Eutanasia Bertentangan dengan UUD 1945, HAM, dan Pancasila

Advertisement
 Oleh: Muhammad Aris Marasabessy, SH, MH

UUD 1945 tidak mengatur tentang legalitas hak manusia untuk mati.

Di balik hiruk pikuk pemilihan presiden, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan seorang pria bernama Ryan Tumiwa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya, Ryan berharap MK menghapus ketentuan Pasal 334 KUHP dikarenakan pasal tersebut menghalangi hak konstitusinya untuk meminta Eutanasia



Eutanasia Bertentangan dengan UUD 1945, HAM, dan PancasilaEutanasia dalam Bahasa Yunani: ευθανασία -ευ, eu yang artinya "baik", dan θάνατος, thanatos yang berarti kematian. Arti lengkapnya, Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. (Sumber: ttp://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia)

Sungguh Ironis memang apalagi melihat dari alasan-alasan pokok diajukannya permohonan dari Ryan Tumiwa. Di dalam permohonannya, Ryan Tumiwa mengatakan bahwa dia telah frustasi terhadap hidupnya yang telah bertahun-tahun sampai dengan saat ini tidak mempunyai pekerjaan, dan bahkan Ryan Tumiwa-pun merasa tidak pernah diperhatikan oleh saudara-saudaranya sendiri.

Apabila melihat dari strata pendidikan formal Ryan Tumiwa saat ini maka sebenarnya tingkat pendidikannya terbilang cukup tinggi. Ryan Tumiwa adalah lulusan S2 (starta dua) pada salah satu universitas terbaik di Indonesia sehingga sungguh sangat mengagetkan apabila sampai dengan saat ini Ryan Tumiwa frustasi karena belum mendapatkan pekerjaan.

Tulisan ini pada pokoknya bukan untuk menceritakan hal-hal terkait dengan Ryan Tumiwa. Tulisan ini akan meninjau sisi legalitas dari Eutanasia. Apakah terdapat hal-hal yang bertentangan terkait pemberlakuan Eutanasia baik itu dari segi ketentuan dasar negara, hak asasi manusia dan juga ideologi bangsa.

A. Tentang Hukumnya

Sebenarnya permasalahan Eutanasia ini sangatlah istimewa karena menyangkut dengan berbagai macam aspek, baik itu aspek agama, moral, medis maupun hukum. Oleh karenanya, sampai dengan saat ini permasalahan Eutanasia masih menimbulkan pro dan kontra. Beberapa kelompok sangat mendukung untuk melegalkan Eutanasia dengan alasan untuk menghentikan penderitaan dari pasien. Beberapa kelompok lain menolak dengan tegas Eutanasia diberlakukan dengan alasan bahwa kematian adalah hak dari Tuhan sehingga manusia tidak mempunyai hak apa-apa untuk itu.

Sebelum kita membahas lebih lajut tentang Eutanasia, mari terlebih dahulu melihat pengertian dari kematian/meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia,menyebutkan bahwa pengertian dari “meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yangberwenang bahwa fungsi otak, pernafasan,dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti”. Sebagai catatan, definisi meninggal dunia ini adalah definisi yang sampai dengan saat ini masih berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan tersebut di atas, secara gramatikal dapat dikatakan bahwa berhentinya kehidupan seorang manusia secara permanen, dimana seluruh dari fungsi oragan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut telah berhenti secara sempurna dan tidak mempunyai harapan untuk difungsikan kembali pada tubuh dari manusia tersebut.

Eutanasia itu sendiri pada dasarnya bukan merupakan istilah hukum. Namun, Eutanasia telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum di Indonesia, yang pada dasarnya permasalahan Eutanasia adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Pasal 344 KUHP.

Pasal 344 KUHP
“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”

Berdasarkan Pasal 344, maka jelas Eutanasia merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dilegalkan di Indonesia walaupun pada kenyataannya beberapa negara di dunia  telah melegalkan Eutanasia.

Sebagai contoh di Belanda, Eutanasia telah dilegalkan pada tanggal 29 November 2000. Parlemen Belanda telah menyetujui undang-undang yang melegalkan Eutanasia dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan terkait dengan Eutanasia hanya berlaku kepada kepada dokter dan tidak berlaku kepada pihak-pihak di luar dari profesi medis. Pelaksanaan Eutanasia harus memenuhi beberapa syarat antara lain adalah calon pasien yang menginginkan Eutanasia harus mengajukan permohonan secara pribadi dan berkali-kali, serta dokter yang menangani permasalahan pasien tersebut harus benar-benar yakin bahwa pasien yang meminta untuk di Eutanasia mengalami penderitaan yang luar biasa.

B. Eutanasia Bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Seperti yang telah jelaskan di atas terkait dengan permasalahan permohonan dari Ryan Tumiwa maka sangat menarik apabila kita membahas tentang apakah terdapat pertentangan antara ketentuan 344 KUHP dengan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf a menyatakan bahwa
“setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Kemudian dalam ketentuan pasal Pasal 28 huruf g menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. “

Bahwa dengan melihat substansi dan isi dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal yang terkait erat dengan prinsip HAM. Bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan didukung oleh perlindungan baik terhadap dirinya maupun orang-orang yang di sekitar hidupnya. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan dari masyarakat, aparatur negara maupun pihak-pihak yang terkait dengan manusia tersebut.

Lebih lanjut, kematian yang diakibatkan oleh sebuah tindakan secara sengaja oleh orang lain justru merupakan bentuk pelanggaran ketentuan-ketentuan UUD tersebut di atas dan bahkan merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Satu hal yang perlu dipahami dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 terkait dengan permasalahan tersebut adalah setiap warga negara Repubilk Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi, sehingga dapat disimpulkan secara tersirat bahwa Eutanasia tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Dan bahkan, apabila kita cermati dan menelusuri pasal demi pasal yang terdapat dalam UUD 1945 maka kita tidak akan pernah menemukan satu pasal pun yang menyebutkan atau mengatur tentang legalitas hak manusia untuk mati.

Selanjutnya Bahwa Ketentuan UUD 1945 adalah implementasi dari Pancasila, yaitu lima sila dasar pembentukan negara ini, sehingga hal-hal yang termuat dalam UUD 1945 adalah cerminan dari Kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dalam pembentukan negara ini sehingga adalah tepat jika hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum harus berlandaskan pada semangat Pancasila.

Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai makna terdapatnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah meciptakan alam beserta dengan isinya.
     
Terkait dengan Eutanasia sendiri, apabila dihubungkan dengan filosofi dari pada Sila Pertama Pancasila, maka pemberlakuan Eutanasia di Indonesia adalah suatu hal yang sangat bertentangan kodrat dan nilai-nilai luhur dari berbagai macam ajaran agama yang berlaku di Indonesia.

C. Kesimpulan 

Salah satu hak manusia yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan bukan hak untuk mati sehingga adalah tidak tepat apabila Indonesia memberikan izin pemberlakuan Eutanasia dengan menghapus ketentuan Pasal 344 KUHP.

Dengan segala argumentasinya, maka telah jelas dan berdasar bahwa Eutanasia merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan UUD 1945, HAM dan juga bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari ajaran masing-masing agama yang telah diakui.
Ads