Investasi yang Sesuai Syariah

Investasi yang Sesuai Syariah

SUDUT HUKUM | Investasi yang aman secara duniawi, belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungakan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman jika dilihat dari sisi syariah islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan islam (Renaisan dalam Chair, 2015), yaitu:

  • Aspek Material atau Finansial, Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif, di bandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
  • Aspek Kehalalan, Artinya suatu bentuk invetasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunnya kepada kesesatan serta sikap dan prilaku destruktif secara individu maupun sosial.
  • Aspek Sosial dan Lingkungan, Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun akan datang. 
  • Aspek Pengharapan pada Ridho Allah, Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.
Investasi yang sesuai syariah dapat dibedakan dari jenis dan istrumen investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi, serta penentuan pembagian hasil investasi (Karim, 2001). 

Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah islam, yaitu tidak mengandung riba. Investasi juga hanya boleh dilakukan pada efek-efek yangditerbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahnnya tidak bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensioanl (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Jenis kegiatan emiten yang di anggap tidak layak di investasikan ialah, apabila tingkat pendapatan non halal, baik dari emiten ataupun anak-anak perusahaanya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya di atas 15%. Begitu pula, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50% di perusahaan yang usahannya bertentangan dengan syariat islam, maka jenis kegiatan emiten seperti ini juga di anggap bertentangan dengan syariah islam.

Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi, sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian (ihtiyaat), serta tidak boleh melakukan spekulasi yang di dalamnya ada unsur gharar, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki, penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis. Apabila suatu emiten memiliki rasio utang terhadap modal lebih dari 81%, maka emiten tersebut dapat di anggap bertentangan dengan syariah islam. Rasio yang di izinkan (diperbolehkan) akan di tentukan setiap waktu oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).

Jadi jelas bahwa dalam berinvestasi, umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang di transaksikan, semuannya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu para pemilik modal harusnya mengetahui investasi yang diperbolehkan oleh syariat islam.
Read More
Pengertian Tindak Pidana Anak

Pengertian Tindak Pidana Anak

SUDUT HUKUM | Tindak pidana anak adalah tindakpidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah Juvenile Deliquency, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “Juvenile” berarti “anak” sedangkan Deliquency” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “Juvenile Deliquency” adalah “Kejahatan Anak ”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka Juvenile Deliquency berarti penjahat anak atau anak jahat (Tholib Setiady, 2010: 176).

Romli Atmasasmita yang dikutib oleh Wagiati Soetodjo menyebutkan bahwa yang dimaksud juvenile delinquency adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan (Wagiati Soetodjo, 2010: 11).

Pengertian Tindak Pidana Anak


Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa juvenile delinquency, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakpidana (Sudarsono, 2004: 11). Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatan sebagai juvenile delinquency adalah:
Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Tholib Setiady, 2010: 177).
A Qiram SM dalam Rusli Muhammad dan Hanafi menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai anak si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu kritik nilai saja, karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja, sedang dalam proses mencari identitas diri (Rusli Muhammad dan Hanafi, 1994: 91). Dalam proses pencarian jati diri tersebut,  terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.
Read More
Sejarah Hukum Pembuktian KUHAP

Sejarah Hukum Pembuktian KUHAP

SUDUT HUKUM | Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 Tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. 

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan diperkenalkannya sistem inquisitoir sampai dengan pertengahan abad ke-19. Poses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inqusitoir dimasa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau kesalahannya itu, maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.

Sejarah Hukum Pembuktian KUHAP


Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaanya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut. Walaupun pada, masa ini telah ada penuntut umum namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan perkara yang bersangkuatan. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana.

Kemudian dengan timbulnya gerakan revolusi Perancis yang telah mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama didalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim social dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana muncul bentuk baru yakni the mixed type, yang menggambarkan suatu sistem peradialan pidana modern di dataran eropa, yang dikenal dengan the modern continental criminal procedure. Munculnya sistem baru dalam peradialn pidana ini diprakarsai oleh para cendikiawan eropa.

Pada sistem themixed type tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya inquisitoir, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh public prosecutor. Selain itu pada sistem ini peradialan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya penyelidikan terdapat seorang ”investigating judge” atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti dalam perkara pidana.

Kemudian ketika bangasa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pada pemerintahan Bangsa Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau juaga dikenal dengan nama Het Herziene inlandsch Rgelement atau H.I.R (staatsblad tahun 1941 nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa eropa dan timur asing di jaman hindia belanda.

Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya belum memberikan jaminan dan tehadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan mertabat menusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum

Demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka Het Herziene Inlandsch Reglementberhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peaturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang No.8 tahun 1981) di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada falsafah pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Read More
Karya-karya Karl Marx

Karya-karya Karl Marx

SUDUT HUKUM | Marx telah banyak menghasilkan karya-karya yang meliputi tiga ketegori yaitu filsafat, sejarah dan politik serta bidang ekonomi. Dari karya-karyanya ini Karl Marx tampil di dunia akademis sebagai seorang filosof.
  • Karya-Karya di Bidang Filsafat

  1. Uber die Differenz der democratischen und apikuraischen Naturphilosophie, adalah disertasi Marx untuk mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Filsafat. Di Universitas Jena (15 April 1841).
  2. Kritik des Hegelschen Staatsrech (1843), termuat dalam Die Fruschriften (Stuttgart: Kroner).
  3. Oekonomische-philosophische Ausgaba (1844). Diterjemahkan oleh martin Milligan, Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 (London: 1932).
  4. On The Jewish Queshtion (1844). Terbit dalam Deutsch franzosische Jahrbucher. Vol. 1 dan 2 termuat dalam Early Writing (London: 1963).
  5. Contribution to Critique of Hegel’s Philosophy of Rigth (1844), terbit pertama dalam Terbit dalam Deutsch franzosische Jahrbucher. Vol. 1 dan 2 termuat dalam Early Writing (London: 1963).
  6. Die heiligie Familie oder Kritik der Kritikchen Kritik (1845), buku ini merupakan hasil karya bersama dengan Frederick Engels dan ditujukan kepada Bruno Bauer serta Edgar Bauer, Theses on Feuerbach (1845), termuat sebagai lampiran dalam karya Engels, Ludwig Feuerbach and The end of Claasical German Philosophy, dan dimuat kembali dalam selected Work. Vol II (Moscow: 1962).
  7. Die Deutsche Ideologie (1846), ditulis bersamaan Engels. Terjemahan dengan kata pengantar oleh R. Pascal, The German Ideology (New York: 1939.
  8. La Misere de la Philosophie (1847), ditulis sebagai kritik atas terbitnya buku P. J.Proundhon, Philosophie de la Misere. Diterjemahkan oleh H Quelch, The Poverty of Philosophy (Paris: 1900).

  • Karya-Karya di Bidang Sejarah dan Politik

  1. Manifest der Kommunistischen Partey (1848), diterjemahkan oleh Max Eastman, Manifesto of The Communist Party (New York: 1932).
  2. Die Klassenkampfe in Franreich 1848 bis 1850 (1850), diterjemahkan oleh Henry Kuhn, The Class Struggles in France (Berlin: 1924).
  3. Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonparte (1852), diterjemahkan oleh D. De Leon, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York: 1898).
  4. Revelation of The Diplomatic History of The Eighteenth Century (1856), diedit kembali oleh putri Karl Marx, Eleanor Marx Aveling, Secret Diplomatic History of The Eighteenth Century (London: 1899).
  5. The First Indian War of Independence, (1857-1859), yang pernah dimuat dalam New York Daily Tribune (Moscow: 1959).
  6. Hert Vogt (1860), polemik Marx dengan Karl Vogt tentang perang Italia tahun 1859 (London: 1860). 
  7. The Civil War in United State, ditulis bersama Engels, (New York: 1961).
  8. Adrees and Provisional Rules of The Workig Man’s International Association: dokumen Anggaran Dasar Gerakan International 1 (New York: 1937).
  9. The Civil War in France (1871), termuat dalam Selected Work. Vol. 1 (Moscow: 1958).
  10. Marx kritik des Ghoataer Programme (1875), dipublikasiskan dengan catatan tambahan dari Engels Critique of The Ghota Programme (London: 1891).

  • Karya-Karya di Bidang Ekonomi

  1. Lohnarbeit und Kapital, dimuat dalam Neu Rhenische Zeitung, 1849, terbit di Jerman dengan judul Wage, Labour and Capital (Berlin: 1891).
  2. Grundrisse der Kritik der Politicchen Okonomie, beberapa bagian diterjemahkan dengan judul Pre-capitalist Economic Formation (New York: 1965).
  3. Zur Kritik der Politischen Okonomis, diterjemahkan oleh N. I. Stone, A Contribution to The Critique of Political Economy (New York: 1904).
  4. Theorien uber den Mehrwert, yang diedit oleh Karl Kautsky, terbit di Amerika dengan judul, Theories of Surplus Value (New York: 1952).
  5. Wage, Price and Profit, pamflet yang ditulis untuk perkumpulan kaum pekerja internasional, yang dipublikasikan pertama oleh Elanor Marx Aveling (London: 1898).
  6. Das Kapital, Kritik der Politischen Okonomis, sebuah karya monumental yang merubah dunia, diterbitkan sebanyak tiga volume, terjemahan awal (Moscow: 1872, France 1875), kemudian S. Moore dan E. Eveling, Capital (London: 1887).
Read More
Biografi Karl Marx

Biografi Karl Marx

SUDUT HUKUM | Kota Trier atau biasa disebut dengan Traves, sebuah daerah yang termasuk kawasan Rheiland Jerman (Prusia), tercatat sebagai kota yang bersejarah di dalam literatur filsafat. Karena di daerah inilah pada 5 mei 1818 Karl Heinrich Marx di dilahirkan. Kedua orangtuanya adalah keturunan pendeta-pendeta Yahudi. Ayahnya, seorang pengacara ternama di Trevas. Sedang ibunya adalah puteri seorang pendeta Belanda.

