Ads

Sanksi Hukum Money Politic

Dalam pemaparan berikut sanksi hukum money politic adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana money politic. Tindak pidana money politic itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena money politic adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. 

Maka berdasarkan asas hukum Lex Specialis De raget Lex Generalis, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap Tindak Pidana Pemilu yang setelah Undang-Undang Pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak Orde Baru), yang akan diterpkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.

Sanksi Hukum Money Politic


Hubungan antara ketentuan pidana dalam Pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP; Jikalau Undang-Undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya “berarti jika perbuatan dilakukan setelah Undang-Undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori, yang artinya Undang-Undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari Undang-Undang yang dahulu.

Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Desa Jungsemi, Kec. Kankung, Kab. Kendal. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu legislatif 2004 ini yang dilanggar
adalah Undang-Undang pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam ketentuan administratif pasal 77 UU No.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya pasal 139 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 menyatakan, bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 – Rp 10 juta" .

Dalam Materi Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2004 Kabupaten Kendal juga menyebutkan “Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KP Kabupaten/Kota. (UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 1-2) tentang kampanye pemilihan umum.

UU RI No 23 tahun 2003 Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden 2004 tentang kampanye dan dana kampanye dalam pasal 42 ayat 1 yang intinya menyebutkan bahwa "Pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". Dan diperjelas ayat 2 yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 90 ayat 2 Bab XII Ketentuan Pidana UU RI No.23 pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbunyi
Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.
Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan “Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan pada ayat 2 nya pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Cara tersebut ini biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu. Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan”pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Kesimpulan diatas, selain undang-undang khusus (lex specialis) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal diatas. Dari segi hukum kasus money politic belum tentu dapat dipersalahkan karena harus dibuktikan dari pengadilan, tetapi ada kaidah normatif yang mengagnggap money politic sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistemdemokrasi yang sedang dibangun.

Menurut Romo Mudji money politic bukan saja secara moral salah dan menurut agama dilarang. Tetapi juga memiliki dampak kedepan yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat
sendiri.

Hukum Menikahi Wanita Yang Pernah Berzina

Pendapat yang Menghalalkan

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu`min”. (QS. An-Nur : 3).
Jumhurul Fuqaha mengatakan bahwa yang dipahami dari ayat tersebut bukanlah mengharamkan untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Bahkan mereka membolehkan menikahi wanita yang pezina sekalipun. Lalu bagaimana dengan lafaz ayat yang zahirnya mengharamkan itu?

Hukum Menikahi Wanita Yang Pernah Berzina
Gambar Ilustrasi


Para fuqaha memiliki 3 alasan dalam hal ini.

  • Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa lafaz `hurrima`atau diharamkan di dalam ayat itu bukanlah pengharaman namun tanzih (dibenci).
  • Selain itu mereka beralasan bahwa kalaulah memang diharamkan, maka lebih kepada kasus yang khusus saat ayat itu diturunkan. Yaitu seorang yang bernama Mirtsad Al-ghanawi yang menikahi wanita pezina.
  • Mereka mengatakan bahwa ayat itu telah dibatalkan ketentuan hukumnya (dinasakh) dengan ayat lainnya yaitu:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur : 32)
Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Al-Khattab ra dan fuqaha umumnya. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi wanita pezina. Dan bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah. Pendapat mereka ini dikuatkan dengan hadits berikut:
Dari Aisyah ra berkata,`Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda,`Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”. (HR. Tabarany dan Daruquthuny). 
Juga dengan hadits berikut ini:
Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Istriku ini seorang yang suka berzina`. Beliau menjawab,`Ceraikan dia`. `Tapi aku takut memberatkan diriku`. `Kalau begitu mut`ahilah dia”. (HR. AbuDaud dan An-Nasa`i)
Nabi SAW bersabda,
Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan”. (HR. Abu Daud dandishahihkan oleh Al-Hakim).
Nabi SAW bersabda,
Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).

Lebih detail tentang halalnya menikahi wanita yang pernah melakukan zina sebelumnya, simaklah pendapat para ulama berikut ini:

  • Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

  • Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan didalam kitab”. (Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab) karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

  • Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab”.  (Al-Muhazzab) karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juzII halaman 43.

  • Undang-undang Perkawinan RI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut:

  1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dpat dikawinkandengan pria yang menghamilinya
  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dpat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulukelahiran anaknya.
  3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca buku : Kompilasi Hukum Islam halaman 92 .


