Ads

Tinjauan Umum Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah pengganti dari Undang-Undang No 16 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan yang merupakan undang-undang yang lama produk warisan dari era orde baru yang tidak maksimal karena adanya konflik lahan antara pengusaha yang diberi izin oleh era orde baru dengan masyarakat, disisi lain dengan ditandainya menurunnya luas area hutan di Indonesia.

Dalam doktrin ilmu kehutanan, narasi kebijakan kehutanan dalam pembangunan apabila dikaitkan dengan lapangan persoalan dilapangan menurut Peter Gluck sebagaimana dikutip oleh Duerr Dab Duerr dijelaskan bahwa kayu sebagai unsur utama (Timber Primacy), kelestarian Hasil (sustained yeld), jangka panjang (the long term), dan standar mutlak(absolute standart). Doktrin sustained yeld dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang didasarkan pada etika hutan yang membantu menghindari maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan yang penting bagi kehidupan manusia. 

Tinjauan Umum Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


Selama ini memang kayu adalah salah satu hasil hutan yang utama dalam pemanfaatan hasil hutan yang di jadikan komonditas utama, sehingga unsur utama adalah kayu berlaku di semua negara yang mempunyai hutan yang luas Terkait dengan penulisan tesis ini maka penulis akan menuliskan Pasal–Pasal dalam mengoptimalisasikan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini:
  • Pasal 1 merupakan penjelasan umum dan hal-hal terkait dengan kehutanan, sebagaimana dijelaskan:

  1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawsan hutan dan hasil hutan yang diselenggrakan secara terpadu.
  2. Hutan adalah suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
  3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan atau ditunjuk oleh pemerintah dan dipertahankan keberadaannya.
  4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak atas tanah.
  5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada hutan yang dibebani atas hak atas tanah.
  6. Hutan adat adalah hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.
  7. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai tugas pokok memproduksi hasil hutan.
  8. Hutan lindung adalah kawasan pokok yang mempunyai tugas dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatiur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi,mencegah instrusi air laut dan memilihara kesuburan tanah.
  9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan cirri tertentu yamg mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan 
  11. Kawasan hutan pelestarian adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokokperlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta lingkungannya.
  12. Taman buru adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
  13. Hasil hutan adalah benda-benda non hayati, non hayati dan turunannya beserta jasa yang berasal dari hutan.
  14. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
  15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

  • Pasal 2 adalah penyelenggaraan kehutanan berasakan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
  • Pasal 3 adalah penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

  1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsioanal.
  2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yangb seimbang dan lestari.
  3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
  4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan;
  5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

  • Pasal 4 adalah penguasaan hutan oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dalam memperhatikan hak-hak rakyat.
  • Pasal 5 Hutan berdasarkan statusnya ada dua yaitu hutan hak dan hutan negara.
  • Pasal 6, fungsi hutan ada 3 yaitu: konservasi, lindung dan produksi.
  •  Pasal 7, fungsi hutan konservasi adalah sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian dan taman buru.
  • Pasal 8, pemertintah menetapkan kawasan tertentu untuk tujuan khusus yaitu: penelitian, pengembangan, pendidikan dan religi
  • Pasal 11, maksud dan tujuan dari perencanaan hutan untuk tercapainya penyelenggaraan kehutanan
  • Pasal 20, dalam penyeusunan rencana kehutanan pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan lainnya
  • Pasal 21 pengelolaan kehutanan adalah: tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam.
  •  Pasal 24 ,Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawsan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional
  • Pasal 25, Pemanfaatan hutan dan Taman berburu disesuaikan dengan undang-undang.
  • Pasal 26, pemanfatan hutan lindung sebagai daerah pemungutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil bukan kayu berdasrkan izin.
  • Pasal 29, yang memperoleh izin usah dalam pemanfatan kawasan hutan adalah orang atau koperasi.
  • Pasal 30, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat setiap badan usaha milik negara atau daerah harus memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan diwajibkan bekerja sama dengan koperasi dan masyarakat setempat
  • Pasal 41, rehabilitasi hutan dilakukan dengan kegiatan yaitu: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif.
  • Pasal 46, penyelenggaran perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsinya dapat tercapai secara optimal.
  • Pasal 48, pemerintah mengatur perlindungan kawasan hutan baik diluar maupun di dalam kawasan.
  • Pasal 56, penyuluhan kehutanan dan pendidikan kehutanan dimaksud untuk mengembangkan sumeber daya manusia kehutanan yang terampil dan berahlak baik.
  • Pasal 59, pengawasan kehutanan bertujuan untuk menilai. menelusuri pengurusan kawasan hutan, agar tujuannnya tercapai dalam pembenahan kedepannya.
  • Pasal 69,masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
  • Pasal 71, gugatan perwakilan, masyarakat berhak mengajukan ke pengadilan dan atau ke penegak hukum terhadap kerusakan hukum yang merugikan kehidupan masyarakat.
  • Pasal 74, penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengkets.
  • Pasal 75, penyelesaian sengeketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadpa tindak pidana yang telah diatur di Undang-undang ini,dan penyelesaian sengketa diluar pengdilan berfungsi untuk meyepakati ganti rugi.
  • Pasal 77, penyedikan selain dari Kepolisian Republik Indonesia, ditujuk pula pejabat PPNS(pejabat pegawai negeri sipil) sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  • Pasal 78, Ketentuan Pidana, pelanggaran pasal 50 akan dikenai dengan pidana penjara sekaligus denda.
Secara filosofi pembentukan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didasari pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat, serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau yang akan datang.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial dapat diartika sebagai segala usaha yang rasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Di dalam pengertian kebijakan sosial tercakup didalambya pengertian dari kesejahteraan masyarakat dan ketahanan masyarakat.