Pada tahun 1824, yakni ketika Marx berusia 6 tahun, seluruh keluarganya mengalami converse (perpindahan) agama dari Yahudi ke agama Kristen Protestan. Peristiwa ini membekas dalam perjalanan hidup Karl Marx selanjutnya. Bagaimanapun perpindahan agama ini turut merubah pula keyakinan keluarga Karl Marx dari bertuhan Yahova yang Esa kepada kayakinan Trinitas.

Biografi Karl Marx
Gambar: Wikipedia
Pada usia 17 tahun, Karl Marx menamatkan sekolah menengah (Gymnasium) di Trevas, tepatnya tahun 1835. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, bukan tanpa penolakan, namun akhirnya ia menuruti kemauan bapaknya untuk memasuki fakultas Hukum Universitas Bonn selama satu tahun. Karena Karl Marx tidak kerasan, kemudian ia pindah ke Universitas Berlin dengan mengkhususkan diri mempelajari filsafat dan sejarah seperti yang dicita-citakannya semula. Di Universitas Berlin inilah baru kelihatan bakatnya yang luar biasa dalam filsafat.

Akhirnya pada usia 23 tahun, Karl Marx memperoleh gelar doktor dengan judul disertasi “The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus” (Perbedaan antara Filsafat Alam Demokritos dan Filsafat Alam Epicurus), disertasinya ini diajukan di Universitas Jena 15 April 1841. Kemudian ia menjadi pimpinan redaksi sebuah harian radikal 1843 selama hampir setahun, sesudah harian itu dilarang oleh pemerintah Prussia, ia menikah dengan Jenny Von Westphalen, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Di sana (Paris), ia juga bekerja sebagai editor sebuah surat kabar. Sewaktu di Paris ini, ia bertemu dengan Friedrich Engels, anak seorang pemilik pabrik tekstil yang kemudian menjadi sahabat setianya. Bersama Engels, ia menerbitkan buku yang sangat terkenal, Manifest der Kommunistisechen Partei.

Dalam tahun-tahun ini ia mengembangkan teorinya yang definitif. Ia dan Engels terlibat dalam macam-macam kegiatan kelompok-kelompok sosialis. Bersama dengan Engels ia menulis Manifesto Komunis yang terbit bulan Januari 1848. Sebelum kemudian pecahlah apa yang disebut revolusi 1884, semula di Perancis, kemudian juga di Prussia dan Austria. Karl Marx kembali ke Jerman secara ilegal. Tetapi revolusi itu akhirnya gagal. Karena diusir dari Belgia, Marx akhirnya pindah ke London dimana ia akan menetap untuk sisa hidupnya.

Di London ia memulai tahap baru dalam hidup Karl Marx. Aksi-aksi praktis dan revolusioner ditinggalkan dan perhatian dipusatkannya pada pekerjaan teroritis, terutama pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun paling gelap dalam kehidupannya. Ia tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan hidup dari kiriman uang sewaktu-waktu dari Engels. Keluarganya miskin dan sering kelaparan. Karena sikapnya yang sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan terasing daripadanya. Akhirnya, baru 1867, terbit jilid pertama Das Kapital, karya utama Marx yang memuat kritiknya terhadap kapitalisme.

Pada tahun 1864, Karl Marx bergabung dalam aktivitas politik gerakan pekerja Internasional. Tetapi, disintegrasi di tubuh gerakan tersebut dan penyakit yang ia derita menandai akhir dari kariernya. Karl Marx memiliki tujuh anak. Empat di antaranya meninggal karena kecelakaan, dan sisanya merupakan tiga orang putri. Dan pada tahun 1881, istrinya meninggal dunia, lalu pada 14 Maret 1883 ia menyusul istrinya kembali ke pangkuan Tuhan di usia 64 tahun.

Rujukan:
  • Listiono Santoso dkk, Sari Pemikiran Epistemologi Kiri (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 
  • Michael H. Hart, Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah,(Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1978).
  • Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis), (Yogyakarta: LKiS, 2000).
Read More
Politik hukum sebagai Kajian Hukum Tata Negara

Politik hukum sebagai Kajian Hukum Tata Negara

SUDUT HUKUM | Berdasarkan pengertian Politik Hukum yaitu, kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam definisi ini terdapat penyelenggara negara, dan yang kita ketahui adalah penyelenggara negara adalah pemerintah yang dalam pengertian luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertivab dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apa yang terdapat dalam pembukaan itu kemudian dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 10945 tersebut, dan dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain yang ada dibawahnya.


Politik hukum sebagai Kajian Hukum Tata Negara


Pemerintahan atau lembaga negara serta cita-cita suatu negara merupakan bagian dari studi hukum tata negara . Artinya hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum dalam pengertian teoritis dan praktis (menyangkut makna dan jiwa sebuah tata hukum, dan “teknik hukum” yang menyangkut cara membentuk hukum) kini menjadi kajian dalam disiplin ilmu tersebut. Hal ini sesuai dengan pnegrtian hukum tata negara yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dalam sebuah tulisan yang berjudul Thorbecke en het Administratief Reacht (1919) yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.
Read More