Qanun Tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM

Advertisement
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM
DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang   :
a.         bahwa imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan pedoman tatacara pemilihan dan  pemberhentian imum mukim yang dilaksanakan secara demokratis, sesuai  dengan  ilai budaya yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh;
b.         bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim berdasarkan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pemberhentian imum mukim;
c.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh.

Mengingat     :
1.         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.         Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.         Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.         Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8.         Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :
QANUN ACEH TENTANG TATACARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :
1.         Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
2.         Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3.         Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang  terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
4.         Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5.         Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam  berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para keuchik, lembaga-lembaga adat, imum chiek, tuha peut mukim dan para imum gampong yang dipimpin oleh imum mukim;
6.         Imum mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim;
7.         Tuha peuet mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imum mukim;
8.         Panitia pemilihan imum mukim yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati/walikota.
9.         Calon adalah bakal calon imum mukim yang telah memenuhi syarat dalam penjaringan dan penyaringan, ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan imum mukim;
10.       Pemilih adalah anggota musyawarah mukim yang terdiri atas imum chick, para keuchik dalam mukim yang bersangkutan, tuha peuet mukim, imum gampong, dan para ketua lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan;
11.       Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan imum mukim untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat;
12.       Kampanye adalah kegiatan dalam musyawarah mukim yang dilakukan oleh calon yang berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi imum mukim.

BAB II
ASAS PEMILIHAN

Pasal 2

(1)       Imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2)       Pemilihan imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB DAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 3

(1)       Camat karena jabatannya menjadi penanggung jawab pemilihan imum mukim dalam wilayah kerjanya.
(2)       Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.         camat sebagai ketua;
b.         sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
c.         kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai anggota.


Pasal 4

(1)       Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
a.         memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon imum mukim kepada panitia pemilihan mukim;
b.         menyelesaikan permasalahan apabila tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan imum mukim;
c.         menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan yang diajukan oleh panitia pemilihan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan bupati/walikota;
d.         melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan;
e.         mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
f.          mengusulkan calon imum mukim terpilih kepada bupati/walikota untuk diangkat dengan surat keputusan bupati/walikota;
g.         menyampaikan laporan proses pelaksanaan pemilihan imum mukim kepada bupati/walikota.
(2)       Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab pemilihan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.


Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 5

(1)       Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh camat atas nama bupati/walikota.
(2)       Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada penanggung jawab pemilihan.
(3)       Masa kerja panitia pemilihan paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.


Pasal 6

(1)       Anggota panitia pemilihan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, unsur MPU kecamatan, unsur MAA kecamatan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang independen.
(2)       Keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(3)       Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia.
(4)       Untuk mendukung tugas-tugas pemilihan ditunjuk sekretaris mukim sebagai sekretaris pemilihan.

Pasal 7

Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
a.         merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan;
b.         menetapkan tahapan pemilihan;
c.         mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
d.         menetapkan hari dan tanggal pemilihan;
e.         menerima pendaftaran calon sebagai peserta pemilihan;
f.          meneliti persyaratan calon imum mukim;
g.         menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; dan
h.         menetapkan dan mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak.


Pasal 8

Panitia pemilihan berkewajiban :
a.         melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu;
b.         memperlakukan calon secara adil dan setara;
c.         menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepada penanggungjawab pemilihan; dan
d.         mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada bupati/walikota melalui camat.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 9

(1)       Tahapan pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
(2)       Proses pemilihan imum mukim dilakukan melalui tahap persiapan, identifikasi pemilih, pencalonan, penyampaian visi misi, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

Pasal 10

(1)       Tahapan persiapan pemilihan meliputi:
a.         pemberitahuan imum mukim secara tertulis kepada camat tentang berakhirnya masa jabatan;
b.         pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
c.         pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan imum mukim oleh camat kepada bupati/walikota;
d.         pembentukan dan pengesahan panitia pemilihan; dan
e.         perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan imum mukim.
(2)       Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan imum mukim.

