Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

SUDUT HUKUM | Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha menggunakan kata "jinayah" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.

Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayahuntuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian hukum pidana Islam, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembahasan hukum pidana Islam meliputi dua aspek, yakni aspek tindak pidana dan aspek hukuman (sanksi pidana). Aspek tindak pidana meliputi aspek unsur dan syarat tindak pidana serta klasifikasi tindak pidana, sedangkan aspek hukuman meliputi aspek pertanggungjawaban, klasifikasi hukuman, dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dan gugurnya hukuman.
Read More
Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat Hukum Cerai Gugat

SUDUT HUKUM | Akibat Hukum Cerai Gugat

  • Akibat hukum cerai gugat menurut Undang-Undang

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceeraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

  1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, penfadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewejiban bagi bekas isteri.

  • Akibat hukum cerai gugat/fasakh menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak itu sendiri ada dua macam, yakni talak raj’i dan talak bain. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Adapun akibat fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. 

Selain itu, pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya dengan talak raj’i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatanya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Sedangkan pisahnya suami isteri yang disebabkan karena fasakh maka tidak mengurangi bilangan talak, artinya apabila terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.
Read More
Pengertian Negara Hukum

Pengertian Negara Hukum

SUDUT HUKUM | Negara Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rule of law (bahasa Inggris) dan rechssstaat dalam rumusan bahasa Belanda dan Jerman. Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Menurut A.C. Dicey, suatu negara hukum (rule of law) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  • Supremasi Hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
  • Kedudukan yang sama di depan hukum.
  • Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Ciri-ciri negara hukum yang lebih terperinci dikemukakan oleh Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta, sebagai berikut ini:
  • Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia yang berakar dalam Penghormatan Atas Martabat Manusia (Human Dignity).
  • Asas Kepastian Hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia, yakni menjamin predict stabilitas, dan juga untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
  1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. 
  2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  3. Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak
  4. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
  5. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
  6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
  • Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus nondiskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:
  1. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
  2. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
  • Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:
  1. Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  2. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
  3. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.
  4. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak.
  5. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
  6. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
  7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
  • Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kepada kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:
  1. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
  2. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.
  3. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig), jadi harus efektif-efisien.
Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsah republik konstitusional, tetapi banyak di antara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan patrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Dengan lahirnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam daripada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis; optimisme ini berubah kemudian.

Namun dalam perjalannan selanjutnya Orde baru, sebagaimana orde sebelumnya, lebih menjadikan doktrin negara hukum sebagai slogan, bahkan dalam kenyataannya implementasi konsep negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat) justru lebih dominan dari pada penerapan konsep negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Pada Era Reformasi saat ini, berjuangan menegakkan negara hukum memang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannnya negara hukum yang lebih subtansial.
Read More
Syarat materiil gugatan

Syarat materiil gugatan

SUDUT HUKUM | Bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

  • Identitas pihak-pihak
  • Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasanya disebut bagian “posita” (jamak) atau “positum” (tunggal).
  • Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau”petitum” (tunggal).
Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Alias ataua gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar kekeliruan orang karena kesalahan nama.

Umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami isteri yang sudah amat tua minta pengesahan nilah untuk keperluan pension, kerna dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang, ia memakai saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin dulu. 

Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya.

Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama kabupaten, sebab hakim tingkat banding (kalau banding) dan hakim tingkat kasasi (kalau kasasi) mungkin tidaj begitu jelas, kalau hanya menyebutkan nama kecamatan.

Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat diterangkan kata-kata “berlawanan dengan”, yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

Selajutnya bagian yang memuat fakta-fakta atauh hubungan hukum yang terjadi (bagian Posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Misalnya isteri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suaminya). Pada bagian posita tentunya dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa saja nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak itu tidak diberi nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencakupi dan sebagainya yang relevan lainnya. 

Kalimat pertama dari bagian posita berbunyi “duduk perkaranya”, yang diletakkan dalam baristersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dari bagian posita biasanya didahului dengan kalimat “berdasarkan uaraian di atas, dengan segala kerendahan hati menggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk”. Sesudah kalimat ini, gugatan masuk kebagian petita.

Butir pertama dari setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung meloncat ke materi perkara. Butir pertama itu berbunyi “mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat”, maksudnya adalah, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatanya dinyatakan diterimah. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya “agar pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara”. Atau bisa juga disingkat dengan kalimat “biaya perkara menurut hukum”, maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar perkara.

Perlu diperhatikan bahwa menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, khusus dalam semua perkara dibidang perkawinan, biaya perkara dibebankan pada penggugat atau pemohon. Butir ditengah-tengah dari bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara (pokok perkara). Tuntutan disini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dan asal didukung oleh posita). Gabungan tuntutan ini disebut “kumulasi obyektif”.