Pendapat Yang Mengharamkan

Meski demkikian, memang ada juga pendapat yang mengharamkan total untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Paling tidak tercatat ada Aisyah ra, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra` dan Ibnu Mas`ud. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina). Bahkan Ali bin abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat yang kami sebutkan di atas (aN-Nur : 3).

Selain itu mereka juga berdalil dengan hadits dayyuts, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu bila istrinya serong dan tetap menjadikannya sebagai istri.

Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersbda, “Tidakakan masuk surga suami yang dayyuts”. (HR. Abu Daud)

Pendapat Pertengahan

Sedangkan pendapat yang pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah. Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Danbila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar`i. Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas prikemanusiaan. Karena seseroang yang sudah bertaubat berhak untuk bisa hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik.

Kisah Uwais Al Qarni, Pemuda Istimewa di Mata Rasulullah

Belum dikatakan berbuat baik kepada Islam, orang yang belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya.” Syaikhul Jihad Abdullah Azzam

Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan.



Anakku, mungkin Ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji,” pinta sang ibu.

Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekkah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan?

Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu, kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. “Uwais gila... Uwais gila..” kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut.

Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik-turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi.

Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram, begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya.

Uwais menggendong Ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah! Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya.

Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka’bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka’bah, ibu dan anak itu berdoa.

Ya Allah, ampuni semua dosa ibu,” kata Uwais.

Bagaimana dengan dosamu?” tanya sang Ibu keheranan.

Uwais menjawab, “Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga.”

Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah subhanahu wata’ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih ditengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Ituah tanda untuk Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah untuk mengenali Uwais.

Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka’bah karena Rasulullah berpesan, “Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman.”

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah, membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta (menghamburkan kekayaan).” (HR Bukhari dan Muslim)

Uwais Al Qarni pergi ke Madinah


Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al Qarni menyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah r.a., istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya.

Dalam hati Uwais Al Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terniang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu,agar ia cepat pulang ke Yaman, “Engkau harus lepas pulang.”

Akhirnya, karena ketaatanya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah r.a., untuk segera pulang kembali ke Yaman, dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan lengkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu.

Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah r.a., tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada orang ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah r.a. dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah r.a. memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, “Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya.”

Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khaththab seraya berkata, “Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.”

Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khaththab. suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari? Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia?

Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al Qarni.

Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar! Tampaklah tanda putihdi telapak tangan Uwais Al Qarni.

Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi. Bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, “Abdullah”. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, “Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?” Uwais kemudian berkata, “Nama saya Uwais Al Qarni”.

Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan Istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, “Saya lah yang harus meminta do’a pada kalian”.

Mendengar perkataan Uwais, “Khalifah berkata, “Kami datang kesini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda”. Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, “Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.”

Fenomena ketika Uwais Al Qarni Wafat


Beberapa tahun kemudian, Uwais Al Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan di mandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika di bawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk menusungnya.    

Meninggalnya Uwais Al Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais Al Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu.

Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, “Siapakah sebenarnya engkau Wahai Uwais Al Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal.mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya.”

Berita meninggalnya Uwais Al Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al Qarni disebabkan permintaan Uwais Al Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah di sabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al Qarni adalah penghuni langit.

Begitulah Uwais Al Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, “Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu.” (HR Ibnu Majah).

Kisah Imam Muslim Cium Kaki Imam Al-Bukhari

Penghormatan terhadap guru sangat dianjurkan di dalam Islam. Penghormatan ini dapat diekpresikan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, mencium tangan guru, membawa tas dan kitab mereka ke dalam kelas, memapah dan membantu mereka berjalan.

Anjuran untuk menghormati guru ini sudah lama diajarkan oleh para ulama terdahulu. Mereka tidak segan berebut untuk mencium tangan guru, ustadz, ataupun kiai yang sudah mengajarkan ilmu kepada mereka.

ilustrasi ulama


Bahkan, Imam Muslim, seorang ahli hadis yang paling terkenal di dunia Islam, pada saat bertemu gurunya Imam Al-Bukhari, tidak segan untuk mencium kening dan kakinya.