BAB V
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 11

(1)       Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih imum mukim adalah anggota musyawarah mukim, terdiri atas:
a.         imum chick;
b.         para keuchik dalam wilayah mukim yang bersangkutan;
c.         tuha peuet mukim;
d.         imum gampong;
e.         para ketua lembaga adat yang ada di mukim bersangkutan; dan
f.          3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang mencerminkan ulama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
(2)       Nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitia pemilihan dalam suatu daftar pemilih.

Pasal 12

(1)       Daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), panitia pemilihan berkewajiban membuat rekapitulasi pemilih.
(2)       Rekapitulasi jumlah nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan kebutuhan logistik pemilihan.

BAB VI
PENDAFTARAN, SYARAT DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu
Peserta Pemilihan

Pasal 13

(1)       Peserta pemilihan adalah calon yang didukung secara bersama-sama sekurang kurangnya 2 (dua) orang keuchik atau lebih.
(2)       Dukungan terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh keuchik atau sebutan nama lain berdasarkan kesepakatan dengan tuha peuet gampong yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

(1)       Calon imum mukim yang dapat dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang memenuhi syarat :
a.         warga negara Republik Indonesia;
b.         berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di kemukiman yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.         beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat islam;
d.         setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
e.         berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
f.          berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
g.         sehat jasmani dan rohani;
h.         mampu membaca Al-Qur’an;
i.          tidak menjadi pengurus partai politik; dan
j.          tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat islam.
(2)       Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri sebagai calon imum mukim harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Penelitian Calon

Pasal 15

(1)       Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran.
(2)       Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan :
a.         surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan sanggup menjalankan syari’at islam;
b.         surat Keterangan mampu membaca Al-quran yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan;
c.         surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
d.         surat dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang keuchik;
e.         surat pernyataan bersedia menjadi calon;
f.          surat izin dari atasannya yang berwewenang bagi bakal calon dari pegawai negeri sipil;
g.         surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
h.         surat keterangan berkelakuan baik dari polsek setempat;
i.          surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
j.          surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan oleh keuchik;
k.         daftar riwayat hidup;
l.          photo copy kartu tanda penduduk;
m.        photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
n.         pas foto (warna) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
(3)       Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
Pasal 16

(1)       Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)       Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran.
(3)       Apabila dari hasil penelitian, calon yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
(4)       Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan hasil penelitian.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 17

(1)       Panitia pemilihan menetapkan nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
(2)       Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat, para calon tidak boleh mengundurkan diri.
(3)       Dalam hal tidak terpenuhinya 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan kembali untuk menjaring dan menyaring calon lain yang memenuhi syarat selama 14 (empat belas) hari.
(4)       Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka pemilihan imum mukim diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah mukim.

Pasal 18

(1)       Panitia pemilihan mengumumkan secara luas tentang nama-nama calon yang telah memenuhi syarat di kantor keuchik atau tempat lain dalam wilayah kemukiman yang bersangkutan.
(2)       Panitia pemilihan melakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui penarikan nomor secara terbuka.

BAB VII
KAMPANYE
Pasal 19

(1)       Calon imum mukim yang telah ditetapkan oleh penitia pemilihan, dapat melaksanakan kampanye.
(2)       Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan visi dan misi serta program kerja dalam musyawarah mukim.
(3)       Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka untuk umum.
(4)       Jadwal kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

(1)       Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) satu hari setelah kampanye dalam musyawarah mukim.
(2)       Musyawarah mukim sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu (50% + 1) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
(3)       Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi quorum maka pemungutan suara ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) hari.
(4)       Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi quorum maka musyawarah mukim dapat melakukan pemilihan.

