Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah uang elektronik atau mata uang virtual. Bitcoin meupakan mata uang elektronik yang menggunakan jaringan pembayaran peer-to-peer (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka. Bitcoin berbentuk virtual sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada! Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah Negara. Bitcoin adalah yang pertama dan mudah serta uang digital paling populer atau mata uang yang menggunakan kriptografi untuk mengendalikan penciptaan, administrasi dan keamanan.

Pengertian Bitcoin


Mata uang ini digagas tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok? yang menggunakan nama Satoshi Nakomoto dan diperkenalkan di dunia setahun sesudahnya yaitu 2009. Identitas sebenarnya dari Satoshi Nakomoto masih menjadi sebuah misterius, bahkan banyak orang yang meragukan apakah ia adalah seorang atau sebuah komunitas.

Konsep mata uang ini merupakan ide yang dicetuskan Nakamoto diamana mata uang ini adalah memperkenalkan sistem mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan supply dan demand. Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Dalam hal ini bitcoin sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Lalu siapa yang mengendalikan jaringan bitcoin? jawabannya tidak ada yang memiliki jaringan Bitcoin, sama seperti tidak ada yang memiliki teknologi pengoperasian email. Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia.

Pengembang memang dapat meningkatkan perangkat lunak bitcoin, tetapi mereka tidak bisa memaksakan perubahan dalam protokol bitcoin karena semua pengguna bebas memilih perangkat lunak dan versi yang ingin mereka gunakan. Agar tetap kompatibel satu sama lain, semua pengguna perlu menggunakan perangkat lunak yang mengikuti peraturan yang sama. Bitcoin hanya bisa bekerja dengan baik bila ada konsensus penuh diantara semua penggunanya. Bitcoin menjadi mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep crypto-currency (mata uang virtual hasil kriptografi) yang kemudian diikuti oleh mata uang virtual lainnya seperti Ripple, Litecoin, Mastercoin dan sebagainya. Namum bagaimanapun bitcoin menjadi mata uang yang paling menarik dan popular karena yang pertama di dunia.

Ketertarikan masyarakat dunia akan prospek penggunaan bitcoin dimasa mendatang membuat mereka banyak melakukan transaksi perdagangan bitcoin untuk kepentingan investasi, yang melonjaknya permintaan dan penawaran. Sejak awal diluncurkan pada tahun 2009, harga bitcoin telah membuat pergerakan yang sangat spektakuler. Sebuah transaksi awal bitcoin secara sederhana tercatat pada tanggal 18 Mei 2010 saat seorang bernama Laszlo Hanyecz dari Jacksonville, Amerika Serikat menyatakan pada sebuah forum internet di Bitcointalk.org bahwa ia akan membayar siapa saja yang mengirimnya dua loyang pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan bitcoin) sehingga saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US Dollar adalah 10.000 BTC sebanding 25 USD atau di kurs kan pada harga Rp.11000 ke mata uang Indonesia ± 275.000 IDR. Dari sini dapat diasumsikan bahwa harga bitcoin yang terjadi dari supply-demand saat itu adalah 1 BTC = 0.0025 USD/ ± 27.5 IDR.

Menjadi hal yang sangat fenomenal ketika harga perbandingan bitcoin dimulai dari masa tersebut terus merangkak naik. Pada akhir 2012 harga 1 BTC disetarakan dengan barang yang seharga 13.50 USD/ ± 148.500 IDR. Sampai awal Desember 2013, harga telah naik hingga 1200 USD/ ± 13.200.000 IDR per 1 BTC.10 Hingga saat ini 3 September 2014 harga 1 BTC = 473.10 USD/ ± 5.249.860 IDR. 

Penurunan harga ini pun sepadan dengan supply-demand yang terjadi di dunia.

Adapun di Indonesia terdapat online shop dan toko-toko yang sudah menerima bitcoin sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Berikut berbagai Restoran, Toko maupun online shop yang menerima bitcoin sebagai alat tukar dengan mata uang Rupiah maupun sebagai alat pembayaran di Indonesia.
  • Kategori Toko / Restoran / Jasa

  1. Cafe Upstairs Cikini.
  2. Semesta Rental Car.
  3. PT. Sinar Daku.

  • Kategori online shop

  1. RepublikaHost.com.
  2. NameCheap.com.
  3. Hobihouse.com.
  4. Cilukba.co.id.
  5. UangKuno.net.
  6. Overstock.comFaiyo.net.
  7. Fastcell.net.
  8. Grosirmu.com.

Hakikat Syukur

SUDUT HUKUM | Imam Ghazali menjelaskan bahwa syukur tersusun atas tiga perkara, yakni:
  • Ilmu, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah swt dan yang lain hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat, sehingga akan selalu memuji Allah swt dan tidak akan muncul keinginan memuji yang lain. Sedangkan gerak lidah dalam memuji-Nya hanya sebagai tanda keyakinan.
  • Hal (kondisi spiritual), yaitu karena pengetahuan dan keyakinan tadi melahirkan jiwa yang tentram. Membuatnya senantiasa senang dan mencintai yang memberi nikmat, dalam bentuk ketundukan, kepatuhan. Men-syukur-i nikmat bukan hanya dengan menyenangi nikmat tersebut melainkan juga dengan mencintai yang memberi nikmat yaitu Allah swt.
  • Amal perbuatan, ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lisan yang menampakkan rasa syukur dengan pujian kepada Allah swt dan anggota badan yang menggunakan nikmat-nikmat Allah swt dengan melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya.

