Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu

SUDUT HUKUM | Tahun 1955, untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Kehakiman nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37 KDN tanggal 30 juli 1953, yaitu:

  • Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang dengan masa kerja 4(empat) tahun.
  • Panitia pemilihan (PP): dibentuk disetiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelengarakan pemilihan anggota konstituante dan DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5(lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat ) tahun.
  • Panitia pemilihan kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap Kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yag bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
  • Panitia pemungutan suara (PPS) dibentuk disetiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sukurangkurangnya 5(lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota dan diberentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

Tahun 1971, lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU, dan Badan Perbekalan dan perhubungan. Sturktur Organisasi penyelenggara di pusat, disebut panitia pemilihan Indonesia (PPI), diprovinsi disebut Panitia pemilihan daerah tingkat I ( PPD I), dikabupaten / Kota Madya disebut panitia pemilihan daerah tingkat II (PPD II), di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan didesa/kelurahan disebut panitia pendaftaran pemilih (Pentarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan pengitungan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk panitia pemilihan luar Negeri( PPLN) Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar negeri ( KPPSLN) yang bersifat sementara (adhoc).

Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu


Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama denga penyelenggara pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I tingkat provinsi, PPD II tingkat kab/madya, PPS dikecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN,PPSLN, KPPSLN yang bersifat adhoc.

Stuktur organisasi penyelenggara pamilu 1982 sama dengan stuktur organisasi penyelenggara pemilu 1977 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur Organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan stuktur organisasi penyelenggara pemilu 1982 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi penyelenggara pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara pemilu 1987 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi penyelenggara pemilu tahun 1997 sama dengan struktur organisasi pemilu 1992 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsure partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU juga dibantu oleh sekeretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan ditingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraa di luar Negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, KPPSLN yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta pemilu diambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Penyelenggara pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggara ditingkat Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK) panitia pemungutan suara (PPS) untuk ditingkat Desa/ kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggara di luar Negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggra pemungutan suara Luar Negeri (KPPSLN).

Pemilu tahun 2009 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat Nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU provinsi. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu bersifat sementara (adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), untuk tingkat Desa/ kelurahan , dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk TPS. Untuk penyelenggara di luar Negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Luar Negeri( KPPSLN).
Baca Selengkapnya
Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

SUDUT HUKUM | Pada kamus hukum, izin (vergunning) sebagai “Overheidstoestemming door wet of verordening gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk wonden beschouwd” (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintahan yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang ada pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). 

Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

Ateng syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als Opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval” (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umumu dilarang.

Secara teoritis, tindakan hukum berarti “de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechtgevolf” (tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkanya ketetapan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan tertentu.

Akibat hukum terhadap keputusan administratif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan yang dapat dibatalkan dan keputusan yang batal demi hukum keputusan yang dapat dibatalkan adalah yang kepentinganya tidak mematuhi pembatasan – pembatasan, syarat –syarat atau ketentuan peraturan perundangperundangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran dengan sendirinya hampir dapat dipastikan bahwa apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat-syarat atau pembatasan yang dikaitkan pada izin, maka tata usaha negara dapat beraksi dengan penarikan kembali. 

Dalam banyak hal ini ditetapkan secara teliti oleh pembuat Undangundang apabila pemberlakuan surut dikaitkan dengan penarikan kembali (yang biasanya pada izin tidak ada artinya, berlainan dengan subsidi atau pembayaran), maka pemberlakuan surut tidak dapat lebih jauh daripada yang dibenarkan dari tidak dipatuhinya syarat-syarat, peraturan Perundang-undangan atau pembatasanpembatasan. 

Keputusan yang batal demi hukum adalah penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pada kenyataanya juga merupakan perbuatan dari suatu keputusan/perbuatan ketetapan (beschikkingsdaad van de administratie) dengan menerbitkan ketetapan baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan ) yang terdahulu, sebagai suatu keputusan (ketetapan), maka keputusan (ketetapan) yang memuat penarikan kembali keputusan (ketetapan) tersebut niscaya menimbulkan akibat hukum yang baru bagi seorang warga atau badan hukum perdata yang dikenakan keputusan (ketetapan) itu. 

Dalam hal seorang warga atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh akibat hukum yang timbul dri keputusan (ketetapan) penarikan kembali itu, maka ia berhak mengajukan banding administratif (administratiefberoep) atau menggunakan upaya hukum yang tersedia di Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan yakni cara membawakan permasalahanya ke hadapan hakim (Tata Usaha Negara).
Baca Selengkapnya
Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

SUDUT HUKUM | Pengaturan tentang keberadaan justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah justice collaborators ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Dimana keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif.

Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011


Akan tetapi sebelum adanya istilah justice collaborators dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “ saksi mahkota” atau crown witness, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. .Namun keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau splitsing perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat kurangnya alat bukti pula splitsing perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan. Saksi pelaku yang bekerjasama ini dikenal dengan beragam istilah, yaitu justice collaborators, cooperative whistleblower, collaborators with justice atau peniti (Italia). 

Secara etimologi justice collaborators berasal dari kata justice yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.3 Sedangkan collaborators artinya teman kerjasama atau kerjasama.

