadi tidak membatalkan puasanya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,
Telah diangkat pena dari tiga orang ; orang gila hingga waras, orang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga baligh.”
Termasuk yang puasanya tidak batal adalah seorang yang keluar mani akibat membayangkan saja percumbuan, tampa melakukannya secara sesungguhnya, juga tanpa melakukan onani atau masturbasi, sehingga akibatnya keluar mani, maka puasanya tidak batal.

Bahkan dalam kasus tertentu, orang yang sedang sakit pun bisa saja mengeluarkan mani, akibat penyakit yang dideritanya itu.

Berjima’ Karena Lupa

Orang yang melakukan jima’ di siang hari bulan Ramadhan karena lupa bahwa dirinya sedang puasa, hukumnya oleh para ulama dikatakan tidak batal puasanya. Asalkan penyebabnya benar-benar karena lupa, bukan purapura lupa.

Mazhab Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu dengan dasar qiyas atas orang yang makan dan minum di siang hari karena terlupa.
Maka silahkan dia meneruskan puasanya. Karena Allah SWT telah memberinya makan dan minum. (HR. Bukhari)
Namun dalam hal ini, pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa meski pun lupa, namun bila orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, tetap saja puasanya batal.

Alasannya, karena dalam kasus seorang laki-laki yang mengaku telah celaka karena melakukan hubungan suami istri, Rasulullah SAW tidak menanyakan apakah hal itu terjadi karena lupa atau bukan. Beliau SAW dalam kasus itu langsung memerintahkannya untuk membayar kaffarah, tanpa menyelidiki terlebih dahulu urusan lupa atau tidak lupa.
Read More
Pembarengan Tindak Pidana

Pembarengan Tindak Pidana

SUDUT HUKUM | Pada dasarnya yang dimaksud dengan pembarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga  terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.


  • Beberapa Pandangan tentang Pembarengan Tindak Pidana (CONCURSUS / SAMENLOOP)

Ada 2 (dua) pandangan mengenai persoalan Concursus ini, yaitu:

  1. Pendapat yang memandang persoalan concursus sebagai masalah tentang pemberian pidana. Penganutnya adalagh Hezewinkel Suringa.
  2. Pendapat yang memandang persoalan concursus sebagai bentuk khusus dari tindak pidana. Penganutnya: Pompe, Mezger, dan Moeljatno.

  • Pengaturan Concursus / Samenloop dalam KUHP
Ketentuan tentang concursus dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 – Pasal 71, terdiri dari:


  1. Perbarengan Peraturan (Concursus idealis/Eendaadse Samenloop), diatur dalam Pasal 63 KUHP.
  2. Perbuatan Berlanjut (Voortgezettehandeling/Delictum Continuatum), diatur dalam Pasal 64 KUHP.
  3. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis/Merdaadse Samenloop), diatur dalam Pasal 65 - Pasal 71 KUHP

  • Pengertian Concursus / Samenloop
Sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai concursus, namun demekian dari rumusan pasal-pasal diperoleh pengertian sebagai berikut:


  1. Ada Concursus Idealis, apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana diatur dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut: (1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda- beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2). Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang digunakan.
  2. Ada Voortgezette Handeling, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Diatur dalam Pasal 64 KUHP: a. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), maka hanya dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. b. Begitu juga hanya dikenakan satu pilar pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu. c.Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 365, Pasal 373, Pasal 379, dan Pasal 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, dan Pasal 406.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  unsur  Voortgezette Handling terdiri dari :

  1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan
  2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
  3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut.
Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut”, M v T memberikan 3 (tiga) kriteria :

  • Harus ada satu keputusan kehendak;
  • Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan
  • Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.
Ada Concursus Realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau sejenis (diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 bis KUHP).

Secara singkatnya, dikatakan ada concursus realis apabila:

  • Seseorang melakukan beberapa perbuatan
  • Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis
  • Di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap.

Pasal  65 KUHP

  1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
  2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP

  1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
  2. Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 70 KUHP

  1. Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan,  maupun pelanggaran    dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
  2. Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 bis KUHP
Dalam menggunakan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70, kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 302 Ayat (1), Pasal 352, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, dan Pasal 482 dianggap sebagai pelanggaran, tetapi dengan pengertian bahwa dijatuhkan pidana- pidana penjara atas kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan
Read More
Disparitas Pidana

Disparitas Pidana

SUDUT HUKUM | Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu? Dalam bukunya Sentencing and Criminal Justice, Andrew Ashworth mengatakan   disparitas    putusan   tak   bisa   dilepaskan   dari   diskresi     hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.

Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat bak dan jahat pada diri terdakwa.

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan  sanksi  pidana  berdasarkan  takaran  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan  standar  merumuskan  sanksi  pidana.  Disparitas  putusan  sejak    awal "dimungkinkan" karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional.

Rujukan lain yang menyinggung langsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah putusan MA No. 143K/Pid/1993. Majelis hakim agung dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku.

“Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,” demikian penggalan pertimbangan majelis hakim agung.

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang „sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Penelusuran Harkristuti Harkrisnowo menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.

Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, kata Asworth39, harus „a strong and restrictive guideline".

KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63- 71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan  pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Faktor Pemicu Disparitas Pidana


Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana,  faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

  • Masalah Falsafah Pemidanaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (werking der vergelding).  Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian  si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan : “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat   yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “

Dengan adanya perubahan teori pemidanaan yang dianut, prof. sudarto mengatakan, “MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.”

Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga schuld strafrecht (hukum pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana.

Beberapa macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), halaman 15-16, tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Tujuan yang dipandang kuno ialah  penghapusandosa (expiation) atau retribusi (retribution), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan popular dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi social bagi pelaku tindak pidana.

Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003, “ Bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif”.

Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.


  • Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Prof. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana  itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan: “untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas  terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut :

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

  1. Kesalahan pembuat
  2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
  3. Cara melakukan tindak pidana
  4. Sikap batin pembuat
  5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
  6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
  7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
  8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.


  • Masalah Patokan Pidana

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy mengatakan bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Maksud dari patokan pemidanaan menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

  • Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri


  1. Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU, Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4)nya diatur bahwa pidana penjara selam waktu tertentu sekali sekali tidak boelh melebihi dua puluh tahun. Demikan pula dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana  kurungan  sekali  kali  tidak  boleh  lebih  dari  satu  tahun  empat    bulan. Didalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
  2. Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri. Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:

  • Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
  • Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
  • Mendorong terjadinya tindak pidana
  • Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Menurut Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

  1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
  2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun  wajar.

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif    disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.

Menurut Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu dusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (consistency of sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy-“ Not making sentence equal, but in making sentencing philosiophies agree” (bukan memjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).
Read More
Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

Quo Vadis Reformasi Sistem Pemilu?

SUDUT HUKUM | Maret ini, DPR RI melakukan kunjungan studi banding ke Jerman dan Meksiko dalam rangka mempelajari sistem pemilu di kedua negara. Berbagai reaksi negatif muncul karena biaya studi banding yang besar dan menyayangkan sikap DPR yang tidak mempertimbangkan secara serius masukan para ahli pemilu di Indonesia. 

Dalih DPR dalam melakukan studi banding ini adalah pendalaman terhadap isu-isu krusial terkait usulan perubahan sistem pemilu dari proportional representation (PR) menjadi mixed member proportional representation (MMP). Di kedua negara tersebut memang MMP sukses diterapkan. 

Namun pertanyaan yang paling mendasar untuk didiskusikan adalah mengapa hal tersebut penting dilakukan sekarang manakala kerumitan perubahan jadwal pemilu serentak akan dimulai pada 2019? Tulisan ini akan mencoba menganalisa pandangan politisi terkait agenda reformasi sistem pemilu. 


Urgensi Reformasi Sistem Pemilu  

Esensi pemilu terletak pada sisi bagaimana mengubah suara pemilih menjadi kursi keterwakilan. Reformasi sistem pemilu juga memperdebatkan variabel kunci seperti formula pemilihan dalam menghitung kalkulasi alokasi kursi seperti yang diinginkan oleh para politisi. Secara umum, ada dua sistem pemilu di dunia yaitu sistem mayoritas plural dan sistem proportional represen­tation (PR). Sementara ada sebagian negara mengadopsi dua sistem yaitu mixed member proportional representation (MMP). 

Dalam beberapa studi tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Administration and Cost of Elections Project (ACE Project), perubahan dalam sistem pemilu dipengaruhi oleh dua kondisi. Pertama, para politisi yang kurang memahami secara rinci tentang perubahan yang diinginkan disertai dengan informasi yang juga kurang memadai dalam promosi sistem baru tersebut akan menimbulkan konsekuensi dan dampak yang memiliki pengaruh yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pandangan ini akan sangat berbahaya manakala para pembuat kebijakan benar-benar tidak memperhitungkan risiko sosial dan politik ke depan. 

