Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana

SUDUT HUKUM | Tidak diketahui dengan jelas apa sumber hukum pidana yang paling awal di Indonesia. Pada mulanya, masyarakat Indonesia kebanyakan hidup menurut hukum adatnya masing-masing yang berbeda-beda antara satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat lainnya. Menurut Andi Zainal Abidin, sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana adat (sebagian besar tidak tertulis) yang beraneka ragam yang berlaku di masing-masing kerajaan di Nusantara.


Sumber Hukum Pidana


Kedatangan bangsa Belanda yang pertama kali mendarat di Banten tahun 1596, secara berangsur-angsur mulai membawa perubahan. Bangsa Belanda yang mulanya datang sebagai pedagang dan kemudian digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1800, menguasai banyak wilayah dan membuat peraturan-peraturan tertulis. Salah satu diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Dengan demikian KUHP yang digunakan di Indonesia sekarang ini pada dasarnya ialah kodifikasi peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda. Kodifikasi tersebut pertama kali diundangkan dalam Staatsblad yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Pada garis besarnya bahwa hukum pidana material memuat dasar-dasar serta peraturan-peraturan umum mengenai perbuatan manusia yang dengan tegas disebut dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum, sekaligus menentukan jumlah hukuman yang dapat dijatuhkan. Sedangkan
hukum pidana formal atau bisa disebut juga dengan hukum acara pidana adalah kumpulan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil oleh penguasa negara jika terdapat peraturan yang dilanggar.5 Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini ialah:

  • KUHP warisan belanda sebagaimana ditetapkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1946 jo Undang-undang No. 73 tahun 1958, beserta perubahanperubahannya.
  • KUHPM sebagaimana ditentukan pada Undang-undang No.39 Tahun 1947.
  • Perundang-undangan hukum pidana lainnya antara lain tindak pidana korupsi (UU No. 20 tahun 2001), tindak pidana narkoba (UU No. 35 tahun 2009, tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 tahun 2010 ) dan lain sebagainya.
  • HIR dan beberapa pasal tertentu dari Strafvordering, Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, yang sejak tanggal 31 Desember 1981 telah diganti dengan KUHAP (Undang-undang No. 8 tahun 1981), Undang-undang pokok kepolisian, Undang-undang pokok kejaksaan, Undang-undang hukum acara pidana militer, Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan lain sebagainya.
Baca Selengkapnya
Pengertian Hisab

Pengertian Hisab

SUDUT HUKUM | Kata hisab berasa dari bahasa arab yaitu حسب يحسب حسابا yang
artinya menghitung.1 Dalam bahasa inggris kata ini disebut Arithmatic
yaitu ilmu hitung. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk
perhitungan. Kitab suci Al-Qur’an menjelaskan kata hisab mempunyai
beberapa arti, antara lain:
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan” (Q.S. Al-Nisa: 5).
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.” (Q.S. Al-Nisa: 87).
Ilmu hisab secara tidak langsung juga diajarkan oleh Allah SWT 14 abad silam dalam salah satu ayat kauniyyah-Nya:
Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra: 12).
Dalam bidang ilmu fiqh, hisab menyangkut penentuan waktuwaktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan auqat as-shalat, puasa, idul fitri, haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan shalat dengan arah yang tepat menuju Ka’bah yang merada di Masjid al-Haram.

Pengertian Hisab


Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit. Karena kita berada di planet bumi, maka ilmu ini mempunyai tiga benda langit yang menjadi objek utama pembahasannya. Ialah matahari sebagai pusat tata surya kita saat ini, bumi sebagai rumah kita dan satelitnya, bulan. Tiga benda inilah yang biasanya digunakan oleh para ahli ilmu falak maupun astronomi kaitannya dalam menentukan arah juga waktu-waktu di muka bumi.

Hisab awal bulan Qamariyah kegiatannya tidak lain untuk menentukan kedudukan hilal pada saat terbenam matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat-saat terjadi ijtima (conjuntion) pada bulan-bulan Qamariyah.

Di kalangan umat Islam, Ilmu falak dan ilmu faraidl sangat dikenal dengan ilmu hisab. Dikarenakan kegiatan yang menonjol pada keduanya adalah menghitung. Namun di Indonesia disebutkan ilmu hisab, maka yang di maksud adalah ilmu falak.