Ini tentu bukan suatu penyelewangan dan penyimpangan. Andaikan tidak benar dan dilarang di dalam Islam, tentu Imam Muslim sebagai ahli hadits tidak akan melakukannya dan Imam Al-Bukhari pasti sudah melarangnya. 

Syekh Nuruddin ‘Itr dalam Lamahat Mujazah fi Ushuli ‘Ilalil Hadits mengutip sebuah riwayat tentang adab Imam Muslim saat bertemu gurunya.

Riwayat ini berasal dari Ahmad Ibnu Hamdun Al-Qashar bahwa Imam Muslim pernah mendatangi Imam Al-Bukhari untuk bertanya tentang hadis mu’allal. Ketika bertemu, beliau langsung mencium kening gurunya dan berkata.

دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله

Biarkan aku mencium dua kakimu wahai mahaguru, pemuka ahli hadis, dan pakar dalam kajian ‘ilal hadits.”

Imam Muslim yang sudah sangat tersohor pada masanya tidak enggan untuk menghormati dan bersikap rendah diri di hadapan gurunya. Ia tidak sekadar cium tangan, tetapi juga mencium kaki gurunya.

Dengan demikian, tradisi “ngalap berkah” bukanlah sesuatu yang baru dan berasal dari pengaruh tradisi lokal sebagaimana dituduhkan sebagian orang. Ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh ulama turun temurun. Yang melakukannya tidak hanya ulama di Nusantara, tetapi juga dilakukan oleh ulama Timur-Tengah, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Wallahu a’lam

Kisah Nabi Muhammad dan Yatim Terlantar di Hari Raya Idul Fitri

Di suatu hari raya Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan shalat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis tersedu.

Kisah Nabi Muhammad dan Yatim Terlantar di Hari Raya Idul Fitri
Gambar Ilustrasi

Melihat fenomena ini Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut. “Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?” Rasulullah membuka percakapan.

Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah SAW menjawab, “Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut.”

Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut. Sambil meraba ke mana ujung cerita, Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut.

“Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini, aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis.”

Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah SAW runtuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini.

Rasulullah SAW segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya.

“Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husein sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?” tanya Rasulullah.

Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW.

“Kenapa tak sudi ya Rasulullah?” jawab anak ini dengan senyum terbuka.

Rasulullah SAW kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilakan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian.

Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya. “Sebelum ini kau menangis. Tetapi kini kau tampak sangat gembira?”

“Benar sahabatku. Tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah. Sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husein saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?”

Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. “Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW.”

Waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya.

“Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim. Sepi,” katanya terisak.

Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya… Wallahu a‘lam.

Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah rishwah atau rushwah, yang yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu sesuatu ke air. Ar-rosyi adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Ar-raisy adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.

Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (money politic) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam


Firman Allah dalam surat al-Baqarah (QS.2, 188):
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagiaan yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan daripada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Aِl-Baqarah, 188).
Maksud jalan batil ayat diatas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap.

Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentang money politic berikut hukum syara-nya. Kalaupun hukumnya mau dicari, palingpaling metode analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi’i saja yang bisa digunakan. Misalnya money politic dianalogikan sebagai sogok.

Dari argumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa ayat al-Qur'an tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan jalan Ilahi.

Dalam kitab bulughul maram, pengertian dan hukum money politic :
Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap. Kitab Nihayah “rosyi” adalah orang yang memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan kebatilan. “Murtasyinya” adalah penerimanya. (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat periwayat lain, dan hadits yang dihasankan oleh Turmudzi, dan dihasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan ((Al-Rosyi)) adalah orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima upah dan besar dosanya jika menerima upah.
Hadist Larangan menyuap:
Abu Hurairah berkata Rasulullah saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).
Dalam hadits yang lain Rasulullah Bersabda :
Allah melaknat orang yang memberi, yang menerima suap dan orang yang berposisi sebagai perantara keduanya. (HR. Ahmad ).
Dalam hadits lain juga menerangkan bahwa Rasulullah melaknat para pelaku suap, baik yang menyuap atau yang disuap, seperti dalam hadits Rasulullah yang diriwatakan oleh Abdullah bin Amr yang artinya “ Rasulullah SAW melaknat penyuap dan orang yang disuap”.
Dari Abdillah bin Amr, Rasulullah SAW melaknat penyuap dan orang yang disuap” (HR. Tirmidzi)
Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhih. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus. Apakah mereka memberi itu tulus? Seseorang telah membantu si penerima untuk memperoleh sesuatu. Korupsi dalam Islam terdapat empat kategori, yakni Risywah, Ghulul, Maksud dan Khiyama lebih spesifik ke suap (risywah).