Kedua, para politisi yang me­mahami perubahan-perubahan yang rinci malah dengan baik mempromosikan perubahan karena mereka dengan sadar memahami ada kepentingan politik yang akan diraih oleh diri mereka sendiri ataupun partai politiknya. Kondisi yang terakhir memungkinkan akan terciptanya keajegan sistem pemilu di masa datang. Namun demikian, reformasi sistem pemilu adalah negosiasi para politisi, maka kita harus memahami bahwa pertimbangan yang terkait dengan kepentingan politik mereka menjadi sangat penting dalam setiap keputusan ini. 

Betul bahwa ranah pembuatan kebijakan politik seperti pemilu ada di tangan DPR dan pemerintah, namun masukan publik pun harus dihargai dan diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan ini, seperti yang kerap kali disampaikan oleh para aktivis LSM pemilu dan peneliti pemilu kita belakangan ini. 

Bahkan warga di British Columbia Kanada saja dapat terlibat dalam referendum sistem pemilu mereka pada 2009. Oleh karenanya, esensi keterlibatan publik itu diarahkan bahwa untuk membangun kelembagaan politik yang kuat tentu memiliki tujuan dalam menstabilkan peme­rintahan demokratis. Namun, ruang-ruang perubahan pun dapat diakomodasi agar tercipta kondisi yang lebih baik. 


Tren Perubahan Sistem Pemilu  

Menurut laporan ACE Project, ada banyak negara yang melakukan langkah-langkah serius dalam perubahan sistem pemilu. Sebagian besar negara-negara di dunia memang melakukan perubahan tersebut dengan alasan untuk memperkuat derajat keterwakilannya, terutama menuju ke sistem PR. 

Sebagian negara-negara di dunia yang mengadopsi sistem mayoritas plural berubah menjadi MMP. Namun, berdasarkan laporan tersebut, tidak ada yang melakukan perubahan sebaliknya, dari mixed system ke majoritarian pluralist system. 

Yang menarik adalah, ada empat negara, menurut ACE Project, melakukan perubahan dari list proportional representation (PR) menjadi MMP. Negara tersebut adalah Bolivia, Vene­zuala, Romania, dan Ukraina. Dalam konteks itulah, seharusnya DPR mempertimbangkan kajian di empat negara ini karena perubahan yang diingin­kan searah dengan sistem yang kita anut saat ini, yaitu list PR. 

Sementara, Jerman dan Meksiko mengadopsi mixed system dalam kondisi yang stabil. Artinya memang benar terjadi adanya tren perubahan, tetapi DPR sendiri juga harus benar-benar serius melakukan kajian perubahan yang diinginkan. 


Quo Vadis? 

Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem pemilu yang mendasar sebanyak dua kali yaitu pada 1999 dan 2004. Pada 1999, oleh karena adanya desakan kelompok mahasiswa yang kuat untuk melakukan reformasi kelembagaan politik, para politisi DPR dan pemerintah bersepakat untuk tetap melanjutkan sistem PR dengan daftar tertutup dan berbagai penyesuaian seperti multipartai yang baru diterapkan. 

Namun, perubahan drastis terjadi pada 2004 manakala sistem PR daftar tertutup menjadi daftar terbuka dengan menerapkan nomor urut di daftar kandidat. Alasan sistem yang lebih terbuka diterapkan adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memilih langsung kandidat yang diinginkan. 

Sayangnya, sistem PR terbuka berdasarkan daftar urut pun ternyata tidak sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Kandidat terpilih pun masih ditentukan oleh kuasa pimpinan parpol karena alasan berdasarkan nomor urut. Sementara pada 2009, pemilih dapat se­penuhnya menentukan kandidat yang diinginkan tanpa intervensi oleh pimpinan partai.

Sepanjang yang saya ketahui dan berbasarkan observasi di setiap pemilu setelah reformasi, para politisi DPR selalu berdebat tentang perubahan sistem pemilu di setiap lima tahun. Sejak 2007, debat terhadap sistem pemilu berkutat antara PR dengan daftar terbuka atau tertutup. Pada 2017 ini, diskusi reformasi sistem pemilu diarahkan adanya gagasan penerapan sistem MMP. Lalu pertanyaannya, mau dibawa ke mana arah reformasi sistem pemilu kita apabila di setiap menjelang pemilu selalu terjadi perubahan-perubahan krusial? 

Seperti yang kita ketahui, kepentingan para politisi terhadap reformasi pemilu memang didasarkan keinginan untuk mempertahankan suaranya di masing-masing dapil. Salah satu alasan yang rasional bagi pendukung MMP, misalkan, adalah memberi kesempatan mendapatkan kursi yang proporsional bagi partai-partai kecil dan menengah. 