Pasal 21

(1)       Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia.
(2)       Pemberian suara dilakukan dengan cara memberi tanda contreng (√) pada nomor urut atau photo calon pada surat suara.
(3)       Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1(satu) orang Calon.
(4)       Pemberian suara dilaksanakan pada tempat atau lokasi dan bilik suara yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

(1)       Surat suara berisikan nomor urut dan photo calon dalam kotak segi empat.
(2)       Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
(3)       Model surat suara pemilihan mukim sebagaimana terdapat dalam lampiran qanun ini.

Pasal 23

(1)       Tempat pemungutan suara berada dalam wilayah mukim.
(2)       Tempat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 24

Sebelum pelaksanaan pungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dalam keadaan kosong dan memperlihatkan kepada pemilih dan para calon serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.


Pasal 25

(1)       Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih.
(2)       Panitia pemilihan memanggil pemilih satu demi satu berdasarkan urutan daftar pemilih.
(3)       Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diserahkan oleh panitia pemilihan.
(4)       Dalam hal terdapat surat suara dalam keadaan cacat atau rusak atau sudah diberi tanda contreng (√), pemilih berhak meminta kertas suara yang baru.

Pasal 26

(1)       Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik tertutup dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
(2)       Setelah surat suara diberi tanda contreng (√), pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 27

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat menghadiri pemilihan.

BAB IX
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

(1)       Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara Setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
(2)       Panitia pemilihan meminta 2 (dua) orang anggota musyawarah mukim dan 1 (satu) orang dari unsur pemerintahan kecamatan untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
(3)       Setiap suara dibacakan, dihitung dan dicatat di papan tulis/kertas yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan yang bersifat terbuka.

Pasal 29

(1)       Surat suara sah apabila:
a.         memakai surat suara yang diberikan panitia pemilihan; dan
b.         ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan.
(2)       Suara sah apabila:
a.         tanda contreng (√) diberikan hanya satu kali pada satu nomor urut atau photo calon; dan
b.         tanda contreng (√) dalam kotak segi empat nomor urut atau photo calon.

Pasal 30

(1)       Panitia pemilihan merekapitulasi peroleh suara masing-masing calon.
(2)       Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara yang sah.

Pasal 31

(1)       Dalam hal hasil perhitungan suara memperoleh suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan putaran kedua.
(2)       Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama.
(3)       Dalam hal pemilihan putaran kedua memperoleh suara yang sama dilakukan pemilihan putara ketiga.
(4)       Dalam hal pemilihan putaran ketiga memperoleh suara yang sama maka penentuan calon terpilih ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat usul dan saran unsur pimpinan kecamatan.

Pasal 32

(1)       Panitia pemilihan mengumumkan jumlah perolehan suara masing-masing calon.
(2)       Perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
(3)       Panitia pemilihan menyampaikan hasil rekapitulasi suara kepada penanggung jawab pemilihan dengan melampirkan berita acara pemilihan.
(4)       Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh ketua dan angota panitia pemilihan.
(5)       Model berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Qanun ini.

BAB X
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 33

Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat untuk ditetapkan sebagai imum mukim dengan surat keputusan bupati/walikota.

Pasal 34

(1)       Paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, imum mukim yang bersangkutan wajib dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)       Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) imum mukim di ambil sumpahnya oleh bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan dikukuh oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3)       Pelantikan imum mukim dilaksanakan dalam rapat musyawarah mukim yang bersifat terbuka untuk umum;
(4)       Lafadz sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
(5) “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku imum mukim dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kedaulatan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melaksanakan dan mengamalkan syari’at islam dan adat istiadat; serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi masyarakat, mukim, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT IMUM MUKIM

Bagian kesatu
Pemberhentian

Pasal 35

(1)       Imum mukim berhenti karena:
a.         meninggal dunia;
b.         permintaan sendiri; atau
c.         diberhentikan.
(2)       Imum mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.         berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
b.         tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.         tidak lagi memenuhi syarat sebagai imum mukim;
d.         dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
e.         tidak melaksanakan kewajiban; dan
f.          melanggar syari’at islam.
(3)       Usul pemberhentian imum mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, diusulkan oleh camat kepada bupati/walikota berdasarkan hasil musyawarah mukim.
(4)       Usul pemberhentian imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh camat kepada bupati/walikota berdasarkan keputusan musyawarah mukim yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota musyawarah mukim.
(5)       Pemberhentian imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
(6)       Setelah dilakukan pemberhentian imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menetapkan penjabat imum mukim.

