Pengertian Putusan Verstek

Putusan Verstek yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh jurusita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang dipersidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang dipersidangan: suatu Einlassungspflicht memang tidak dikenal didalam HIR.

Namun Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dimana fungsinya yaitu memberikan solusi dan jalan tengah terhadap dua pihak atau lebih yang berbenturan dalam hak-hak mereka, dengan harapan tercipta suatu perdamaian, ketertiban dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tugas mendamaikan adalah salah satu tugas pengadilan sesuai dengan asasnya, namun karena pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya tidak puas dengan hak mereka maka pemeriksaan di pengadilan dalam upaya mendamaikan telah gagal. Namun sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara tetap akan menjalankan peradilan sebagaimana mestinya dengan jalanuntuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, meskipun ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam suatu persidangan.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang berperkara, itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua dimuka sidang. Pada dasarnya Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun ia menurut hukum harus datang. Namun mungkin terjadi seorang tergugat atau seorang termohon tidak hadir dalam 5 persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut. Dari ketidak hadiran salah satu pihak tersebut akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pemeriksaan perkara.

Dalam artian apakah perkara itu akan diputus oleh hakim dalam bentuk gugurnya gugatan atau ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya tergugat atau termohon yaitu diputus secara Verstek. Seperti yang ada dalam ketentuan pasal 125 HIR, dijelaskan: “jika tergugat tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu di panggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir (Verstek)”. Dari pasal tersebut dapat di peroleh pengertian yang mendasar tentang verstek dan juga dapat pahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang pertama, tetapi juga pada hari sidang kedua dan seterusnya. 

Hal ini beralasan karena berdasarkan pasal 126 HIR yang berbunyi: “apabila tergugat tidak hadir, padahal ia telah dipanggil secara sah, maka hakim dapat menjatuhkan dengan putusan Verstek atau menunda sidang untuk memanggil tergugat sekali lagi”. Jika hal itu terjadi maka ketika putusan dijatuhkan pada hari sidang kedua tanpa hadirnya tergugat, maka putusan tersebut tetap merupakan putusan Verstek. Begitu juga jika hakim tetap menunda untuk sidang yang ketiga dan menutusnya tanpa hadirnya tergugat maka putusan tersebut tetap disebut sebagai putusan Verstek.

Pengertian Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok.

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan:
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”
Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia. Pesatnya kemajuan industri tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu efek dari pada kemajuan teknologi. Aktivitas manusia yang dinamik yang cenderung berkembang tanpa batas sangatlah mempengaruhi keadaan lingkungan hidup. Industri yang mengalami laju pertumbuhan relatif cepat merupakan bagian dari teknologi. Teknologi industri sebagai teknologi yang modern memiliki andil yang cukup besar dalam proses perubahan panas bumi(global warming). Meskipun demikian, potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun disisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius.

Akibat-Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dengan pailitnya pihak debitur, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

Berlaku Demi Hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

Berlaku Secara Rule Of Season

Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

Beberapa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur :

a. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

b. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit
Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU).

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

c. Akibat hukum bagi kreditur
Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  • Kreditur separatis

Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap dapatdijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing.
  • Kreditur preferen/istimewa

Merupakan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 KUHPerdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

  • Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.

d. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.

Menurut Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

e. Akibat kepailitan teradap pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dan PKPU, seperti diuraikan di atas maka setiap dan seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

Selanjutnya gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokkan. Dalam hal ini tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokkan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokkan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

Akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitur sebelum pernyataan pailit diucapkan, adalah sebagai berikut:
  • Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mebebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban timbal balik di antara para pihak atau ada elemen tukar menukar prestasi ada kedua belah pihak. Selain itu, ilmu hukum menggolongkan perjanjian kedalam perjanjian tanpa beban dan perjanjian dengan beban. Suatu perjanjian dikatakan tanpa beban, jika perjanjian tersebut hanya melahirkan kewajiban atau prestasi pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa melahirkan kewajiban atau kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dengan beban jika perjanjian tersubut menerbitkan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi baik timbal balik satu terhadap yang lainnya atau kondisinya berlaku hal yang sama tanpa harus berimbal balik. Pada umumnya perjanjian dengan beban mengambil wujud perjanjian yang melahirkan kewajiban secara bertimbal balik. 

Perjanjian yang lahir dari perbuatan atau perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana seseorang meminta sesuatu dengan kewajiban untuk melakukan hal lain bagi pihak ketiga yang diajukan oleh orang yang memberikan sesuatu tersebut, dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan beban yang tidak mengambil wujud perjanjian yang berimbal balik. Perjanjian untuk pihak ketiga ini, dengan perjanjian bertimbal balik adalah perjanjian dengan beban yang tidak mengambil wujud perjanjian yang bertimbal balik dan dapat dilaksanakan. Maka debitur pailit yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak terkait dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut pada suatu jangka waktu tertentu.

