Pengertian Nafkah

SUDUT HUKUM | Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengertian Nafkah


Menurut Sayyid Sabiq:
yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.
Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang. laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233. mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara ma’ruf. Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandaskan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:
Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).
Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq (65) ayat 6:
Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. at-Thalaq: 6).
Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya:
Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari 'Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Ansari r.a., Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya sematamata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari)
Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Qoza'ah dari Malik dari Syauri bin Yazid dari Abi al-Ghoisa dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang berusaha keras membantu janda dan Orang miskin, sama artinya dengan. berjuang di jalan Allah atau selalu sembahyang sepanjang malam hari dan selalu berpuasa di siang hari. (H.R. al-Bukhari).
Telah mengabarkan kepada kami, Ismail dari Malik dari Abi al-Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Allah berfirman: 'Hai Anak Adam, belanjakanlah hartamu dijalan kebaikan, maka Aku akan membelanjaimu! (H.R. al-Bukhari)
Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir dari Syufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad r.a., kutanya: Sewaktu saya sakit di Mekkah, Nabi saw. datang melihat saya. Saya berkata: "Saya memiliki sejumlah harta. Saya akan membuat wasiat (testament) untuk menyerahkan seluruh harta saya itu." Jawab Rasul: "Tidak boleh'." "Setengah?" kataku. "Tidak," jawab Rasul. "Apakah boleh sepertiga?" tanyaku lagi. Rasul menjawab: "Sepertiga boleh, tetapi masih terlalu banyak. Engkau lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban dan orang lain. Semua pengeluaran yang kamu belanjakan adalah sedekah dan berpahala bagimu. Bahkan sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Mudah-mudahan janganlah Allah menjadikan engkau seorang yang berguna bagi kelompok manusia, tetapi mendatangkan malapetaka bagi kelompok lain. (H.R. al-Bukhari).
Telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ghufair dari Lais dari 'Abdur Rahman bin Khalid bin Musafir dari ibnu Syihab dari ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu! (H.R. al-Bukhari).
Telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah r.a., katanya; Saya berkata kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, kalau saya membelanjai anak-anak Abu Salamah dan saya tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar, karena mereka adalah juga anak-anak saya, apakah saya memperoleh pahala?" Rasul menjawab: "Benar, engkau akan memperoleh pahala atas segala nafkah yang engkau belanjakan. (H.R. al-Bukhari).

Pengertian Imigrasi

SUDUT HUKUM | Berdasarkan hukum internasional klasik,indiviu mendapatkan kedudukan dari aturan –aturan penting hukum kebiasaan internasional , misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pengertian Imigrasi


Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi menyebutkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk aatau keluar wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Meskipun migrasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, konsep modern imigrasi, khususnya di abad ke-19, terkait dengan perkembangan negarabangsa dengan kriteria yang jelas untuk kewarganegaraan, paspor, pengawasan perbatasan permanen, serta kebangsaan hukum, Anggota imigrasi dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan tugas untuk mengawasi kedatangan dan keberangkatan dari warga / orang untuk melihat / memvalidasi identitas orang yang akan bepergian ke luar negeri juga memiliki tugas untuk mengawasi orangorang yang datang dari luar negeri ke imigrasi itu sendiri, tugas imigrasi antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi kedatangan negara untuk imigrasi sendiri Lokasi Anggota imigrasi itu sendiri, antara lain: Bandara Internasional, International Pelabuhan Laut dan Perbatasan Negara untuk mempertahankan, mengawasi, dan memperhatikan kedatangan dan keberangkatan orang atau barang yang datang dan pergi dari satu negara atau lainnya negara.

Dalam hal ini ada empat pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara-negara yang bukan negaranya:
  • Suatu negara wajib menerima semua orang asing
  • Suatu negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang tak diingini lainya.
  • Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tetapi bisa mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka.
  • Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya.

Sejauh menyangkut praktek yang dilakukan negara, dapat dikatakan bahwa pandangan yang pertama tidak pernah diterima sebagai suatu peraturan umum dalam hukum internasional. Kebanyakan negara menegaskan dalam teori hukum untuk melarang masuk semua orang asing semau-maunya, menegaskan bahwa hak seperti itu merupakan atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu dari pandangan tersebut imigrasi yang disini sebagai tolak ukur suatu negara dalam hal lintas batas negara yang menjadi lembaga yang dapat memfilter atau menyaring sapa saja individu-individu maupun kelompok yang dapat keluar masuk suatu negara, sesuai dengan prinsip keimigrasian yaitu selective policy (kebijkan selektif) bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sehingga tidak semua warga negara asing dapat diijinkan tinggal menetap di dalam wilayah negara Indonesia sebagai salah satu tugas dari Direktorak Jendral Imigrasi yang menyeleksi setiap warga negara asing yang akan mengajukan ijin tinggal disuatu wilayah negara Indonesia.