Di samping itu, MMP juga menjamin adanya ikatan yang lebih kuat untuk dua hal, yaitu politisi dengan pemilihnya dan politisi dengan partai politiknya. Dua hal ini yang memang selalu menjadi alasan kuat di antara para politisi untuk melakukan reformasi sistem pemilu: ako­modasi kelompok partai politik yang kecil dan mem­perkuat hubungan politisi dengan partainya. 

Sayangnya, manakala DPR mengajukan diri untuk melakukan reformasi sistem pemilu agar keterwakilan politik kita menjadi lebih baik, hal tersebut malah dicorengi dengan perilaku mereka sendiri yang buruk di hadapan publik. Di samping itu, perilaku anggota DPR yang menafikan kajian serius para ahli pemilu kita dan lebih memilih melakukan studi banding ke negara lain dengan waktu relatif singkat, hal ini juga menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam melakukan reformasi sistem pemilu yang mereka inginkan. 

Padahal seperti yang diingatkan oleh para ahli pemilu dunia dalam studi ACE Project, perubahan sistem pemilu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis dan perlu mengukur dampak serius serta matang yang harus diprediksi sejak jauh hari. Reformasi sistem pemilu bukan semata-mata diusulkan hanya demi kepentingan politisi dan partai politik saja. 

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa agenda kodifikasi UU Pemilu dan penyatuan jadwal pemilu pada 2019 adalah prioritas kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius oleh DPR dan pemerintah ketimbang melakukan sebuah reformasi sistem pemilu yang belum terbayang dampak dan konsekuensi politik yang dihadapi nanti./*Sindo

*Aditya Perdana

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI
Read More
Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana Perbankan

SUDUT HUKUM | Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Menurut Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana  di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan- perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Tidak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti KUHP.

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat 2 pengertian yaitu:

  • Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
  • ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  11  PNPS  Tahun  1963  Tentang Subversi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 49 ayat (1)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:

  • membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  • menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  • mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
  • diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Dalam Pasal 49 ayat (1) ini terdapat 3 delik yang merupakan TP Usaha Bank yaitu:

  • Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan/laporan/rekening suatu bank (Window Dressing)
  • Menghilangkan atau tidak memasukan pencatatan dalam pembukuan/ laporan/ rekening suatu bank
  • Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan   adanya   suatu   pencatatan   dalam   pembukuan     /laporan /rekening suatu bank

Pelaku Tindak Pidana Bank

Pada umumnya pelaku tindak pidana perbankan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu :18

  • Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Menteri Keuangan. Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998).
  • Perbuatan pidana yang di lakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tatacara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 No. 10 Tahun 1998).
  • Perbuatan pidana yang di lakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 Ayat 1 No. 10 Tahun 1998).
  • Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima  sogok)  dalam  rangka  pencairan  kredit  atau  pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 Ayat 2 No. 10 Tahun 1998). 
  • Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang  perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 No. 10 Tahun 1998).

Pada umumnya dalam pelaksanaan tindak pidana yang terorganisir ini terdapat pembagian tugas di antara mereka yaitu sebagai koordinator, sponsor, ahli pemalsu warkat, ahli pemalsu tanda tangan, ahli pencukil nomor seri, ahli pemalsu identitas, nasabah bank baik dalam maupun di luar negeri. Tindak pidana yang telah terorganisir rapi ini pada umumnya menggunakan cara ”cut out” yaitu di antara para pelaku tidak saling kenal.

Keterlibatan Orang Dalam Bank

Dengan kemunculan bank-bank baru maka terjadilah persaingan yang ketat antar bank di dalam menjaring dan menyalurkanya kepada masyarakat. Dalam persaingan ini bank-bank menawarkan produk baru dengan pelayanan serta prosedur yang mudah dan cepat, sehingga tanpa disadari kurang diperhatikan aspek keamananya. Hal-hal yang demikian segera dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan Disamping itu, mengingat pula kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, baik bank sebagai sarana maupun bank sebagai sasaran.

Pelaku tindak pidana perbankan merupakan orang bank itu sendiri yang dalam hal ini, karena hampir tidak akan terjadi pembobolan bank tanpa adanya keterlibatan orang dalam bank itu sendiri.19 Hal tersebut merupakan faktor kesalahan dari  internal yang pada dasarnya dapat dicegah agar tidak terjadi. Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa menyebabkan timbulnya risiko bagi Bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat manusia seperti kerusuhan, krisis ekonomi global, krisis ekonomi lokal.
Read More