Tinjauan Umum Subrogasi dalam Asuransi

SUDUT HUKUM | Subrogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada Pasal-Pasal 1400, 1401, 1402, dan 1403 serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 284. Subrogasi merupakan pengganti hak-hak bagi pihak yang berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang. Yang dinamakan dengan orang ketiga itu adalah orang yang menggantikan pihak yang berpiutang dalam suatu persetujuan, sedangkan di dalam asuransi dinamakan orang pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak.

Subrogasi dalam Asuransi

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:
  • Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
  • Adanya hak tersebut timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan  konsep paling dasar dari asas idemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut:
  • Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), subrogasi justru ada pada pihak ketiga.
  • Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) semata-mata karena perjanjian. Jadi, hak yang berpindah sematamata hak yang timbul karena perjanjian.
  • Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda kepada tertanggung yang melebihi nilai atau jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan asas ganti kerugian, sehingga pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya.


Upcoming Articles:


  • contoh kasus subrogasi
  • contoh kasus subrogasi dalam asuransi
  • kasus subrogasi asuransi
  • prinsip kontribusi dalam asuransi
  • asuransi gotong royong
  • subrogasi kredit
  • pengertian contribution dalam asuransi
  • asas subrogasi dalam asuransi

Sengketa Hukum

SUDUT HUKUM | Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah perselisihan, pertikaian, perkara (dalam pengadilan), sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran pendapat, dan pembantahan. Sedangkan hukum adalah undangundang atau peraturan yang mempunyai sanksi hukum. Jadi, sengketa hukum adalah perselisihan antara para pihak yang telah melanggar undang-undang dan mengakibatkan sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah.

Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Sengketa hukum yang dibahas dalam hal ini adalah sengketa hukum dalam lingkup hukum perdata.

Sengketa Hukum


Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukan adanya kepastian bahwa di dalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan perkara perdata (permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Di dalam praktik, para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.


Upcoming Articles:


  • pengertian sengketa politik
  • jenis jenis sengketa dan contohnya
  • contoh sengketa politik
  • kriteria sengketa hukum menurut statuta mahkamah internasional
  • penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi
  • macam macam sengketa internasional
  • makalah penyelesaian sengketa
  • contoh sengketa internasional

Hak Konstitusional

SUDUT HUKUM | Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan, yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan tertuang dalam bentuk naskah tertulis sebagai penjamin hak-hak warga negara, sehingga hak-hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Konsekuensi akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar tersebut.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh UUD 1945. 

Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hubungan negara dan warga negara. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun untuk sampai pada kedudukan ini, pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang.

Evolusi Pemikiran tentang Hak Konstitusional

Sejarah pemikiran hak konstitusional tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran atau doktrin Barat tentang hak-hak individu (individual rights). Meskipun demikian tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa pemikiran tentang hak-hak individu sematamata produk peradaban Barat. Sebab dalam ajaran dan tradisi-tradisi agama-agama besar dunia, baik yang berkembang di Barat maupun di Timur, penghormatan terhadap martabat dan kepribadian manusia serta keyakinan akan keadilan memiliki akar yang kuat. Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha semua menekankan tak dapat diganggu-gugatnya segala hal yang merupakan atribut penting kemanusiaan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II (PD II), khususnya setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menandai makin intensifnya gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) di level internasional, makin banyaknya negara memasukkan jaminan dan perlindungan HAM secara tertulis kedalam konstitusinya, lebih-lebih setelah kejatuhan rezim Komunis pada akhir abad ke-20.

Perancangan konstitusi (constitutional drafting) negara-negara pasca Perang Dunia II terfokus pada dua masalah pokok: pertama, penegasan HAM sebagai pembatasan wilayah otonomi individu yang tak boleh dilanggar oleh negara; kedua, pembentukan MK sebagai pengadilan khusus untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi tersebut. 

Dimasukkanya HAM kedalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak fundamental (fundamental law) maka hak-hak konstitusional itupun mendapatkan status sebagai hak-hak fundamental. Akibatnya, hak-hak konstitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hak konstitusional (atau hak fundamental) itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai
dasar hukum (fundamental).