Secara bahasa (etimologi) falak artinya orbit atau lintasan bendabenda langit dalam Al-Qur’an disebutkan kata falak ini sebanyak dua kali. Masing-masing ayat mengartikannya sebagai “garis edar” atau orbit;:
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S. Yasin: 40).
Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.” (Q.S Al-Anbiya: 33).
Sehingga ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan bendabenda langit. Terkhusus pada bumi, bulan dan matahari, orbitnya masing- masing. Tujuannya untuk diketahui posisi benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu dipermukaan bumi ini. Itupun terbatas hanya pada posisinya saja sebagai akibat dari gerakan. Hal ini disebabkan karena perintah-perintah ibadah waktu dan cara pelaksanaannya melibatkan benda langit, kesemuanya berhubungan dengan posisi benda-benda tersebut. Ilmu falak atau ilmu hisab pada garis besarnya ada dua macam yaitu “Ilmiy dan Amaliy”. Ilmu falak ilmy yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Sedangkan ilmu falak ‘amaly’ adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak amaly inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.
Baca Selengkapnya
Pengertian  Warisan dalam Islam

Pengertian Warisan dalam Islam

SUDUT HUKUM | Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab ورث – يرث - إرثا yang artinya mewarisi, atau dari kata ورث – يرث – ورثا - و راثة yang berarti berpindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan).

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Naml ayat 16:
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”. (QS. An-Naml: 16)
Pengertian  Warisan dalam Islam


Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Zumar ayat 74 sebagai berikut:

Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki”. (QS. Az-Zumar: 74)
Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Dalam kitab-kitab fiqih, kewarisan lebih sering disebut dengan faraid فرائض) ) jamak dari kata ( فريضة ) yang berarti ketentuan, bagian. Faraid dalam arti mawaris (hukum waris-mewarisi), dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan syara’.

Idris Ja’far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan
syariat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang waris sebagai perpindahan hak dari pewaris kepada orang-orang tertentu dan dengan pembagian tertentu pula yang telah ditentukan oleh hukum syara’.
Baca Selengkapnya
Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Pra Nikah

Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Pra Nikah

SUDUT HUKUM | Pada umumnya, setiap perjanjian yang disepakati mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi yang membedakan adalah ketika suatu perjanjian yang dibuat hanya bentuk lisan, maka tidak ada acuan yang dapat dijadikan pembuktian bahwa perjanjian tersebut pernah disepakati. Meskipun perjanjian yang tidak tertulis tetap mengikat dan tikad menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat didalamnya.

Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Pra Nikah


Dalam hukum juga dikenal asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat didalamnya. Namun yang perlu dicermati lagi yaitu asas hanya bersifat abstrak sebagai dasar atau pedoman yang tidak mengikat secara langsung. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian pra nikah yang telah disepakati itu dilanggar oleh salah satu pihak yang turut menyepakatinya, maka secara hukum tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan olehnya. Akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 

Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 51 yang menyebutkan bahwa:
pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”
Namun, pasal ini berlaku hanya ketika perjanjian pra nikah yang disepakati dicatatkan oleh notaris dan disahkan secara legal oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehinga dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian. Atau bisa juga masuk ke dalam perkara perdata karena hal tersebut termasuk wanprestasi atau pengingkaran salah satu pihak.

Sedangkan, apabila dilihat dalam konsep fiqh konsekuensi hukum yang dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar perjanjian pra nikah yang telah disepakati, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
  • Perjanjian yang syarat-syaratnya sesuai dengan maksud akad dan misi syarat. Misalnya : pemberian nafkah dan persetubuhan. Maka para ulama sepakat syarat-syarat ini hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Adapun apabila perjanjian tersebut dilanggar, berarti sama halnya dengan seseorang melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-firmanNya. Sehingga, apabila perjanjian pra nikah yang termasuk dalam klasifikasi ini dilanggar, maka konsekuensinya mendapat dosa dari Allah SWT, karena telah menelantarkan istrinya dan tidak menjalankan perintah Allah SWT. Namun hal ini tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.
  • Perjanjian yang syarat-syaratnya bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah dan syariat-Nya (syarat yang illegal).(Kamal, 2007:238) Misalnya: dalam perjanjian sepakat untuk tidak menyetubuhi istrinya, tidak memiliki keturunan. Tidak menafkahi istrinya dan memberi syarat agar istri kedua dari calon suami diceraikan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa syarat ini tidak sah sebab mengandung unsur memerintahkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang diperintahkan-Nya, sehingga syaratnya gugur, dan harus dilanggar. Artinya bahwa perkawinan tersebut tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat berupa penghalalan senggama, kewajiban nafkah, dan kepastian nasab.(Kamal, 2007:238) Oleh karena itu, dalam perjanjian jenis ini pelanggaran yang dilakukan tidak berkonsekuensi apapun terhadap seseorang yang melanggar suatu perjanjian, karena sama halnya menjalankan perintah Allah SWT.
  • Perjanjian yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratan ini mengandung kemashlahatan yang ingin dicapai oleh salah satu pasangan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yakni ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat syarat-syarat tersebut batal. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa syarat tersebut sah dan wajib dipenuhi berdasarkan hadist khusus dari Uqba bin Amir serta keumuman dari firman Allah untuk menepati janji. Maka, dalam kitab Shahih Fiqh as-Sunnah dijelaskan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim bahwa pendapat yang paling rajah adalah pengajuan syarat mubah menurut syariat (maksudnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan) dan tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarangnya diperbolehkan dalam konteks perkawinan, juga mengingat kebutuhan manusia dalam beberapa kondisi pada syarat-syarat tersebut, sehingga apabila salah satu pihak melanggar syarat ini, maka pihak lain berhak membatalkan akad atau perjanjian tersebut.(Kamal, 2007:246)
Baca Selengkapnya
Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah

Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah

SUDUT HUKUM | Persyaratan dalam Perjanjian Pra Nikah ialah prosedur yang harus dipatuhi agar sebuah perrjanjian dapat dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan. Perjanjian pra nikah sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain saling terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian, dimana dalam pasal tersebut berbunyi antara lain:
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  • Suatu hal tertentu
  • Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat Perjanjian Pra Nikah


Menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris, jika tidak dilakukan dihadapan notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun perjanjian pra nikah tidak boleh diubah. Berdasarkan subtansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut diatas sudah jelas bahwa perjanjian pra nikah dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain perjanjian pra nikah tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.(Susanto, 2008:97)

Di dalam Islam syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah,adalah syarat yang tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. 

Contoh: 
Pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, di pergauli dengan baik, tidak akan mencemarkan nama suaminya, tidak puasa sunnah kecuali ada izin suaminya, dll. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.(Afandi, 1997:55)
Persyaratan pra nikah yang dibuat dalam akad nikah, seperti yang diuraikan di atas, berbeda dengan perjanjian perkawinan yang dimuat dalam UU No.1 Th 1974 Bab V. karena dalam undang-undang ini yang menyangkut tentang perjanjian perkawinan, disebutkan bahwa calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat memngadakan perjanjian perkawinan (Huwelyke Voorwaarden). Perjanjian pra nikah tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian pra nikah itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. (Afandi, 1997:56)

Menurut Damanhuri HR, mengenai tata cara perjanjian pra nikah menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :
  1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
  2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
  3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pencatat pernikahan.
  4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
  6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.(Susanto, 2008:23,24)

Selama perjanjian belum berakhir isi dari perjanjian akan terus berlaku. Berakhirnya perjanjian pra nikah dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:
  • Putusnya Perkawinan

Perjanjian pra nikah bersifat accessoir dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus/berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir.
  • Pencabutan Bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jika suami-istri tidak menghendaki isi perjanjian pra nikah, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.(KHI Pasal 50 ayat 2)

Yang perlu ditekankan disisni adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami-istri.
  • Putusan Pengadilan

Perjanjian pra nikah yang dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif.
Baca Selengkapnya
Perjanjian Pra Nikah Dalam Kompilasai Hukum Islam (KHI)

Perjanjian Pra Nikah Dalam Kompilasai Hukum Islam (KHI)

SUDUT HUKUM | Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
  1. Ta’lik talak
  2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UUP yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ”ta’lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UUP telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta’lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di bawah ini:

Perjanjian Pra Nikah Dalam Kompilasai Hukum Islam (KHI)


Pasal 46 KHI
  1. Isi ta’lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
  2. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta’lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
  3. Perjanjian ta’lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
Ayat 3 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya di lampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tanda tangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian ta’lik talak tidak dapat di cabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pra nikah yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa ta’lik talak, 

Selain itu perjanjian pra nikah dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang di dapat selama perkawinan di terangkan dalam Pasal 47 KHI :

  • Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
  • Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
  • Di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa “Perjanjian Pra Nikah” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang di maksud dengan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian pra nikah yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat perjanjian tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat 2 KHI “Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga” dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa perjanjian pra nikah dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya perjanjian pra nikah yang mengatur tentang harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.
Baca Selengkapnya
Perjanjian Pra Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974

Perjanjian Pra Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974

SUDUT HUKUM | Istilah “perjanjian” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai persetujuan (tertulis/lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian pra nikah atau biasa di sebut juga dengan prenuptial agreement menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “Huwelijksevoorwaarden” yang ada dalam Burgerlijk wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Perjanjian Pra Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974


Huwlijk sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan Voorwaard berarti syarat. Dalam aspek hukum, perkawinan merupakan suatu akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, anak dengan orang tuanya, sebagai ikatan yang luhur dan kuat. Sebaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa’ ayat 4 yang artinya “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(Anshary,1994:46)