Secara terminologi, definisi justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah 
salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”

Selain itu pengertian justice collaborators juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari justice collaborators ialah 
Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Pengertian tersebut sejalan dengan pendefinisian menurut Council of Europe Committee of Minister bahwa collaborators of justice adalah:
Seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah mecrupakan bagian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya, mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasiinformasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidak-tidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.
Baca Selengkapnya
Pembuktian dalam Hukum Positif

Pembuktian dalam Hukum Positif

SUDUT HUKUM | Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Pembuktian dalam Hukum Positif


Pengertian pembuktian menurut R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

R. Supomo mendefinisikan pembuktian dalam dua arti yaitu; pembuktian dalam arti luas yaitu membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Pembuktian dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Pembuktian dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan lainya yang mana digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak hanya itu, dalam pembuktian itu pula suatu kebenaran akan dapat terungkap.
Baca Selengkapnya
Sistem Dua Jalur (Double Track System) dalam Sanksi Hukum Pidana

Sistem Dua Jalur (Double Track System) dalam Sanksi Hukum Pidana

SUDUT HUKUM | Ide dasar adanya model sanksi sitem dua jalur (double track system) adalah adanya kesetaraan antara sanki pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik. Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.

Pada aliran modern mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejau dia masih dapat diperbaiki bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. 

Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisme adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Sistem dua jalur (double track system) secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur (double track system) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (double track system) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.

Sanksi pidana (punishment) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (maatregel, treatment) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan. Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat juga dilihat dari teoriteori pemidanaan antara lain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (punishment), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan, yaitu pertama pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan kedua pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Pada prinsipnya untuk membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus didasarkan pada ada tindaknya unsur pencelaan bukan pada tindaknya unsur penderitaan. Menurut Alf Ross sanksi tindakan tetap melekat unsur penderitaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku.
Baca Selengkapnya
Dasar Hukum Tindak Pidana Fraud

Dasar Hukum Tindak Pidana Fraud

SUDUT HUKUM | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

  • Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
  • Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Dasar Hukum Tindak Pidana Fraud


Ketentuan Pasal 46 Ayat (1):
Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurangkurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: Pertama, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. Kedua, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak. 

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1):
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-Undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHAP).

Hal yang terjadi didalam suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraud sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang.

Ketentuan Pasal 362 KUHP:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Ketentuan Pasal 372 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Ketentuan Pasal 378 KUHP:
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, namun masih banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum sepertinya tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Tindak Pidana Fraud

Tindak Pidana Fraud

Definisi Fraud

Hukum Pidana secara umum menyebut fraud dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penyelewengan.

FRAUD


Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti fraud bagi bank umum menjelaskan pengertian fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud juga bisa berati proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu.

Menurut BPK RI fraud didefinisikan sebagai salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Istilah fraud memiliki banyak arti, namun pada dasarnya fraud adalah tindakan kecurangan yang merugikan berbagai pihak dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak relevan lagi. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan ini menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Fraud sendiri mengandung unsur-unsur:
  1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
  2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekening pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
  3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
  4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

Faktor Penyebab Fraud

Pelaku suatu tindakan fraud dalam melakukan tindakan kecurangannya biasanya disebabkan karena beberapa alasan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar dirinya. Seseorang bisa melakukan tindakan fraud apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (opportunity), tekanan atau insentif (pressure or incentive), dan rasionalisasi (rationalization). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga fraud (fraud triangle).

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing segitiga fraud yaitu :
  • Tekanan (Pressure)

Keinginan seseorang untuk hidup yang lebih baik dan lepas dari keadaan ekonomi yang buruk serta dorongan dari lingkungan untuk bergaya hidup mewah membuat seseorang mendapatkan tekanan untuk memenuhi semua keinginannya sehingga melakukan suatu tindakan kecurangan atau fraud.
  • Kesempatan (Opportunity)

Pengawasan internal yang lemah serta pengelolaan manjamen yang kurang memadai menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan fraud dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya sehingga membuat pelaku berani mengambil kesempatan melakukan tindakan fraud.
  • Rasionalisasi (Rationalization)

Para pelaku fraud biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menutupi tindakan mereka. Sehingga membuat tindakan yang mereka lakukan seolah-olah dianggap wajar oleh masyarakat.

Pelaku Fraud

Pelaku fraud dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak management biasanya melakukan tindakan fraud ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Bentuk-bentuk tindakan fraud yang sering dilakukan oleh pihak manajemen dapat berupa memanipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Sedangkan tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai ditujukan untuk keuntungan individu, yang biasa dikenal dengan employee fraud . Tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai umumnya yang sedang menghadapi situasi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang yang disebabkan karena kurang memadainya pengawasan internal dalam
bank tersebut.
Baca Selengkapnya
Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana Perbankan

SUDUT HUKUM | Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Tindak Pidana Perbankan


Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:
  1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.
  2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1:
Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”
Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. 

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuanketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang:
  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
  • Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
  • Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
  • Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge), atau penggelakan peraturan (ilegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.
Baca Selengkapnya