Berdasarkan uraian diatas, pada evolusi pertama ini didapat catatan penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusioal:
  1. hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
  2. hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu;
  3. karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan dihadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud;
  4. perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain; dan
  5. hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Hak Konstitusional sebagai Pembatasan Kekuasaan Negara

Paham negara hukum baik menurut konsepsi Rechtsstaat, Etat de droit, maupun
Rule of Law, menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu (yang kemudian menjadi hak konstitusional) sebagai salah satu ciri atau syarat utamanya. Karena lazimnya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif. dan yudikatif, maka bahwa hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara diatas terkandung pengertian, yaitu:
  • Jika pembuat undang-undang, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, membuat undang-undang maka undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional;
  • Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mengambil atau melakukan tindakan tertetu dalam menjalankan pemerintahan maka tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional; dan
  • Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, melakukan tindakan mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya maka tindakan mengadili maupun putusan pengadilan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional.

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

SUDUT HUKUM | Jual beli secara tidak tunai/ kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidaksecara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).
Menurut istilah perbankan yang dimaksud dengan tidak tunai/ kredit, yaitu menukar harta tunai dengan harta tidak tunai. Emas merupakan komoditas unik. Emas mungkin satu-satunya komoditas yangditimbun, sementara komoditas lain diolah kembali untuk dikonsumsi.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama (ijma'), dalam jualbeli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan illat-nya sama yaitu sebagaipatokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Dan dikarenakan sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang , sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda. Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas (dikenal dengan istilah: sharf) tidak bisa ditawar-tawar berdasarkan hadits berikut:
Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)
Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai).Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)
Sehingga syarat jual beli emas ada 2 yaitu:
  1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah (1) yadan bi yadin (harus tunai), dan (2) mitslan bi mitslin (timbangannya sama meskipun beda kualitas).
  2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah yadan bi yadin (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

Implementasi dalil ini dalam konteks kekinian memunculkan ragam persepsi, terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi.Perbedaan pendapat pun muncul, baik di kalangan ulama salaf atapun khalaf (kontemporer).

Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan.Pertama, jika barang itu dijual dengan barang yang tidaksepakat dalam illat riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (illat) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar ( menjual uang perak denganemas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”.

Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat:
  1. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
  2. Spontan, artinya seketika itu juga.
  3. Saling bisa diserah terimakan.

Para ulama telah sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan. Riba pinjaman terbagi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utangpiutang, sedangkan riba jual beli juga terbagi dua yaitu riba fadl dan nasiah. Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada riba jual beli yaitu jika:

  • Riba fadl, yaitu riba dengan pelebihan pembayarannya,103 atau tambahan dalam salah satu baarang yang dipertukarkan. Illatnya menurut ibnu Taymiyyah yang dikutip oleh Saleh Al-Fauzan adalah takaran, atau timbangan.


Makna “pelebihan pembayarannya” adalah tidak sama ukurannya, contohnya:

  1. menukar satu bakul kurma jenis ajwah dengan 2 bakul kurma jenis sukari dengan cara tunai.
  2. menukar 100 gram emas baru dengan 200 gram emas using dengan cara tunai
  3. Menukar Rp.10.000,- kertas dengan Rp.9800,- logam dengan cara tunai.


  • Riba nasi'ah yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang „illatnya (alasannya) sama dengan cara tidak tunai,


  1. Makna ”„illatnya sama “ barang yang berupa objek tukar menukar sama illatnya, seperti keduanya adalah alat tukar, atau keduanya makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun tidak.
  2. Maksud “tidak tunai” transaksi serah terima kedua barang dilakukan pada saat yang tidak sama, contohnya: Menukar 1 ember kurma dengan 1 ember gandum dengan tidak tunai. Menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas secara tidak tunai. Menukar SR. 100,- dengan Rp. 2.000.000,- dengan cara tidak tunai.

Selanjutnya adalah keterangan atau pendapat yang jelaskan oleh para ulama mazhab tantang jual beli emas tersebut, Para ulama mazhab merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalammenentukansebuah ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut bahasa, mazhab ( مذهب ) berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dari isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhy “dzahaba” ذىب yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti al-ra'yu الرأي yang artinya “pendapat”. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu:

  1. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis.
  2. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis.


Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan,dengan penjelasan sebagai berikut:

  • Ulama yang Tidak Membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai adalah para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali).
  • Ulama yang Membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu'ah, mufti Mesir.