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian pra nikah baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

  • Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk ditepati.
  • Pra Nikah : Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Secara umum, perjanjian pra nikah berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.(Susanto,2008:78)

Pada prinsipnya pengertian perjanjian pra nikah sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. (Damanhuri, 2007:7)
Di Indonesia Perjanjian Pra Nikah diatur dalam UU No.1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah dalam Undang-Undang No.1 Th 1974 Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Th 1974 diatur dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, sebagai berikut:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersanngkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di langsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta’lik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

  • Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
  • Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
  • Sighat ta’lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.(Zainuddin, 2006:41)

Isi Pasal 11 tersebut, dirinci oleh Pasal 45 sampai 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “Verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “Verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).(Martiman, 2002:29)

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan pra nikah namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.(Martiman, 2002:39)

Selanjutnya menurut Henry Lee A Weng di dalam disertasinya menyatakan perjanjian pra nikah lebih luas dari “Huwelijksche Voorwaarden” seperti yang di atur dalam hukum perdata. Perjanjian pra nikah bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat / keinginan-keinginan yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum,agama dan kesusilaan.(Henry, 1990:5)

Sama halnya dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab V menyangkut tentang perjanjian pra nikah, disebutkan bahwa calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian pra nikah (Huwelyke Voorwaarden). Selanjutnya diatur:
  1. Persetujuan perkawinan itu dibuat secara tertulis
  2. Perjanjian Pra Nikah tertulis tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
  3. Sejak pengesahan oleh pegawai pencatat, isi ketentuan perjanjian itu menjadi sah kepada pihak suami-istri dan juga terhadap pihak ketiga sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga (ayat 1 Pasal 29)
  4. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan (ayat 3, Pasal 29)
  5. Perjanjian pra nikah tidak dapat diubah selama perkawinan. Jika perubahan itu dilakukan secara sepihak, perubahan unilateral tidak boleh. Akan tetapi jika perubahan itu atas kehendak bersama (secara bilateral) perubahan di maksud dapat di lakukan (ayat 4,pasal 29)
  6. perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batas-batas hukum,agama dan kesusilaan.

Dalam setiap perkawinan tidak terlepas oleh adanya harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama menjadi suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Undang-undang perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35, bahwa:
  1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
  2. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut mempengaruhi cara melakukan pengurusannya. Harta bersama diurus secara bersama-sama oleh suami istri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami atau istri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta bawaan, pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak, suami atau istri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing pihak suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi persetujuan itu bukanlah suatu kewajiban. Dengan demikian pula penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh UUP. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang No.1 Th. 1974 yang berbunyi:
  1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
  2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ditinjau dari ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 147 BW dst., pada rasionanya perjanjian pra nikah dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang di atur oleh BW, yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta baik harta bawaan suami-istri dengan sendirinya menurut hukum bersatu menjadi harta kekayaan milik bersama. Maka Huwelyks Voorwaarden ini dimaksudkan untuk menghindari atau mengecualikan atas percampuran kekayaan bersama (Pasal 199 BW). Dari saat berlangsungnya pernikahan menurut hukum terwujudlah penggabungan harta benda secara keseluruhan antara suami istri sekedar hal itu tidak dibuat ketentuan pada waktu terjadi akad nikah. Jadi perjanjian perkawinan itu penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan. Sebab seperti disebutkan diatas tanpa adanya Huweylyk Voorwaarden dengan sendirinya menurut hukum akan terjadi percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan.(Anshary, 1994:56)

Perjanjian Pra Nikah dalam Pasal 29 UU No.1 Th 1974 yaitu persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, atau perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut pada ayat 2 Pasal 35 terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak istri terhadap pihak ketiga. Dengan adanya pasal ini banyak menolong pihak istri dan suami atas tindakan-tindakan yang merugikan, misalnya dengan membuat perjanjian bahwa atas tindakan suami dalam hutang, harta istri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya, harta pusaka bawaan istri ikut dilelang atas hutang suami sekalipun si istri tidak tahu menahu tentang hutang tersebut. Penting untuk di catat, ada dua hal penting mengenai perjanjian ini, perjanjian pra nikah ini bukan merupakan sebuah keharusan, tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian pra nikah hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian, untuk menghindarkan terjadinya perselisihan antara harta pribadi dan harta bersama. 