Pasal 36

(1)       Imum mukim diberhentikan sementara oleh bupati/walikota, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tidak pidana dan pelanggaran syari’at islam.
(2)       Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat.
(3)       Dalam hal imum mukim telah diberhentikan sementara, maka bupati/walikota menunjuk sekretaris mukim sebagai pelaksana tugas imum mukim.
(4)       Imum mukim yang diberhentikan sementara dalam penetapan pengadilan ternyata tidak bersalah, bupati/walikota mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai imum mukim.
(5)       Dalam hal imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar syari’at islam berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, bupati/walikota memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penjabat imum mukim.

Bagian Kedua
Pengangkatan Penjabat Imum Mukim

Pasal 37

(1)       Pengangkatan penjabat imum mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (6) dan pasal 36 ayat (5) diusulkan oleh camat kepada bupati/walikota.
(2)       Penjabat imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dalam masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

(1)       Penjabat imum mukim mempunyai tugas:
a.         menyelenggarakan pemerintahan mukim; dan
b.         memfasilitasi pemilihan imum mukim.
(2)       Penjabat imum mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

BAB XII
PENGAMANAN PEMILIHAN IMUM MUKIM

Pasal 39

(1)       Penanggung jawab pemilihan, penitia pemilihan, pemilih dan calon imum mukim wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan;
(2)       Pengamanan pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota linmas dan satuan polisi pamong praja.
(3)       Dalam hal linmas dan satuan polisi pamong praja sebagaiman dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, penanggungjawab pemilihan dapat meminta bantuan pengamanan dari polri.
BAB XIII
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 40

Biaya pemilihan imum mukim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penanggung jawab pemilihan dan panitia pemilihan dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan imum mukim untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1)       Apabila penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, bupati/walikota atas usul camat dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa imum mukim yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik imum mukim hasil pemilihan.
(2)       Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, bupati/walikota mengangkat penjabat imum mukim


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan mukim.


Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksaannya diatur lebih lajut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 26 Mei 2009 M
1 Jumadil Akhir 1430 H

ttd.

GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Mei 2009 M
3 Jumadil Akhir 1430 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH

ttd.

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM
DI ACEH

I.          UMUM

Perjuangan masyarakat Aceh yang panjang telah mewujudkan otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang sangat luas bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (zelf regelerent, zelef bestuur). Salah satu kewenangan yang diberikan adalah mengakui dan mengatur lembaga-lembaga adat yang masih eksis, diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga adat dimaksud adalah lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban masyarakat.
Mukim dengan imum mukim sebagai pemimpin merupakan lembaga adat yang masih hidup, diakui dan menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara damai. Pengalaman sejarah membuktikan, imum mukim bersama masyarakat mukim mempunyai andil yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah eksistensi mukim memang mengalami pasang surut. Pada saat Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga mukim tidak diakui lagi. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat Aceh tetap mengakui dan apabila ada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, mereka selalu meminta pendapat kepada imum mukim untuk menyelesaikannya secara damai.
Untuk menciptakan adanya kesinambungan kepemimpinan mukim melalui mekanisme pemilihan lima tahunan, maka perlu diatur dengan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim. Pengaturan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya Pasal 114 ayat (3) yang menyatakan “imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun” dan ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imum mukim diatur dengan Qanun Aceh.
Ketentuan di atas dengan tegas mengarahkan bahwa imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim, artinya imum mukim tidak dipilih secara  langsung oleh masyarakat mukim melainkan melalui sistem perwakilan. Pemilihan melalui perwakilan bukanlah hal yang baru, melainkan suatu budaya yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Aceh. Slogan “musyawah mufakat” merupakan suatu mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem perwakilan. Pepatah yang mengatakan “meunyou ka tameupakat lampoh jeurat ta peue gala” mengambarkan dengan jelas pengambilan keputusan dalam sistem perwakilan. Akan tetapi system pemilihan imum mukim dalam Qanun Aceh ini dilakukan dengan cara voting (pemberian suara).