Bentuk dan Jenis Sanksi

SUDUT HUKUM | Untuk mengklasifikasikan ta’zîr – ulama fiqih membaginya kepada dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

Al-Ta’zîr ‘alâ al-Ma’âsi (ta’zîr terhadap perbuatan maksiat)

Bentuk ta’zîr ini, menurut ahli fiqih bahwa yang dimaksudkan dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara’ dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara’. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah Swt, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi.  Misalnya, syara’ menentukan bahwa shalat itu wajib, sedang memakan babi dan meminum minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum minuman keras, dan tidak mengerjakan shalat, maka ketiga perbuatan itu disebut sebagai maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zîr.

Adapun dari segi jenis dan ketentuan hukumannya, ulama fiqih membagi maksiat itu kepada tiga macam, yaitu:

  • Maksiat yang hukumannya telah ditentukan syara’, seperti tindak pidana ħudûd, pembunuhan, dan perlukaan. 

Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, penambahan hukuman ta’zîr dalam tindak pidana ħudûd, pembunuhan, dan perlukaan hukumnya dibolehkan dengan ketentuan bahwa pemberlakuan hukuman ta’zîr menurut pandangan hakim mengandung kemaslahatan.  Misalnya, ulama mazhab (al-Syâfi’î) memberlakukan hukuman ta’zir terhadap pembunuhan yang hanya dikenakan hukuman diat (tidak dikenakan hukuman qišâš), seperti penambahan hukuman dera 40 (empat puluh) kali bagi orang yang meminum khamar.

Menurut mereka, hukuman yang ditentukan syara’ untuk tindak pidana meminum khamar (tindak pidana ini termasuk hudud) adalah 40 (empat puluh) kali dera. Dengan penambahan 40 (empat puluh) kali dera lagi, sebagai hukuman ta’zîr, maka hukuman yang meminum khamar menjadi 80 (delapan puluh) kali dera. Contoh lain adalah hukuman pengasingan (al-taghrîb ), bagi orang al-Bikr (belum kawin) yang melakukan penzinaan, disamping hukuman 100 (seratus) kali. Menurut mereka, hukuman terhadap al-Bikr yang melakukan penzinaan hanya 100 (seratus) kali dera, sedangkan al-Taghrîb termasuk hukuman ta’zîr, yang penerapannya tergantung kepada kebijaksanaan hakim.  
Dengan demikian, para ahli fiqih berpendapat bahwa dibolehkan mengenakan hukuman ta’zîr dalam tindak pidana hudud, di samping hukuman yang telah ditentukan syara’ bentuk dan jumlahnya. Penambahan hukuman ta’zîr tersebut, menurut mereka merupakan hak jama’ah dan menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum.

  • Maksiat yang dikenakan hukuman kafarah, tetapi tidak dikenakan hukuman ħudûdnya. Misalnya, melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadhan. 

Orang yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadhan juga dinamakan maksiat dan dikenakan hukuman kafarah, yaitu memardekakan budak atau kalau tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut atau kalau tidak mampu juga, maka hukumannya adalah memberi makan 60 (enam puluh) orang fakir miskin.

Maksiat yang dikenakan hukuman kafarah itu jumlahnya terbatas, di antaranya melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadhan, melakukan hubungan suami isteri ketika sedang ihram (haji atau umrah), melanggar sumpah, ζihar, dan menyanggamai isteri dalam keadaan haidh. Oleh karena itu, maksiat yang dikenakan hukuman kafarah tersebut terdapat perbedaan ulama fiqih dalam hal penambahan hukumannya dengan hukuman ta’zîr. Akan tetapi, pendapat yang terkuat – menurut ‘Abd al-Qadir Awdah adalah tidak boleh menggabungkan hukuman ta’zîr dengan hukuman kafarah.  
Maksiat yang tidak dikenakan hukuman ħudûd dan hukuman kafarah. 

Bentuk tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori ketiga inilah yang disebut dengan jarīmah ta’zîr, dan jumlahnya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat sunyi, masuk kamar mandi dengan telanjang, makan bangkai, darah, meninggalkan shalat atau puasa, menganggu ketenteraman tetangga, dan seumpamanya. Menurut fiqih Syāfi‘iyyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan, meninggalkan dan menentukan kadarnya. 