Pihak lawan berhak meminta kepada hakim pengawas untuk menetapkan jangka waktu tersebut, jika kurator tidak memberikan keputusan atau persetujuan mengenai usulan jangka waktu yang telah diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut, baik yang disepakatai, maupun yang ditetapkan oleh hakim pengawas, kurator tidak memeberikan jawaban atau secara tegas menyatakan tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut secara hukum dinyatakan berakhir dan pihak lawan dalam perjanjian, demi hukum menjadi kreditur konkuren atas harta pailit. 

Sebaliknya jika curator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka pihak lawan dalam perjanjian diberikan hak untuk meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

  • Pembatalan dan Batal Demi Hukum

Perikatan-perikatan yang sedang berlangsung, dimana terdapat satu atau lebih kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur pailit sedang putusan pailit telah diucapkan, maka demi hukum perikatan tersebut menjadi batal. Kecuali jika menurut pertimbangan kurator masih dapat dipenuhi dari harta pailit. Dengan konsekuensi hukum kepailitan tersebut, maka para kreditur tersebut secara bersama-sama menjadi kreditur konkuren atas harta pailit.
  • Action Paulina

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum debitur pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap kreditur konkuren tertentu. Ketentuan ini merupakan action paulina dalam kepailitan yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Action pauilina ini dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihakpihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terobosan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak lawan dengan siapa debitur melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Rumusan Pasal 1341 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan secara implisit bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik, dan tindakan hukum yang bersifat sepihak.

Khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohon jika kreditur dapat menunjukan bukti bahwa debitur mengetahui melakukan tindakan yang akan merugikan para kreditur. Meskipun demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dapat dibatalkan tersebut harus tetap dihormati (Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata). Berbeda dari Pasal 1341 KUHPerdata yang memberikan hak pembatalan pada kreditur, Pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan hak pembatalan kepada kurator.

Eksekusi Terhadap Harta Pailit

Dalam melaksanakan eksekusi atas harta pailit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan preference atas kebendaan milik debitur pailit. Hak atas jaminan yang bersifat preference, yang memberikan hak mendahului kepada kreditur, pemegang hak preference tersebut, untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang debitur, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepada kreditur tersebut secara preference.

Eksekusi Terhadap Harta Pailit


Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, secara formal hak preference bertambah dua dengan Hak Tanggungan, yang merupakan hak preference atas tanah dan kebendaan yang melekat diatasnya. 

Penjelasan pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, kedudukan Negara sebagai kreditur preference yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum.  Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya.

Eksekusi atas jaminan milik kreditur preferens, sebagai pengakuan dari sifat mendahului yang dimiliki pemegang hak preference, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, ata hak agunan, atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Perkembangan Regulasi Tentang Wakaf Di Indonesia

Sebelum membahas perkembangan regulasi tentang wakaf secara rinci, terlebih dulu dijelaskan bahwa sejak zaman masa Pemerintahan Hindia Belanda pernah didirikan Pengadilan Agama (Priesterraad) pada Tahun 1882 berdasarkan staatsblad no. 152 Tahun 1882, yang salah satu wewenangnya adalah menangani masalah wakaf. Kemudian agar pelaksanaan perwakafan berjalan dengan baik dan tertib administrasi, Pemerintah Hindia Belanda juga membuat beberapa diantaranya: Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 Tentang Toezicht opden bouw van muhamedaansche bedehuizen yang isinya memerintahkan kepada Bupati agar membuat daftar rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf., Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A Tentang Toezicht van de regeering op muham-medaansche bedehuinzen yang isinya mengenai perlunya meminta izin kepada Bupati bagi orang-orang yang ingin berwakaf, dan Surat Edaran Sekretaris Govermen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A, Tentang Toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuinzen, Vrijdadiensten en Wakafs yang isinya mempertegas ketentuan tentang wakaf sebelumnya.

Perkembangan Regulasi Tentang Wakaf Di Indonesia


Pada saat kemerdekaan, kontribusi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional di Indonesia cukup pesat. Warga Negara Indonesia yang sebagian besar beragama Islam merupakan faktor utama diterbitkannya beberapa peraturan perundangundangan terkait wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Lahir, sebagaimana amanat konstitusi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah:
  1. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain belum memenuhi kebutuhan, juga tidak diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri dan tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan, mengakibatkan benda wakaf  menjadi tidak terkelola dengan baik bahkan dapat dengan mudah dialih fungsikan.
  2. Menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama.
  3. Dalam masyarakat banyak terjadi sengketa tanah wakaf karena tidak jelasnya status hukum tanah wakaf yang bersangkutan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut, maka peraturan atau ketentuan wakaf dari kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengaturan Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Periode ini dimulai sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan terkait wakaf merujuk pada Buku III Kompilasi Hukum Islam dengan susunan yang hampir sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu ketentuan umum, fungsi, unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nazhir, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian sengketa dan pengawasan benda wakaf, ketentuan peralihan dan penutup.

