Hukum Pidana Internasional

SUDUT HUKUM | Istilah Hukum Pidana Internasional atau International Criminal Law atau Internationale Strafprocessrecht semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Roling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda); kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada thun1965 dan Cherif Basiouni pada tahun 1986.

Rolling selain membedakan antara national criminal law dan international criminal law, juga membedakan antara dua pengertian tersebut dengan istilah supranational law.16 Hukum pidana nasional atau national criminal law adalah hukum pidana yang berkembang didalam kerangka orde peraturan perundangundangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Hukum pidana internasional atau international criminal law adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya.

Hukum pidana supranasional atau supranational law adalah hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas sekaligus besar yang terdiri dari Negara dan rakyat berarti standar hukum pidana yang telah berkembang didalam kumpulan masyarakat tersebut. Sehwarzenberger (1950) tidak memberikan definisi, melainkan memberikan enam pengertian tentang hukun pidana internasional.

Keenam pengertian Hukum Pidana Internasional ini adalah sebagai brikut:
  • Hukum Pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional.
  • Hukum Pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
  • Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan yang terdapat didalam hukum pidana nasional.
  • Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yangdiakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab.
  • Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan nasional.
  • Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil.

Definisi Basiouni tentang hukum pidana internasional menyebutkan bahwa hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin hukum dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspekaspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu studi mengenai asal mula dan perkembangan aspek-aspek pidana dari hukum internasional, pada hakikatnya mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi hukum pidana internasional atau kejahatan-kejahatan internasional.

Bassiouni menegaskan pula bahwa aspek pidana dalam hukum pidana internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai perwakilan atau kolektif/kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan dapat diancam dengan pidana.

Edward M.Wise menulis bahwa pengertian hukum pidana internasional bukan merupakan pengertian yang kaku atau pasti oleh karena dalam arti yang paling luas, pengertian ini meliputi tiga topik sebagai berikut:
  1. Topik pertama adalah mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing.Termasuk kedalam pengertian yang pertamaadalah masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi atas tindak pidana internasional; pengakuan putusan-putusan pengadilan asing dan bentuk-bentuk kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana internasional tersebut, seperti ekstradisi.
  2. Topik kedua adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada Negara-negara yang dituangkan dalam hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional Negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban internasional tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka atau untuk menuntut atau menjatuhi pidana terhadap beberapa tindak pidana internasional. Kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka terdapat didalam ketentuan-ketentuan konvensi hak asasi manusia, khususnya di dalam perjanjian internasional yang menyangkut masalah tersebut; sedangkan kewajiban untuk menuntut dan memidana pelaku-pelaku tindak pidana internasional terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional, antara lain mengenai pembajakan udara (high jacking) dan di laut (piracy); perdagangan budak (slave trade); lalu lintas narkotika (illicit drugs-trafficking), kejahatan di dalam peperangan (war crimes), pembasmian etnis tertentu (genocide), kejahatan terhadap diplomat,dan terorisme.
  3. Topik ketiga adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum pidana tersebut. Termasuk di dalam pengertian ini adalah keharusan adanya satu mahkamah internasional dengan kelengkapannnya, hakim dan jaksa/penuntut umum.
Dua pengertian hukum pidana internasional yang pertama dari Wise tersebut diatas, bahkan sudah diatur melalui beberapa konvensi internasional yang berlaku sampai saat ini.

Objek Gratifikasi

SUDUT HUKUM | Dilihat dari penjelasan Pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001, maka disebutkan objek gratifikasi adalah: pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis , dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu:
  • Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
  • Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan.Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku.
  • Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
  • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
  • Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan
  • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.
  • Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
  • Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
  • Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
  • Pengurusan ijin yang dipersulit.

Menurut undang-undang yang berlaku, sesungguhnya penerimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan yang terkualifisir sebagai tindak pidana.Hal ini bisa dilihat dari rumusan Pasal 12 C (1) yang berbunyi; ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12B (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Penegakan Peraturan Daerah

SUDUT HUKUM | Istilah penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti upaya aparat/masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dan kewenangan yang strategis dalam hal penegakan peraturan daerah.