‘Abd al-Qadir Awdah mengatakan bahwa ada 3 (tiga) keriteria jenis-jenis jarīmah ta’zîr tersebut, yaitu sebagai berikut:

  1. Terhadap perbuatan itu disyari’atkan hukuman ħudûd, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman ħudûd tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, seseorang melakukan pencuri tetapi tidak mencapai 1 (satu) nisab (seperempat dinar = 1,125 gram emas) dan harta yang dicuri (pencurian). Tindak pidana pencurian termasuk ħudûd, tetapi kerana syarat-syarat pencurian yang dikenakan hukuman ħudûd tidak terpenuhi, maka hukumannya berubah menjadi ta’zîr. 
  2. Terhadap perbuatan itu disyari’atkan hukuman ħudûd, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman ħudûd tersebut. Misalnya, ayah membunuh anaknya atau anak mencuri harta ayahnya 1 (satu) nisab atau lebih. Dalam kedua kasus ini, ayah tidak dikenakan hukuman qišâš karena membunuh anaknya atau anak tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan karena mencuri harta ayahnya. Dalam kedua kasus ini, menurut ulama fiqih, hukuman qišâš atau ħudûd tidak bisa diberlakukan, karena antara keduanya mempunyai hubungan keturunan yang mengakibatkan adanya syibħ al-milk (keraguan pemilikan). Hal ini menjadi penghalang diterapkannya hukuman qišâš atau ħudûd, sesuai prinsip: "Hindarilah ħudûd apabila terdapat keraguan”. Berdasarkan prinsip di atas menunjukkan bahwa hukuman ħudûd tidak dapat diterapkan, ulama fiqih menetapkan bahwa hukuman yang akan dilaksanakan adalah hukuman ta’zîr, sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. 
  3. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik ħudûd, qišâš, diat dan kafarah. Bentuk terakhir inilah maksiat yang paling banyak, seperti mengingkari dan mengkhianati amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberikan kesaksian palsu, melakukan mu’amalah riba, dan sogok menyogok. 

Al-Ta’zîr li al-Mašlaħaħ al-‘Ammah (ta’zîr untuk kemaslahatan umum)

Menurut kesepakatan ahli fiqih – pada prinsipnya jarīmah ta’zîr tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syari’at Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarīmah ta’zîr lain –apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarīmah ta’zîr tetap ditentukan oleh penguasa. 

 Menurut ulama fiqih, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu.  Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan dan keamanan masyarakat serta negara. Menurut ulama fiqih bahwa terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya; dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori ta’zîr.

Alasan ulama fiqih membolehkan penetapan hukuman bagi orang-orang yang menganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum adalah tindakan Rasulullah Saw yang memenjarakan seseorang yang dituduh mencuri se ekor unta. Akan tetapi, ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut – Rasulullah Saw melepaskannya. 

Menurut ahli fiqih –hukuman penjara termasuk hukuman ta’zîr yang dapat dilaksanakan apabila tertuduh terbukti melakukan suatu tindak pidana ta’zîr. Sikap yang diambil oleh Rasulullah Saw dengan memenjarakan tertuduh sebelum terbukti bersalah –merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Karena jika tertuduh dibebaskan, maka tertuduh dapat melarikan diri atau melakukan suatu perbuatan lain yang menganggu ketenteraman masyarakat. Menurut mereka, hal ini dilakukan demi ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan konteks hukuman dalam jarīmah ta’zîr –ulama fiqih mengemukakan bahwa syari’at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarīmah ta’zîr. Syari’at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.  Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalah-gunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman ta’zîr tersebut.

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarīmah ta’zîr, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemasalahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syara’, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana. 

Berdasarkan uraian klasifikasi ta’zîr yang dipaparkan di atas mengindikasikan adanya perbedaan di antara kedua bentuk ta’zîr tersebut. Tindak pidana dalam al-Ta’zîr ‘alâ al-Ma’âsî hukumnya menunjukkan haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam Al-Ta’zîr li al-Mašlaħaħ al-‘Ammah, hukumnya dilarang apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, karena pada dasarnya – tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat.