II.         PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2          
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak mencalonkan diri
sebagai calon imum mukim dan tidak menjadi tim sukses dari salah
satu calon.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
20
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1) huruf e
Yang dimaksud dengan para ketua lembaga adat yang ada di mukim yang
bersangkutan adalah lembaga adat seperti panglima laot, keujruen blang,
pawang glee, dan lain-lain yang ada di kemukiman bersangkutan.
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah gubernur Aceh bagi
pegawai negeri sipil pemerintah Aceh, bupati/ walikota bagi pegawai negeri
sipil pemerintah kabupaten/kota, kepala kantor wilayah bagi pegawai negeri
sipil instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi pegawai/ karyawan
BUMN/BUMD.
21
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
22
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan unsur pimpinan kecamatan terdiri dari
camat, danramil, kapolsek, ketua MPU kecamatan, ketua MAA
kecamatan dan KUA kecamatan.
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
23
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
yang dimaksud dengan melanggar syariat Islam adalah
pelanggaran yang telah diputuskan oleh mahkamah syar’iyah.
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
24
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 25






LAMPIRAN   : I QANUN ACEH
NOMOR         : 3 TAHUN 2009
TANGGAL     : 26 Mei 2009 M
  1 Jumaidil Akhir 1430 H


CONTOH SURAT SUARA


SURAT SUARA

PEMILIHAN IMUM MUKIM…………
KECAMATAN……………..
KABUPATEN/KOTA………




               1                                              2                                              3
            Pas                                         Pas                                         Pas
            Foto                                        Foto                                        Foto
            Calon                                     Calon                                     Calon



PANITIA PEMILIHAN IMUM MUKIM
Ketua,

(…………………………….)




GUBERNUR ACEH

ttd.

IRWANDI YUSUF







LAMPIRAN   : II QANUN ACEH
NOMOR         : 3 TAHUN 2009
TANGGAL     : 26 Mei 2009 M
1 Jumaidil akhir 1430 H

BERITA ACARA PEMILIHAN IMUM
MUKIM.......KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA......

Pada hari ini ............ Tanggal .......... Bulan ........... Tahun …………........ bertempat di ................. telah dilaksanakan pemilihan Imum Mukim ............ Kecamatan ......... Kabupaten/Kota .......  yang dihadiri ....  orang dan memberikan suara sebanyak ............ orang. Pelaksanaan pemilihan mulai pukul ......... wib dan selesai pukul...........wib yang berjalan dengan tertib dan lancer.  Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul ......wib dan selesai pukul.......wib dihadapan saksi-saksi, penanggung jawab pemilihan, para calon, dan masyarakat dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:
No Urut                     Nama Calon                         Perolehan Suara
1
2
3
4
5
Jumlah

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya yang disaksikan oleh para saksi, penanggung jawab pemilihan, dan turut memberi tanda tangan di bawah ini.
Saksi-Saksi Panitia Pemilihan Imum Mukim
1................... ( )                                                          1................... ( )
2................... ( )                                                          2................... ( )
3................... ( )                                                          3................... ( )
4................... ( )
5................... ( )

Camat.........................
Selaku Ketua Penanggung Jawab
Pemilihan imum mukim..........
(...........................................)
NIP.....................................

GUBERNUR ACEH

ttd.


IRWANDI YUSUF
Ads