Menurut K. Wantjik saleh ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak di tentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal selama tidak beretntangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah perkawinan atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tamggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan larangan melakukan kekerasan, masginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan) dll. Dalam penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak”. (Anshary,1994:58)
Baca Selengkapnya
Hukum Membuat Perjanjian Pra Nikah dan Pemenuhannya Dalam Hukum Islam

Hukum Membuat Perjanjian Pra Nikah dan Pemenuhannya Dalam Hukum Islam

SUDUT HUKUM | Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya.(Syarifuddin, 2007:146) Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukunnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. 

Hukum Membuat Perjanjian Pra Nikah dan Pemenuhannya Dalam Hukum Islam


Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:
Syarat (persyaratan) yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (perempuan)”.(HR Al-Bukhari No.2721 dan Muslim No.1418)
Al-Syaukaniy juga menjelaskan bahwa alasan syarat perkawinan menjadi yang paling berhak dipenuhi sebagaimana hadist diatas yaitu karena urusan pernikahan itu sebagai perkara yang paling hati-hati dan pintunya yang paling sempit.(Mustafa, 1994:535)

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma’ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati.(Ibnu, 2008:403) Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

  • Syarat yang wajib dipenuhi

Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.(Sabiq, 2006:535) Misalnya, suami istri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.(Syarifuddin, 2007:147)
  • Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami isteri.(Sabiq, 2006:535) Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-istreinya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Dalam hal syarat bentuk ini maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya
adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 1. Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkanpun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian pra nikah mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu bertentangan dengan syari’at, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah).(Ghazaly, 2006:120-121)

  • Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara’ untuk dilakukan (Syarifuddin, 2007:147), artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan.(Abu, 2007:241)

Misalnya isteri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung. Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifat, Syafi’I dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suami
tidak harus memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil, yaitu :
a) Rasulullah bersabda :

Dan kaum muslimin tetap berada diatas persyaratan mereka (tidak menyelisihnya), kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”.(H.R At-Thirmidzi No.1352 dan Abu Dawud No.3596 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani)
Menurut mereka, syarat yang mengharamkan yang halal tersebut diantaranya yaitu bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang semua dihalalkan oleh agama.

b) Rasulullah berssabda :
Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”.(HR Muslim : 2734)
Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada didalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama.(Afandi, 1997:53)

Sedangkan beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa’ad bin Abi Waqash, Mu’awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’i, Ishaq dan golongan mazhab Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argument,(Sabiq, 2006:536-537) yaitu :
1) Allah SWT berfirman :
Hai oramg-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan janjia-janji kamu.”(QS Al-Maaidah 5: 1)
2) Rasulullah bersabda:
orang islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka”.(HR. Tirmidzi:2498)
3) Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Uqba bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Syarat (persyaratan) yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (perempuan)” (HR Al-Bukhari No.2721 dan Muslim No.1418)
4) Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan berjanji untuk tetap tinggal di rumahnya (istri). Kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar nim Khattab, maka Umar memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian).

5) Karena janji-janji yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya mengandung manfaat dan maksud, asalkan tidak menghalangi pernikahan, maka hukumnya sah, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/ syarat tersebut bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi suatu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemaslahatan didalam akadnya.(Sabiq, 2006:537-538)
Ibnu Rusyd pun sependapat dengan pendapat kedua, kemudian menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dikarenakan mempertentangkan antara dalil yang umum dan yang khusus, yang dimaksud dalil yang umum adalah hadist Rsulullah SAW yang bersabda dalam suatu khotbahnya:
Syarat (persyaratan) yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”.(HR Muslim : 2734).
Adapun dalil yang khusus adalah hadist dari Uqba bin Amir, sabda Rasulullah SAW:

Syarat (persyaratan) yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (para wanita)” (HR Al-Bukhari No.2721 dan Muslim No.1418)
Kedua hadist ini shahih, tetapi menurut para ahli ushul fiqh, yang termasyur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum, yang dalam hal ini adalah memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan.(Sabiq, 2006:538)

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah dalam perjanjian ini, mengatakan bahwa bagi orang yang sehat akalnya, apabila mengadakan perjanjian mengandung kebaikan dari tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia mau undur atau menghianatinya. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali.(Sabiq, 2006:538)

Secara lebih terperinci ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib dipenuhi, karena dikatakan hal ini sangat relevan untuk mengurangi terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab.(Syarifuddin, 2007:149) Sedangkan untuk perkara yang secara khusus tidak ditemukan larangan maupun perintahnya dalam nash-nash syara’, maka dibuka kesempatan untuk hal itu. Akan tetapi, dalam literature yang berbeda dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah yang tergolong perjanjian yang tidak dilarang atau diperintahkan oleh Allah ini hukum pemenuhannya adalah mubah, sehingga boleh dilakukan (ditaati) dan boleh juga ditinggalkan.(Kamal, 2007:246)
Baca Selengkapnya