Pengertian Ta’zir

SUDUT HUKUM | Secara etimologi kata ta’zîr (تعزير ) berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘azara (عزر) dan mashdarnya ‘azuran (عزرا) yang artinya mencela dan menegur.  Dalam kamus istilah fiqh, ta’zîr (تعزير ) adalah bentuk mashdar (asal) dari kata kerja ‘azzara (عزر), artinya menolak.  Dalam ensiklopedi hukum Islam, ta’zîr (تعزير )diartikan sebagai mencela, menegur, pencegahan, larangan, menghukum dan memukul.

Ta’zîr juga diartikan sebagai penghinaan,  Sebagaimana dapat dipahami dari kalimat ‘azzâ fulânun fulânâ ( عزا فلان فلانا ). Bilamana fulan yang pertama penghinaan terhadap fulan kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya. Oleh ‘Abd al-‘Azîz al-‘Amîr menyatakan ta’zîr menurut bahasa adalah menolak dan mencegah.  Namun ‘Atiyyah juga menyatakan arti ta’zîr dengan mencela dan mendidik.

Al-Qur’ân  dan al-Ĥadīth  tidak menyebutkan secara eksplisit yang menjadi dasar terhadap ketentuan ta’zîr (تعزير ), namun yang dikehendaki oleh surat al-Fatħ ayat 9 –menurut al-Syarbaynī al-Khâtib tampaknya kurang relevan dengan istilah ta’zîr yang dimaksudkan –meskipun terdapat kalimat tu’azzirûhu (bermakna supaya kamu tolak dan mencegah musuhnya), tetapi ia lebih sesuai dengan pengertian secara bahasa saja dan tidak secara istilah dalam fiqih.

Sedangkan pengertian ta’zîr (تعزير) menurut terminologi adalah pengdegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum ħad, kifarat dan qišaš/diat.  Artinya ta’zîr di sini mengandung unsur-unsur pengajaran, baik yang diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, suami terhadap isterinya dan sebagainya, demi kepentingan si pelaku maupun masyarakat umum. 

Ta’zîr juga mempunyai pengertian, yaitu tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya.  Fatħ al-Durainī, guru besar fiqih di Universitas Damascus, Suriah –mengemukakan bahwa ta’zîr adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori ħudûd dan kafarah, baik yang berhubungan dengan hak Allah Swt berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi. 

Sementara itu, ‘Abd al-‘Azîz ‘Amîr –ahli hukum pidana Islam, menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana ta’zîr itu amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nash (ayat dan/atau al-hadith) pun yang menunjukkan jumlah dan batasan jarimah ta’zîr tersebut. Oleh sebab itu, ruang lingkup jarimah ta’zîr didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar jarimah ħudûd (tindak pidana hudud) dan jarimah al-qatl wa al-jarħ (tindak pidana pembunuhan dan perlukaan). 

Dengan demikian, pengertian ta’zîr yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku maksiat yang hukumannya belum ada. Dalam hal ini, di pengadilan hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman –dari sering-ringannya hingga yang seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan si terhukum, dan bersifat mendidik –demi masyarakat umum.

Penerimaan Negara

SUDUT HUKUM | Negara seperti halnya dengan rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

Disamping itu, negara mempunyai sumber penerimaan lain sebagai berikut:
  • Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam. Seperti tercantum pada Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero. Perum maupun Perjan. Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  • Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum.
  • Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
  • Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
  • Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

Sedangkan sumber pendapatan lain selain pajak menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:
  1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, misalnya penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin.
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain deviden, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah.
  3. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
  4. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang barang rampasan negara dan denda. 
  5. Penerimaan negara berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak Pemerintah. 
  6. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
  7. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi pokok andalan, yaitu:
  1. Penerimaan dari sektor pajak;
  2. Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi); dan
  3. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara.

Perbandingan besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak, dibandingkan dengan penerimaan dari sektor migas dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir dari tahun 1989/1990 sampai dengan 1999/2000 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 1989/1990 kontribusi penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan APBN adalah sebesar 40%, sedangkan kontribusi penerimaan Migas dibandingkan dengan penerimaan APBN sebesar 33,59%. Tetapi pada tahun 1999/2000, kontribusi penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi penerimaan migas. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun tersebut kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan APBN sebesar 43,14% sedangkan kontribusi penerimaan Migas terhadap APBN hanya sebesar 9,55%.