Hadiah dan suap ibarat dua sisi yang sulit dipisahkan. Keduanya masuk dalam kategori “pemberian” yang hanya dibedakan dalam niatan saja. Dalam fiqh hadiah memang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Namun sering kali keikhlasan hadiah direduksi oleh beragam kepentingan dan tujuan pemberiannya, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum hibbah tersebut karena sewaktu-waktu hibbah dapat berubah menjadi risywah, tidak ada batasan yang jelas diantara keduanya, melainkan “niat” yang letak tersembunyi dalam kalbu yang bersifat abstrak.

Tidak semua hadiah harus diterima. Sebab realitas historis yang berjalan masa rasul berbeda dengan historis sekarang. Umar bin Abdul Aziz berkeyakinan bahwa “hadiah pada masa Rasulullah benar-benar murni tanpa tendensi. Namun masa sekarang hadiah berbeda tipis dengan dahulu.

Dalam setiap pemilu uang sebagai instrumen penting untuk mendapatkan dukungan dari pelbagai segmen politik. Karena itu dana tersebut juga di distribusikan kepada berbagai segmen penting dalam masyarakat, seperti tokoh agama, ulama atau tokoh kepemimpinan dan lain-lain. Perbutan kekuasaan dalam pemilu dengan jalan batil sepeti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterma dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Jadi sekian banyak argumentasi yang terdiskripsi diatas, maka dapat dikonklusikan dikotomi antara suap dan hadiah dalam konsep idealitas fiqh politik (fiqh al-siyasah). Bahwa semua hadiah melebihi tendensi adalah suap. Ketika beberapa agamawan mengatakan bahwa money politic itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrim itu. Menteri agama tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktek money politic haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukum dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini, “Saya kira, kita tidak bisa mengatakan kategori sogok, karena (money politic) itu dalam konteks politik, seperti pemilihan lurah desa. Dalam pemilihan itu ada hal-hal seperti itu” katanya.

Prof Dr Azyumardi Azra, tidak secara tegas mengatakan praktek money politic adalah haram, sebagaimana dikutip dalam tabloit, dia hanya berkata “Tentunya tidak setelah itu (haram!). Bisa kita bilang hukumnya al-Rasyi Walmurtasyi Finnar. Artinya, yang disogok dan yang nenyogok masuk neraka”.

Menurut Azyumardi, praktik money politic telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Tapi waktu itu bentuknya tidak eksplisit politik, tetapi berupa hubungan-hubungan sosial. Pasca Nabi, pada zaman dinasti praktek suap untuk kekuasaan pernah merajalela, terutama pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasyiah.

Pendapat Azyumardi diatas dapat penulis menyimpulkan, dia tidak berani secara tegas mengatakan bahwa praktek money politic haram akan tetapi masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti melakukan hal yang dilarang oleh agama atau bisa disebut melakukan hal yang haram. Jadi Azyumardi jelas mengatakan money politic adalah tidak diperbolehkan bisa jadi haram, akan tetapi tidak secara tegas mengatakan haram.

Islam memberikan perspektif bahwa money politic adalah Rosyi wal murtasyi. Rosyi artinya orang yang memberi suap dengan tujuan kebatilan, sedangkan adalah penerimanya dan hukumnya adalah haram. Dari Abi Hurairah ra barkata, Rasulullah saw melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam kitab Nihayah “Rosyi” adalah orang yang memberi sesuatu yang dimaksud dengan tujuan kebatilan. “Murtasyinya" adalah penerimanya. (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Turmudzi, dan hasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan (al-Rasyi) adalah orang yang menjadi perantara diantara keduanya, orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima dan lebih besar dosanya jika ia menerima upah.

Dari hadits Abdillah bin Umar dan Imam empat kecuali al Nasa’i itu hanya disebutkan dalam kitab al-Hikam, juga diriwatkan Abi Daud tidak disebutkan dan al-Turmudzi meriwayatkan juga, bahwa suap adalah haram haram menurut kesepakatan ulama, baik itu untuk qodhi (hakim)atau orang yang menerima atau orang yang memberi suap baik itu wujudnya pemberian ataupun yang lainnya.