Hakikat Syukur


Al Kharraz yang dikutip oleh Amir An-Najjar mengatakan syukur itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
  1. Syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah swt bukan selain dari-Nya.
  2. Syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan al-Hamdulillah dan memuji-Nya.
  3. Syukur dengan jasmani adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan tetapi untuk ketaatan kepada-Nya. Termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah swt berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepada-Nya bukan untuk kebatilan.


Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa syukur mencakup tiga sisi, yaitu:
  • Syukur dengan hati yakni menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari ilahi, yang akan mengantarkan diri untuk menerima dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut.
  • Syukur dengan lidah yakni mengakui anugerah dengan mengucapkan al-Hamdulillah serta memuji-Nya.
  • Syukur dengan perbuatan yakni memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai tujuan penganugerahannya serta menuntut penerima nikmat untuk merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah swt.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat syukur adalah mempergunakan nikmat yang dikaruniakan Allah swt untuk berbuat ketaatan kepada Allah swt guna mendekatkan diri kepada Allah swt.

Tata Cara Pembagian Harta Bersama

SUDUT HUKUM | Dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagian harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama islam, maka pembagaiannya secara hukum islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantumg dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Berarti manakala terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya 50% untuk suami dan 50% untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 37Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
  1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
  2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.


Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan. 

Di dalam Hukum Perdata, harta atau kekayaan bersama ini disebut dengan “gemeenschap”. Gemeenschap ini berakhir dengan berakhirnya perkawinan, apabila gemeenschap ini dihapuskan, maka dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan satu pihak dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitung harganya dalam pembagian.

Dalam sistem Hukum Adat harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi emapat yaitu:
  • Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing pihak.
  • Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai.
  • Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah atau warisan.
  • Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.


Melihat empat macam jenis harta yang dikenal dalam sistem hukum adat, maka pembagiannya adalah untuk harta jenis pertama dan kedua diberikan kepada masing-masing pihak suami istri maupun keluarga yang memberikan semula, sedangkan harta jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal, adapun harta jenis keempat dibagi secara berimbang.

Bahkan dalam berbagai yurisprudensi tentang harta bersama tata cara pembagiannya berimbang antara suami dan istri. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau istri, dengan memindah tangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya “penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan. 

Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa istilah penyitaan atau sita (beslag) atas harta bersama dalam perkawinan, misalnya; sita konservatoir (conservatoir beslag), sita revendikasi, sita marital (maritaal beslag), dan sita harta bersama. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama. Dalam pasal 186 KUH Perdata itu, telah ditampun dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:
  1. Suami atau istri dapat meminta harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.
  2. Hal itu dapat diminta apabila suami atau istri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti perjudian, pemborosan, dan sebagainya.

Akan tetapi, semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga.

Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SUDUT HUKUM | Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

SUDUT HUKUM | Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang hidup manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Dalam perkawinan kedudukan harta benda sebagai harta keluarga disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Perlu dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan adalah harta serikat atau syrkah. Oleh sebab itu penggunaan harta harus menurut aturan yang telah ada agar menjadi halal, bermanfaat dan mengandung berkah. Dalam perkawinan sering terdapat dua jenis harta benda, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkwinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan. Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan maka terlihat sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda bawaan. 

Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa ke dalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI, para pihak wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup terlama menjadi ahli waris dari si mati. Kalau harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya.

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan


Mengacu pada Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada, kemudian hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama. Kedudukan harta dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diperkuat dalam KHI, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf f KHI bahwa semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan menjadi harta benda kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawian. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta besama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak mereka

Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban BUMDES

SUDUT HUKUM | Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES dilakukan setiap akhir periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi BUMDES. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat antara lain memuat sebagai berikut:
  • Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan
  • Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.
  • Laporan Keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
  • Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
  • Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan ke depan
  • Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART

Mekanisme dan prosedur pengawasan BUMDES ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus BUMDES. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan jika dirasa perlu bisa ditambah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peran Pemkab/Kota yang berperan sebagai fasilitator usaha BUMDES.

Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDES dengan baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

Pengelolaan BUMDES

SUDUT HUKUM | Berikut ini adalah persyaratan untuk pengelolaan BUMDES:
  • Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional
  • Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
  • Mendapat pembinaan dari manajemen
  • Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional
  • Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil

Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES:

Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

Partisipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Kesetaraan (emansipasi)
Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 

Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis maupun administratif.

Berkelanjutan
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Profesional
Kegiatan usaha harus dikelola secara professional denagn orangorang yang professional juga sebagai pengurus.

Pengelolaan BUMDES harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan BUMDES adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa
  2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes.
  3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDES telah diatur secara terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMDES. Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk memprakarsai pendirian BUMDES melalui forum musyawarah desa/rembug desa.