Pelaksanaan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dilakukan oleh penyidik umum (Polisi), dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah. Kewenagan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, adalah:

  • menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  • melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  • menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;
  • melakukan penyitaan benda atau surat;
  • mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  • memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • memanggil seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  • mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  • mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

SUDUT HUKUM | Definisi Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berbunyi, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.Pengertian ini, dapat dimengerti bahwa TKI adalah orang yang bekerja di luar negeri setelah memenuhi berbagai persyaratan, yaitu meliputi dokumen-dokumen, surat izin dan lain-lain.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Kep. Menakertrans RI No. Kep 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

Pengertian Poligami

SUDUT HUKUM | Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami ada juga Poliandri. 

Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isterimaka dalam poliandri sebaliknya yaitu isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Namun yang terjadi adalah poligami yang cenderung banyak dipraktikkan. Poliandri hanya dilakukan oleh beberapa kelompok suku-suku tertentu.

Lawan kata poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri. Realita kehidupan monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

SUDUT HUKUM | Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (the independent of judiciary). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebasdari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi judikatif dan eksekutif. Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : lingkungan peradilan umum; lingkungan peradilan agam; lingkungan peradilan militer; dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamh Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggarannya diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung merupakan Peradilaan Negara tertinggi, penyelenggraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau azas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
  • azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
  • peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam rechtsidee untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret.

Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.26 Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Pengertian Pelaku Usaha

SUDUT HUKUM | Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen”meliputi:
  1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
  2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
  3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Jenis-jenis pelaku usaha

  • Badan Usaha yang berbadan hukum
  • Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.

Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yanag berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah :
  1. Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang).
  2. Persekutuan Perdata (Maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
  3. Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
  4. Persekutuan Komanditer /CV (Comanditaire Vennootschap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.
  5. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

Perbedaan pada pemisahaan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. 

Hal ini, dikarenaknan badan hukum merupakan aggregate theory yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri.

Hak dan kewajiban pelaku usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:
  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:
  • beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  • memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  • memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  • memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  • memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  • memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan Notaris

SUDUT HUKUM | Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal UUJNP. Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. 

Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (pasal 18 ayat (2) UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (pasal 18 ayat (1) UUJN). Sebenarnya yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (propinsi) lebih dari tujuh hari kerja.20 Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

Pengertian Sanksi

SUDUT HUKUM | Kaidah–kaidah sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat memiliki sanksi yaitu akibat hukum yang berkaitan dengan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat baik kaidah sosial maupun kaidah hukum.

Kaidah sosial dan hukum sama ada sanksinya, yang membedakan sanksi kaidah sosial dan sanksi hukum adalah kaidah sosial sanksinya tidak diatur oleh Undang – Undang, malainkan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan Undang – Undang atau ketentuan tertulis tidak ada ada mengatur mengenai hal ini, semuanya diserahkan pada keputusan musyawarah adat atau masyarakat pada umumnya.

Sanksi hukum diatur oleh hukum, yang berupa Undang – Undang atau ketentuan Perundangan lainnya. Sanksi hukum diatur mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak – pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan berat sanksi yang dikenakan. (Mochtar Kusumaatmadja: 2000: 27-29)

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. sanksi hukum yang diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringaannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketidak salahan atau tuduhan untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya.

Pengertian sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah tanggungan yang merupakan tindakan, hukuman untuk memaksa orang menempati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 Undang – Undang berupa anggaran dasar, perkumpulan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada website : http://kbbi.web.id/sanksi)

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan ditaatinya hukum. bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Perkara pidana, perorangan (tersangka atau tertuduh) mengahadapi negara, sebagai pengemban kepentingan umum, yang diwakili oleh penuntut umum.

Penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), maka dalam negara hukum penerapan sanksi hukum dilakukan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warganegara dan martabatnya sebagai manusia. (Mochtar Kusumaatdja :2000: 43-45)

Berdasarkan uraian tersebut pengertian sanksi secara umum adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa, karena tindakan yang dilakukan melanggar aturan. Sanksi hukum adalah suatu akibat yang berupa hukuman ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum yang merugikan secara publik maupun privat yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bertujuan memberikan efek jera.