Lenyapnya sifat kepemimpinan (leadership) ternyata bukan hanya memiliki sejumlah umum partai, namun juga telah menular atau sudah menjadi kecenderungan disebagian besar politisi yang telah dinobatkan partainya sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Hal ini, paling tidak tercermin dari praktik penyalah-gunaan kekuasaan dengan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau kelompoknya dengan cara-cara yang tidak halal (KKN). Seperti yang dapat kita lihat atau dengan dari pemberitaan media masa.

Perilaku menyimpang pemimpin atau para elit membuat wajah lembaga terhormat menjadi menyebalkan dimata masyarakat. Tingakah laku yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kecenderungan disebagian besar anggota legislatif di Jakarta, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota.

Para pelaku dan komonitas Politik sebaiknya kembali pada prinsip atau panduan dasar Islam yang seharusnya dijadikan pegangan, seperti yang diungkapkan khususnya oleh Nurcholis Madjid sejak 1970 an, bahwa loyalitas masyarakat itu hendaknya diberikan kepada nilai-nilai luhur dan bukan institusi, kepada pandangan-pandangan dengan baik bukan individu. Dalam konteks demikian, sebenarnya kita tidak boleh memberikan kepada hal-hal yang tidak baik; hal-hal yang dirumuskan sebagai KKN itu. Artinya, keburukan harus diberantas, meskipun kejengkelan kita dalam hal itu tidak
membolehkan kita berlaku tidak adil. Kalau kita sendiri justru menjadi bagian dari konsepsi dan struktur sosial-ekonomi dan politik yang tidak baik itu, maka sebenarnya secara etika, pengakuan atas tidak kesalahan, itulah yang pertama-tama harus dilakukan, bahkan justru manjahui, melepas seluruh ikatan, atau bahkan melakukan hujatan.

Dari perspektif hukum Islam money politic atau yang disebut dengan rosyi wal murtasyi beserta hukumnya, penulis menyimpulkan bahwa seseorang dapat dikenai pembebanan pertanggungjawaban hukuman apabila sudah mukallaf.

Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah pembebasan seseorang dengan akibat perbuatan (ada atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksudmaksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:
  1. Adanya perbuatan yang dilarang
  2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
  3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal dewasa, dan berkemauan sendiri. Demikian juga orang yang belum dewasa tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang yang sudah hilang kemauannya (akalnya). Sesuai dengan hadits Nabi:

Tidak dicatat dari tiga hal, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila hingga ia waras.”(HR Abu Daud).
Uraian diatas menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai pertanggung jawaban adalah apabila memenuhi syarat diatas, yaitu orang tidur hingga bangun, anak-anak yang belum baliq dan orang gila.

Teori Tentang Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO’s). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.[1]

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “lembaga” diartikan sebagai: 
  • asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);
  • bentuk asli (rupa, wujud); 
  • acuan, ikatan;
  • badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
  • pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.[2]
Teori Tentang Lembaga Negara


Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia,[3] kata staatsorgaan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya,[4] penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Sebelum Montesquieu di Perancis pada abad XVI, yang pada umumnya diketahui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi diplomacie; (ii) fungsi defencie; (iii) fungsi nancie; (iv) fungsi justicie; dan (v) fungsi policie. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. 

Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam trias politica Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial.[5]

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.[6]

Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah judikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.[7]

Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya
berurusan secaara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.[8]

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.[9]

Menurut Jilmy Asshidiqie,[10] selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memliki constitutional importance yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki constitusional importance dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.[11] Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.[12]

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

Termasuk dalam hal ini lahirnya lembaga negara baru oleh Undang-Undang Dasar yaitu Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran tersendiri selain sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, juga berperan sebagai The Sole Interpreter of the Constitution, dan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi. Mahkamah Konstitusi juga merupakan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

Rujukan:


[1] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.
[2] Jimly Asshiddiqie, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.
[3] Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 390.
[4] Jimly Asshidiqie, Perkembangan ..., hlm. 28.
[5] Ibid,, hlm. 29.
[6] Ibid.
[7] Ibid, hlm. 37
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid., hlm. 82.
[11] Ibid., hlm. 55.
[12] Ibid., hlm. 37.