Pengertian Penegakan Hukum

SUDUT HUKUM | Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. 

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian Penegakan Hukum


Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapakan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiaban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak- hak dan kewajiban- kewajiban tertentu tersebut merupakan peran (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (role occupant).

Pengertian Hukum Agraria

SUDUT HUKUM | Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas  yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian

Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Devinisi hukum agraria:

Mr. Boedi Harsono

Ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Drs. E. Utrecht SH

Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

Bachsan Mustafa SH

Hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan

Sosiologi Hukum

SUDUT HUKUM | Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Sosiologi Hukum


Menurut Brade Meyer:

  • Sociology af the law – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.
  • Sociology in the law – Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuanatau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
  • Gejala social lainnya – Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (dassollen) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujan kepastian hukum dapat tercapai.

Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

SUDUT HUKUM | Fungsi pokok ruang terbuka hijau adalah pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budidaya. Namun demikian, ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian ruang terbuka hijau kota tersebut hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok yaitu:

  1. Fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis)
  2. Ekonomis (nilai produktif dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan)
  3. Sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya)



Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 fungsi RTH di wilayah perkotaan, antara lain : pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, dan sarana estetika kota.

Peranan RTH bagi pengembangan kota dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

  • Alat pengukur iklim amplitude (klimatologis).

Penghijauan memperkecil amplitude variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk

  • Penyaring udara kotor (protektif).

Penghijauan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap buangan industri dan gas beracun lainnya

  • Sebagai tempat hidup satwa.

Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung/unggas

  • Sebagai penunjang keindahan (estetika).

Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan warna yang menarik

  • Mempertinggi kualitas ruang kehidupan lingkungan.

Ditinjau dari sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang kompak dan serasi.

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007, lokasi RTH terbagi menjadi enam kawasan peruntukan ruang kota, yaitu : kawasan pusat perdagangan meliputi taman lingkungan sekitar pusat perdagangan, kawasan perdagangan meliputi taman lingkungan kantor, dan jalur hijau jalan, kawasan pendidikan (sekolah/kampus) meliputi jalan lingkungan kampus, pusat lingkungan dan taman, kawasan industri dan fasilitasnya meliputi jalur hijau jalan, taman lingkungan pabrik, kawasan permukiman meliputi halaman rumah, taman lingkungan, fasilitas perumahan, bantaran sungai, daerah rawan erosi, jalur hijau jalan raya dan jalan lingkungan, kawasan pertanian dan perkebunan meliputi ladang, kebun, sawah, hutan, cagar alam, daerah rawan erosi, bantaran sungai dan konservasi pesisir pantai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat RTHKP adalah sebagai berikut:

  1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
  2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
  3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial
  4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
  5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
  6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
  7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
  8. Memperbaiki iklim mikro
  9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Manfaat RTH secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi ’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Secara langsung, manfaat RTH adalah berupa bahan-bahan yang untuk dijual dan kenyamanan fisik. Sedangkan RTH yang manfaatnya tidak langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata air dan konservasi hayati/untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH dapat bermanfaat bagi kesehatan dan ameliorasi iklim.

Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Terbuka Hijau

SUDUT HUKUM | Menurut Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Terbuka Hijau


Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (selanjutnya disingkat RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan. Pemanfaatan RTHKP publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.

Tujuan pengadaan dan penataan RTH di wilayah perkotaan menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, yaitu : menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan bagi kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

Jenis RTH kawasan perkotaan (Permendagri Nomor 1 Tahun 2007) yaitu : (1) pertamanan meliputi taman kota, taman wisata, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran, taman hutan raya, (2) hutan kota, hutan lindung, dan cagar alam sebagai tempat rekreasi dan konservasi, (3) kebun raya dan kebun binatang, (4) lapangan olah raga seperti golf, sepak bola dan sebagainya, (5) pemakaman umum, (6) lahan pertanian, (7) jalur hijau meliputi koridor utilitas, blueway meliputi bantaran sungai dan kanal/danau, water front meliputi pantai, (8) daerah penyangga (buffer zone), dan (9) taman atap (roof garden)