Menurut acara perdata, kumulasi obyektif diperkenankan asal berkaitan langsung yang erat merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet). Mereka yang mengerti beracara selalu akan mempergunaan kemungkinan kumulasi obyektif itu untuk waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Perlu diingat sehubungan dengan petita ini, yaitu pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat, sebaliknya pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.

Surat gugatan umumnya juga mengandung:

  1. Tanggal
  2. Ditujukan kepada pengadilan mana
  3. Tanga tangan penggugat dan kuasa khusus yang ditentukannya.
Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan atau permohonan, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus. Syarat yang pertama adalah syarat kelengkapan umum, yaitu syarat minimal untuk dapat diterimah atau didaftarkannya suatu perkara di pengadilan ialah:

  • Surat gugatan permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
  • Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
  • Vorshcot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat.
Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal diatas sudah dipenuhi, pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat kelengkapan khusus. Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu an sich. 

Contohnya sebagai berikut:

  • Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin atau mau bercerai harus melampirkan ijin komandan.
  • Mereka yang mau kawin lebih dari seorang (selain anggota ABRI Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan:

  1. Surat persetujuan tertulis dari isterinya yang telah ada.
  2. Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya atau harta yang dijadikan usahanya dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristeri lebih dari seorang.
  3. Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap isteri atau iseri-isterinya dan anak-anaknya.

  • Untuk keperluan tersebut pada poin (b) di atas, atau jika mau bercerai, kalau suami itu Pegawai Negeri Sipil maka syarat tersebut pada poin (b) harus ditambah lagi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang (atasanya).
  • Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah, seperti perkara gugat cerai, permohonan untuk menceraikan isteri dengan cerai talak, gugatan nafkah isteri dan sebagainya.
  • Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan kutipan akta cerai, seperti perkara gugatan nafkah iddah, gugatan tentang mut’ah (pemberian dari suami kepada bekas isteri yang di ceraikan berhubung kehendak bercerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.
  • Mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan/kepala desa masing-masing yang disebut model “tra”.
  • Gugatan waris harus di sertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain sebagainya.
Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi) misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil mau bercerai, maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir 3, 4, dan 6. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir 1, 4, dan 6.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (atasanya). Oleh Mahkama Agung  dengan surat edaranya Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 april 1984, diberikan petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 bulan sejak perkara terdaftar di pengadilan. Jika waktu itu lewat, maka pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas daripada ada atau tidaknya izin dimaksudkan. Jadi jelas sekali bahwa izin pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di pengadilan, melainkan suda termasuk syarat kelengkapan matrial atau syarat kelengkapan khusus.

Dari syarat kelengkapan khusus tersebut keseluruhanya, jelas sekali kelihatanya bahwa apa yang tersebut di butir 1 sampai 7, sebenrnya tidak lain sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan atau pembuktian perkara, sama sekali bukan syarat untuk boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftaranya di pengadilan. Sebagaimana kita ingat bahwa menurut Asas Acara Perdata, bahan bukti dalam perkara perdata adalah tugas dan kewajiban pihak itu sendiri untuk mencari dan mengahdirkannya. Pengadilan hanya membantu memanggil saksi misalnya. Pengadilan hanya memeriksa apakah terbukti atau tidak, kalau terbukti akan dikabulkan, kalau tidak terbukti akan ditolak. Walau bagaimanapun, jika syarat kelengkapan umum sudah sekaligus dilengkapi dengan syarat kelengkapan khusus pada waktu mendaftarkan perkara, tentulah lebih baik dan itulah yang ideal.

Read More
Alasan-alasan Cerai Gugat Menurut Perundang-undangan

Alasan-alasan Cerai Gugat Menurut Perundang-undangan

SUDUT HUKUMTelah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

  • Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
  • Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:

  1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

  • Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
  • Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
  • Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
  • Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
  • Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
  • Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
  • Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).
Read More
Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan

SUDUT HUKUM | Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Leenen memberikan batasan hukum kesehatan, sebagai : seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; di samping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan danjurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.

Dari anggaran dasar PERHUKI (Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia) dijelaskan, Hukum Kesehatan adalah:
Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.”

Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkeh RI menyebutkan:
Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu atau masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana. Pedoman-pedoman medis internasional, hukum kebiasaan dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan.”

Rumusan dari Prof.Dr. Van Der Mijn adalah:
Health Law can bedefined as the body of rules that relates directly to the care for health as well as to the applications of general civil, criminal and administrative law. Medical law, study of the juridical relations to which the doctor is a party, is a part of health law” “(Hukum kesehatan dapat didefenisikan sebagai lembaga peraturan yang langsung berhubungan dengan perawatan kesehatan, sekaligus juga dengan penerapan hukum sipil umum, hukum pidana, hukum administrasi. Hukum kedokteran yaitu: Ilmu tentang hubungan hukum dimana dokter adalah salah satu pihak, hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan)”.
Read More