Perbedaan buku III dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah terletak pada objeknya. Objek PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah perwakafan tanah milik, sedangkan objek buku III KHI lebih luas lagi seperti disebutkan dalam Pasal 215 ayat (4) yaitu “Benda Wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia termasuk tentang wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, lebih memajukan lagi perkembangan wakaf di Indonesia karena substansi dari undangundang ini dinilai cukup kreatif, inovatif, akomodatif dan aktual. Ditambah lagi dengan hadirnya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf tersebut mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan cara mempertajam definisi, fungsi, cakupan harta benda wakaf meliputi jenis-jenis wakaf bergerak dan benda tidak bergerak, inovasi institusi dengan lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pusat pengawasan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia, mekanisme pendaftaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional dan internasional. Di samping itu, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan pidana dan sanksi administrasi yang tegas.

Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang sering disebut juga lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah adalah kelompok sosial berupa perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan kepedulian terhadap bidang tertentu. Latar belakang munculnya LSM dalam penegakan hukum diawali pada masa orde baru, dimana pemerintahan dijalankan secara otoritarian selama 30-an tahun. Reaksi dari kelas menengah di masyarakat seperti mahasiswa dan para sarjana yang mengkritisi tindakan pemerinah orde baru. Munculnya LSM pada masa orde baru merupakan organisasi alternatif untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, setidaknya menurut para aktivis LSM, dari pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru yang bersifat sentralistis.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara sederhana LSM adalah gerakan sosial yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Senada dengan pendapat itu, Emil Salim mengemukakan hal serupa, menurutnya LSM memang lahir untuk membantu rakyat miskin, yang tak tersentuh tangan pembangunan dan yang dirugikan oleh pembangunan. Biar kecil dalam julmlahnya, LSM sangat vokal.

Perkembangan LSM juga dilihat sebagai refleksi dari gerakan masyarakat sipil (civil society movement) atau masyarakat madani. Karena tujuan pendirian LSM menunjukkan sikap keberpihakan pada cita-cita politik untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Dalam menjalankan perannya, masyarakat sipil dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kekuasaan, transparansi, partisipasi, dan demokrasi. Selain itu juga untuk memajukan kepentingan publik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. 

Masyarakat sipil menurut Jeremy Pope adalah jumlah keseluruhan organisasi-organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan yang mencakup semua organisasi yang secara tradisional dinamakan kelompok kepentingan (interest group). Ada ruang atau tempat bagi organisasi atau kelompok sosial agar dapat eksis dan bergerak, sekaligus menjadi penyeimbang dari pemerintah maupun sector swasta. Ciri utama LSM adalah organisasi berukuran kecil atau perkumpulan, bersifat tidak birokratis, dan bersikap mandiri atau independen. Keberadaannya diakui sebagai badan hukum (rechts person) atau entitas hukum (legal entity) yang bentuk dan namanya beragam di masyarakat.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mendefinisikan bahwa:
organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila”.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) sendiri bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Bidang kegiatan dari ormas sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing. Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali yang berbadan hukum yayasan. Ormas dapat berbetuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbentuk badan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan, yaitu:
  • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
  • Program kerja;
  • Sumber pendanaan;
  • Surat keterangan domisili;
  • Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan;
  • Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dengan akta notaris atau berdasarkan surat wasiat. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:
  1. Nama dan tempat kedudukan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
  3. Jangka waktu pendirian;
  4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
  6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, 
  7. pengurus, dan pengawas;Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
  8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
  9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
  10. Penggabungan dan pembubaran yayasan;
  11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar (AD) atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART);
  • Program kerja;
  • Susunan pengurus;
  • Surat keterangan domisili;
  • Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas;
  • Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  • Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh menteri bagi ormas yang memiliki lingkup nasional, gubernur bagi lingkup provinsi, dan bupati/walikota bagi lingkup kabupaten/kota. Dalam hal ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar, maka dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan tersebut dilakukan oleh camat yang meliputi:
  • Nama dan alamat organisasi;
  • Nama pendiri;
  • Tujuan dan kegiatan; 
  • Susunan pengurus.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas mempunyai beberapa hak, yaitu:
  1. Mengatur dan mengurus rumah tanggga organisasi secara mandiri dan terbuka;
  2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lembaga ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
  4. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
  5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
  6. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
  7. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Selain itu ormas mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 21, yaitu:
  • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI;
  • Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
  • Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
  • Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
  • Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Tugas dan Fungsi Kementrian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
  • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
  • pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  • pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
  • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.