Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Pidana Islam

SUDUT HUKUM | Tujuan pokok adanya penghukuman dalam syari’at Islam adalah untuk:
  • Pencegahan (al radd wa al jazr)
  • Perbaikan (al ‘ishlah)
  • Pendidikan (al ta’dib)

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, bahwa tujuan penghukuman dalam syari’at Islam adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, menjaga mereka dari kerusakan, mengeluarkan mereka dari kebodohan, menunjukan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari berbuat maksiat dan mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang ta’at. Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. 


Baca juga: Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam


Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu:
  • Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum pidana Islam, sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikan. Menurut hukum pidana positif ada beberapa perbuatan yang meskipun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat.
  • Hukum pidana positif adalah produk manusia, sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari Allah (wahyu). Dengan demikian dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa macam tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu jarimah hudud dan qishas. Disamping itu ada pula tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada penguasa (ulil ‘amri) yaitu jarimah ta’zir.

Perbandingan lain dari keduanya ialah; Pertama, dari sisi pelaku kejahatan. Hukum pidana Islam memberikan ketentuan yang jelas dan syarat yang begitu ketat sehingga tidak akan memungkinkan permainan peradilan.  Kedua, dari sisi korban atau keluarga korban. Pada kasus pembunuhan dan penganiayaan disengaja, korban bisa memilih antara qisas, meminta diyat atau memaafkan. Sebagai contoh, seandainya seorang wanita yang memiliki banyak anak kehilangan suaminya karena dibunuh, maka wanita itu bisa meminta diyat  dengan asumsi diyat itu dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya setelah kematian suaminya. Dalam hal ini kepentingan korban (keluarga korban) untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Sedangkan hukum pidana positif hanya fokus dalam menangani pelaku dan tidak ada upaya untuk meringankan penderitaan korban atau keluarga korban. 


Baca juga: Asas-asas Hukum Pidana Islam


Ketiga, dari sisi penegak hukum. Hukum pidana Islam telah memiliki landasan yang kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah. Dengan demikian tidak ada upaya untuk mengubah aturan, menyimpanginya dan mengesampingkannya. Jika ada seorang penegak hukum yang berpaling dari ketentuan hukum pidana Islam maka akan dapat diketahui dengan mudah. Dengan kata lain, aturan yang jelas dan tegas menutup ruang bagi penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang.

Dari perbedaan di atas tergambarlah dengan jelas sifat kedua hukum tersebut. Hukum positif merupakan produk manusia yang tentu saja tidak lengkap dan tidak sempurna. Karena penciptanya juga serba tidak sempurna dan terbatas kemampuannya. Itulah sebabnya undang-undang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam adalah ciptaan Allah yang sempurna dan tidak dapat diubah-ubah atau diganti.
Pengertian ijarah

Pengertian ijarah

SUDUT HUKUM | Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda. Sedangkan menurut Rahmat Syafi’I dalam fiqih muamalah ijarah adalah (menjual manfaat). 

Menurut Syekh Syamsudin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan ijarah adalah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan di bolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. 

Menurut imam Hanafi , ijarah yaitu akad atas kemanfaatan tertentu dengan pengganti ( upah ).

Menurut Imam Syafi’i ijarah adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dengan imbalan tertentu.

Beberapa definisi ijarah diatas juga dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini ijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
  1. Ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan pertokoan dan lain sebagainya.
  2. Ijarah yang mentransaksikan manfaat sumberdaya manusia yang lazim disebut pemburuhan.
Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

SUDUT HUKUM | Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum.

Dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.
Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf

SUDUT HUKUM | Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata - وقف - يقف وقوفا berarti “berdiri, berhenti”. Kata wakaf sering disebut juga dengan habs. Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini. Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).

Wakaf menurut mazhab Hanafi ialah menahan harta dari hukum kepemilikan wakif dan disadaqahkan manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya harta yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikannya, dan diperbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena sesungguhnya wakaf itu mubah, tidak diwajibkan seperti halnya barang minjam-meminjam.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

Wakaf menurut jumhur ulama’ ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah. Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum  yangmemisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  • Harta benda itu milik yang sempurna.
  • Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai.
  • Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
  • Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
  • Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.


Rujukan
  1. Irfan Zidny, et al., Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer, Jakarta: Dian Rakyat, 1998.
  2. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif, 1997,
  3. Harun Nasution, et all., Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992,
  4. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 8, Beirut: Dar al-fikr, t.th, 
  5. Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994,
  6. Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. 
Sejarah Mediasi

Sejarah Mediasi

SUDUT HUKUM | Latar belakang munculnya mediasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan latar belakang dimana mediasi muncul pertama kali di Amerika. Secara konseptual mediasi sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) lahir di Amerika dilatar belakangi oleh rasa tidak puas (Dissatisfaction) masyarakat Amerika terhadap sistem pengadilan. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara di peradilan, disamping biaya yang banyak. 