Bahwa santet dan sihir merupakan kejahatan sosial, maka sudah dapat dipastikan bahwa kejahatan santet tersebut dapat membuat masyarakat yang berada disekitarnya menjadi resah, takut, tidak nyaman, dan sebagainya. Berdasarkan kebijakan sosial, maka kejahatan santet dapat ditanggulangi dengan menggunakan usaha yang rasional, seperti memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang kejahatan santet dan hukumannya, memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kejahatan santet.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, kriminal law policy atau straftrechh politiek.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah:

  1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,
  2. Kebijakan dari Negara maupun badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang ssuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana memiliki arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian dapat dilihat pila dalam definisi penal policy dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyataka sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A. Mulder, Straftrecht politiek ialah garis kebijakan untuk menentukan:
  • Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
  • Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
  • Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Pendapat diatas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:
  1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
  2. Suatu prosedur hukum pidana; dan
  3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum
pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Dilihat dari pengertian yang lebih luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

Dalam kejahatan santet dan sihir, apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana maka dalam usaha untuk penanggulangan kejahatan santet tersebut melalui perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dalam hal ini terdapat dalam Pasal 545-547 KUH Pidana, namun Pasal tersebut belum dapat menjerat para pelaku santet.

Kemudian terdapat pula pada Rancangan KUH Pidana dalam Pasal225 yang dapat menghukum para pelaku santet dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun. Di dalam Konsep KUH Pidana baru terdapat dalam Pasal 223, namun dalam Pasal ini hanya menitikberatkan pada usaha pencegahan praktek santet oleh para pelakuknya. Apabila perundang-undangan dapat berjalan dengan baik maka dapat melindungi masyarakat dari praktek para pelaku santet, sehingga terciptanya keamanan dimasyarakat.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundangundangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal


Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.

Dalam kesempatan lain, Beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan :suatu usaha yang rsional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “The national organization of the control of crime by society”16. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

  • Criminal policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
  • Crime polici is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan)
  • Crime polici is a policy of designating human behavior as crime (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
  • Crime polici is a national total of response to crime (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (Sosial Defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Sosial Welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:
  1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukan dalam upaya non penal.
  2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal
  3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Bahwa santet dan sihir merupakan salah satu masalah dalam kejahatan sosial yang berdampak dapat meresahkan masyarakat, maka untuk menanggulangi masalah santet tersebut dalam kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan cara melalui sarana penal maupun non penal. Melalui sarana penal dapat menjerat para dukun santet melalui praktek-praktek dipengadilan. Sedangkan melalui sarana non penal, dapat mencegah terjadinya praktek-praktek dukun santet dengan memberikan pandanganpandangan kepada masyarakat mengenai kejahatan santet dan hukuman yang berlaku bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Pengertian Kebijakan Kriminal

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan kriminal Prof. Sudarto, S.H. mengemukakan:

  • Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
  • Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
  • Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengumumkan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.



Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel tersebut selanjutnya G. Peter Hofnagels mengemukakan bahwa criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat Social Deffence) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social wefare). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama kebijakan kriminal politik kriminal, “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan mayarakat.

Model Pemidanaan terhadap Anak

Dapat dikemukakan mengenai model peradilan dalam penegakkan hukum pidana terhadap anak. Gordon Bazomore dalam tulisannya ”Three Paradigms of Juvenile Justice” memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

  • Model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model); 
  • Model retributive (retributive model); dan 
  • Model Restorative (restorative model)

Model Pembinaan Individual

Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model retributive didasarkan pada cara medik terapeutik, mencari sebab-sebab timbulnya delikuensi anak dan menganggap delikuensi anak sebagai gangguan sehingga membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengatasinya. Kelemahan model ini tidak terjaminnya timbulnya stigmatisasi atau pelabelan, paternalistik, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu mengarahkan secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delikuen. 

Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan tidak taat asas, cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan anak menjadi terabaikan. 

Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.
Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal. 

Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak.

Model peradilan retributif

Model restorative justice dalam menangani perkara anak dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya restoratif justice mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas. Namun semangat restorativ justice tidak nampak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim tidak secara eksplisit memberikan kewenangannya untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan restorative justice. Kewenangan sidang anak dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, dan belum mencerminkan keadilan yang restoratif yang berpihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan anak sepenuhnya.

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian pelaku delinkuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif) melainkan berdimensi jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak punitive tidak membekaskan stigma, tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga dan peergroupnya, cukup menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen di Indonesia masa datang.

Model Pemidanaan terhadap Anak


Model restorative justice belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak karena 3 (tiga) faktor:

  1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
  2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.
  3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memang menawarkan konsep tindakan (maatregel) sebagai upaya alternatif selain penjatuhan pidana (straf), seperti pada Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25. Dalam model peradilan restoratif, suatu kejahatan dianggap sebagai pelanggaran negara, yang berfokus pada rasa bersalah, menyalahkan dan masa lalu mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan.

Adanya suatu hubungan adversarial dan proses yang normative dengan mendasarkan pada hukum acara yang berlaku.

Pada akhirnya model peradilan retributif memaksa rasa sakit untuk menghukum dan membuat jera/mencegah terjadinya atau terulangnya suatu perbuatan pidana. Keadilan dengan model retributif ditunjukkan oleh niat dan proses hak yang berlaku. Penyebab kejahatan adalah konflik yang interpersonal pada posisi yang tertekan antara individu dan negara. Model peradilan retributif ini akan menimbulkan suatu kefatalan sosial, dimana komunitas akan dikesampingkan dan secara abstrak penyelesaiannya akan diwakilli oleh negara. 

Dengan menggunakan peradilan retributif mendorong tumbuhnya nilai-nilai secara kompetitif dan individualistis. Pertenggungjawaban pelaku adalah menjalani hukuman. Hal ini dikarena dalam model ini suatu tindak kejahatan hanya dipandang sebagai suatu masalah hukum semata, karena tidak memikirkan tentang masalah hukum dan tidak memikirkan dimensi moral, ekonomi, sosial, ekonomi, politis.

Respon penyelesaiannya berfokus kepada perilaku si pelaku pada masa lampau, sehingga menimbulkan labelisasi stigma kejahatan yang tidak dapat dihilangkan. Dalam prosesnya pun si pelaku cenderung pada keadaan tidak ada dorongan untuk bertubat atau menyesal dan meminta maaf pada korban. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara yang ada diserahkan pada proxy profesional antara pelaku dan korban oleh aparatur penegak hukum.

Model Restoratif

Dalam model restoratif kejahatan didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran terhada seseorang oleh orang lain. Penyelesaian masalahnya difokuskan pada tanggung jawab dan kewajiban dan masa depan pelaku. Penyelesaian perkara dengan model peradilan restoratif lebih mengutamakan adanya dialog dan negosiasi normal antara pelaku, korban dan keluarga serta peran serta masyarakat. Selanin itu dalam penyelesaiannya ada upaya pemberian restitusi (penggantian) sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua pihak melalui rekonsiliasi/restorasi yang merupakan tujuan utama dari penyelesaian secara restoratif. Keadilan yang dihasilkan melalui penyelesaian secara restoratif ini ditunjukkan sebagai hubungan yang dinilai oleh hasil akhir yang dicapai oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang terjadi dianggap sebagai konflik interpersonal, sehingga adanya pengakuan terhadap nilai yang termuat dalam konflik yang terjadi.

Fokus penyelesaiannya adalah mencari bagaimana cara mengobati kefatalan sosial. Dimana komunitas yang ada dioptimalkan sebagai fasilitator dalam penyelesaian secara restoratif. Dengan model ini ada suatu dorongan untuk memberi pertolongan pada pihak-pihak yang berperkara. Adanya pengakuan terhadap peran korban dan pelaku dalam penyelesaian model restoratif diwujudkan dengan adanya pengakuan terrhadap hak dan kebutuhan korban, serta memberikan peluang kepada si pelaku untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pelaku difokuskan untuk memahami dampak dari tindakannya dan membantu bagaimana membuat segalanya menjadi benar. 

Tindak kejahatan dipahami dalam konteks yang lebih menyeluruh dari aspek moral, sosial, ekonomi dan politis. Respon penyelesaian dalam model restoratif ini adalah pada konsekwensi prilaku pelaku yang merugikan. Dalam penyelesaian restoratif ini stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan para pihak yang berperkara. Dalam model restoratif ini ada kemungkinan dari para pelaku untuk menjadi jera dan meminta maaf, karena adanya keterlibatan langsung dari para pihak, baik pelaku, korban, keluarga dan masyarakat.

Pengertian “Restorative Justice”

"Restorative Justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Keadilan Restoratif


Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. 

Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.