Bank dan Perbankan

Bank dan Perbankan

SUDUT HUKUM | Menelaah sejarah dari terminologi bank, menurut Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin menyatakan dapat temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy banca, yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai berikut:
A bank is an institution, usually incorporated, whose business it is to receive money on deposit, cash checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer, known as bank notes. American commercial banks fall into two main categories; state chartered banks and federally chartered national banks”. “Sebuah bank adalah lembaga, biasanya dimasukkan, yang bisnis itu adalah untuk menerima uang di deposito, cek tunai atau draft, kertas diskon komersial, memberikan pinjaman, dan catatan masalah bayar hutang kepada pembawa, yang dikenal sebagai kertas. Bank-bank komersial Amerika terbagi dalam dua kategori utama; bank carteran negara dan bank nasional federal charter”.
Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga ditemui dalam kamus istilah hukum yang menjelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Bank dan Perbankan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I, Pasal 1 Ayat (2) menentukan bahwa:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”
Berdasarkan definisi di atas, menurut JJ. Amstrong Sembiring mengelompokkan fungsi bank menjadi tiga yaitu :

  • Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
  • Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
  • Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Sebagaimana diketahui, perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Perbankan menerima simpanan dari jutaan orang, pemerintah, dan atau badan usaha milik negara, maupun dari badan-badan usaha swasta. Selanjutnya, perbankan menyediakan dana melalui pemberian pinjaman dan melakukan kegiatan investasi kepada peminjam atau penerima dana baik dari badan usaha milik pemerintah, badan usaha swasta, maupun individual.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang Perbankan tersebut menganut asas perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Kemudian dalam penjelasan resmi atas Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi, adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.
Read More
Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

SUDUT HUKUM | Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan


Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:
  • Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
  • Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
  • Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restitutio in integrum.
  • Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
  • Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
  1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
  2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
  3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.
Read More
Kewajiban Hakim

Kewajiban Hakim

SUDUT HUKUM | Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. 

Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban Hakim


Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). 

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. 

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.
Read More
Hakim

Hakim

SUDUT HUKUM | Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
Read More
Mafia Peradilan

Mafia Peradilan

SUDUT HUKUM | Ilmu hukum maupun kamus istilah hukum tidak diketemukan tentang pengertian mafia peradilan. Di dalam penulisan hukum ini penulis memberikan batasan pengertian dengan memberikan uraian secara etimologi. Berikut ini merupakan uraian mengenai arti dari mafia peradilan. Atas dasar arti kata-kata tersebut maka menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). 

Sedangkan pengertian mafia peradilan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kelompok advokad yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan yang diminta mereka.

Pelatihan Anti Mafia Peradilan yang diselenggarakan KP2KKN dirumuskan definisi mafia peradilan sebagai perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh actor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.

Menurut Leo Tukas Leonard mendefinisikan mafia peradilan sebagai aktivitas yang terjadi di lingkungan peradilan termasuk jual beli putusan pengadilan. Sedangkan menurut Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN, mendefinisikan mafia peradilan sebagai perbuatan yang bersifat sistematis, terstruktur, konspiratif dan kolektif yang dilakuakan oleh actor aparat penegak hukum dan masyarakat umum, dimana masyarakat umum demi mencapai tujuannya menggunakan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum sehingga terjadi simbiosis mutalisme antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan mal administrasi dan perbuatan melawan hukum.

Akibat dari mafia peradilan adalah sangat luar biasa sehingga sebagai suatu bentuk Tindak Pidana Korupsi, mafia peradilan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan berdampak bagi timbulnya kejahatn yang lain (bersifat kriminogen) dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan), dan yang pasti lembaga peradilan dan aparat penegak hukum menjadi invalid, tidak independen, kriminogen dan yang jelas merugikan bagi para masyarakat pencari keadilan.

Mafia Peradilan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jika bias dibuktikan berarti bukan “mafia” namun kejahatan biasa. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, mafia adalah suatu organisasi kriminal yang hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Istilah mafia merujuk pada kelompok rahasia tertentu yang melakukan tindak kejahatan terorganisasi sehingga kegiatan mereka sangat sulit untuk dilacak secara hukum. 

Istilah mafia disini menunjuk pada adanya suasana yang sedemikian rupa sehingga perilaku, pelayanan, kebijaksanaan maupun keputusan tertentu akan terlihat secara kasat mata sebagai suatu yang berjalan sesuai dengan hukum padahal sebetulnya tidak. Dengan kata lain mafia peradilan ini tidak akan terlihat karena mereka bisa berlindung dibalik penegakkan dan pelayanan hukum. Mereka akan tampil seolah olah sebagai pahlawan keadilan. Media masa akan ikut mengelu-elukannya sebagai pemberantas korupsi padahal yang dielu-elukan adalah aktivis atau penegak hukum yang sedang berada dalam pengaruhnya mafioso, si aktor intelektualis korupsi.

Masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana penegak hukum yang jujur yang tidak terpengaruh oleh mafioso dengan penegak hukum yang sudah terkontaminasi. Kekaburan ini telah mengecoh masyarakat sehingga masyarakat memberi pujian kepada yang tampil sebagai pemberantas korupsi ketika yang sebenarnya yang dipuja itu sedang melakukan korupsi besarbesaran. Oleh karena itu mafia peradilan bisa hidup secara terhormat ditengahtengah masyarakat tanpa bisa disentuh oleh hukum.

Adapun orang yang berperan sebagai mafia peradilan adalah oknumoknum:
  • Polisi.
  • Jaksa.
  • Hakim lain.
  • Panitera.
  • Pegawai pengadilan.
  • Pengacara.

Jadi intinya siapa saja yang melancarkan pelaku tindak pidana ke aparat hukum dapat disebut sebagai mafia peradilan. Di tangan polisi dan jaksa, Pasal-Pasal dalam undang-undang telah mempunyai nilai jual yang tinggi. Sementara hakim, dalam membuat putusan ia ibarat koki dan putusan adalah hidangannya. Dalam membuat hidangannya, hakim melihat dulu apa pesanannya, baru kemudian meramu argumenargumen hukumnya. Hasil ramuannya inilah yang bernilai jual tinggi. Tidak penting apakah argumen hukumnya masuk akal atau tidak, yang penting pemesannya merasa bahagia ketika mengunyah-ngunyah hidangannya.
Read More
Sistem Pemidanaan

Sistem Pemidanaan

SUDUT HUKUM | Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu: 

Sudut Fungsional 


Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:
  • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
  • Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas. 

Sudut Norma-Substantif 


Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
  • Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
  • Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum
pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.
Read More