Faktor lain adalah hasil keputusan pengadilan dirasa kurang memuaskan para pihak yang bersengketa. Alternative dispute resolution digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1976, ketika Chief Justice Warren Burger mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan. Pada tahun ini istilah ADR sudah dimasukkan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus yang menangani sengketa. Dan pada perkembangan berikutnya, mediasi dan negoisasi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Mediasi yang substansinya adalah perdamaian, pada prinsipnya secara hukum sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2003, yaitu proses mediasi pada lembaga peradilan. Pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini dilatar belakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara tidak mampu menyelesaikanya sesuai dengan asas cepat dan biaya ringan.

Semakin banyak perkara yang menumpuk di pengadilan maka semakin lama seseorang memperoleh kepastian hukum. Kasus ini akan berbeda jika penyelesaian perkaranya melalui jalur mediasi, karena para pihak yang bersengketalah yang akan merumuskan bagaimana perdamaian itu bisa terwujud.

Penyelesaian perkara dengan cara perdamaian (Mediasi) pada hakekatnya telah diperkenalkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pada pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de burgerlijke rechtvordering atau disingkat Rv. Pada tahun 1894 penyelesaian melalui arbitrase sudah diperkenalkan. Secara resmi arbitrase (termasuk mediasi, konsiliasi, konsultasi, atau penilaian ahli) diperkenalkan oleh pemerintahan BJ Habibie melalui UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. UU tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di lembaga peradilan telah dilakukan dengan cara mendamaikan para pihak di setiap awal persidangan. Landasan pelaksanaan lembaga damai oleh peradilan didasarkan pada beberapa aturan yang meliputi:

Pertama adalah HIR pasal 130 (=pasal 154 RBg. = pasal 31 Rv).
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de burgerlijke rechtvordering atau disingkat Rv, pemerintah membuat aturan tentang upaya damai, bunyi pasal di atas sebagai berikut : (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan banding, (4) jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Kedua, UU No. 1 tahun 1974 pasal 39, UU No. 7 tahun 1989 pasal 65, KHI pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 32.

Undang-undang, peraturan pemerintah, dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar usaha damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk didengar keterangan, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

Ketiga, surat edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 (eks pasal 130 HIR /154 RBg) dan hasil diskusi komisi II Rakernas terbatas MARI.

Hasil rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 september 2002 di Surabaya berisi: \
(1) bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas, 
(2) mellibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah daan karena lebih mengetahui permasalahan), atau para pihak yang bersangkutan meminta pihak lain (ketiga) yang dianggap mampu kepada ketua majlis, 
(3) apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal (6 bulan) sebagaimana diatur dalam SEMA No 6 tahun 1992, 
(4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati, 
(5) apabila tidak berhasil, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua pengadilan/ketua majlis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan, 
(6)fasilitator/mediator harus netral dan imparsial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bukan sebagai penasehat, dan 
(7) keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

Empat, perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur prosedur mediasi di Pengadilam Mahkamah Agung, yang meliputi pra mediasi, tahap mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam Perma ini semuanya mengatur mediasi yang integrated dalam proses berperkara di Pengadilan. Perma No.2 tahun 2003 kemudian di revisi dan diganti dengan dikelurkannya Perma RI No.01 tahun 2008 tentang
prosedur mediasi di pengadilan. Adapun ketentuan-ketentuan hasil dari revisi tersebut antara lain:
  • Perma ini lebih tegas dan lebih jelas mengenai pelaksanaan dan prosedur mediasi di lingkungan Peradilan Agama dibanding Perma No. 2 tahun 2003 (Pasal 1 angka 13 dan 14)
  • Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaiakn melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (pasal 4)
  • Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini mengakibatkan putusan batal demi demi hukum (pasal 2)
  • Para pihak dapat memilih seorang atau lebih mediator dari hakim, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara (pasal 8)
  • Biaya pemanggilan para pihak, lebih dahulu dibebankan kepada penggugat, melalui uang panjar biaya perkara kecuali ada kesepakatan lain dan ditentukan hakim (pasal 3)
  • Biaya jasaa/honor mediator ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan. Hakim yang jadi mediator tidak mendapatkan bayaran jasa (pasal 10)
  • Tempat mediasi ditentukan atas kesepakatan para pihak. Khusus jika menggunakan hakim sebagai mediator, tidak diperbolehkan menyelengarakan mediasi di luar pengadilan (pasal 20)
  • Atas dasar kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya perdamaiaan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan penggugat konvensi sepanjang perkara tersebut belum diputus (pasal 21)
  • Sifat proses mediasi adalah terutup, kecuali para pihak menentukan lain (pasal 6).26

Beberapa aturan diatas hanya mengatur mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Sedangkan mediasi yang non integrated dengan peradilan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau pusat mediasi.
Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar Hukum Isbat Nikah

SUDUT HUKUM | Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama”, pada ayat (3) disebutkan : isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan ) oleh Undang-Undang.

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianologikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani. Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang- Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.11 Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari’at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 ). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU N0.1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

Rujukan


  • Prof. H. A. Wasit Aulawi, “Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak”, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996,
  • Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000, 
  • Nasrudin Salim, “isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.