Bangsa Mesir dan Sejarah Dinamika Sosio-Politik

Advertisement
Sudut Hukum | Mesir yang nama lengkapnya Republik Arab Mesir (Jumhuriyyah Mishr al Arabiyyah) adalah salah satu negeri yang terletak di Benua Afrika. Tepatnya di pantai Timur Laut Benua Afrika. Negeri ini berbatasan dengan laut tengah di sebelah utara. Laut Merah di sebelah Timur dan Sudan di sebelah Selatan, serta Libya di sebelah Barat. Luas daerahnya sekitar 997.793 Km2

Penduduknya berjumlah 54. 609.000 Jiwa (1990). Sekitar 90 % ( 1989) penduduknya beragama Islam (Sunni) dan sedikit Syi’ah. Agama selain Islam yang terdapat di Mesir adalah Katolik, Kristen Koptik, Kristen Roma dan Yahudi. Kelompok etnik terpenting adalah Mesir, Badui dan Nubia. Ibukotanya adalah Kairo dan bahasa resminya adalah bahasa Arab.


Secara historis bangsa Mesir mempunyai genealogi bangsa yang mempunyai peradaban tinggi. Sejak zaman kuno (4000 SM), Mesir telah menghasilkan kebudayaan yang sangat monumental..Hal tersebut dapat difahami dengan adanya Pyramida, Sping dan tulisan Heroglyph sebagai peninggalan sejarah yang menyimpan makna kebudayaan yang tinggi. Itulah mengapa dalam historisitasnya, bangsa Mesir mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap proses pewarnaan kebudayaan dan peradaban di dunia, terutama di wilayah Arab. Termasuk di dalamnya ketika Mesir masuk dalam wilayah Islam.

Mesir segera menjadi wilayah yang cukup signifikan terhadap perkembangan Islam. Itu bisa dilihat dari berbagai bidang, mulai dari bidang politik dan perluasan. Hal ini ditandai dengan berdirinya Daulah Bani Umayah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Tulun (869-905 M), Dianasti Ikhsyid (935-969 M), Dinasti Bani Fatimiyah (909-1171 M),Dinasti Bani Ayyubiyah (1174-1250 M) dan Mameluk (1250-1617 M). Pada bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan ditandai dengan berdirinya Universitas al Azhar, Sedangkan dalam Bidang perdagangan dan ekonomi, Mesir mempunyai jalan perdagangan yang sangat strategis dengan Teluk Sues sebagai sentral jalur perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara di Afrika, Asia dan Eropa.

Periode Mesir modern dimulai dengan berdirinya pemerintahan Muhammad Ali Pasha ketika Napoleon mendarat di wilayah ini. Muhammad Ali Pasha digantikan oleh putranya, Said Pasha (memerintah 1854-1863) dan kemudian digantikan oleh sepupunya , Ismail Pasha (1863-1979). Inggris campur tangan terhadap persoalan politik Mesir pada tahun 1882. Walaupun demikian secara de facto Mesir tetap tunduk pada pemerintahan Turki Usmani hingga tahun 1914.

Antara tahun 1914-1922 Negeri ini mengambil bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi revolusi yang dipimpin oleh Muhammad Naguib, Panglima perang raja Farouk yang menyebabakan raja Farouk turun tahta. Mesir kemudian menjadi republik pada tanggal 18 Juni 1953 dengan Naguib ebagai presiden sekaligus perdana menteri. Gamal Abdul Naseer menyingkirkan Naguib pada tahun 1954 dan terpilih sebagai presiden (1958). Ia meninggal pada tanggal 6 oktober 1981 dan digantikan oleh wakilnya, Husni Mubarak.

Penjajahan Napoleon di Mesir (1998-1805) benar-benar telah menghancurkan bangunan peradaban Mesir yang telah dibangun selama hampir 300 tahun dan kemudian berakibat pada masuknya Mesir dalam sebuah sistem global oleh Barat. Mesir berhadap-hadapan dengan barat dalam posisi kondisi material yang sangat lemah. 

Pada masa akhir pemerintahan Turki Usmani Wilayah-wilayah Mesir hampir berada pada masa kejatuhan bersamaan dengan meluas dan menguatnya kekuaasaan negeri-negeri Eropa.Kerajaan Turki Usmani kemudian sama sekali tidak mengurus keberadaan negeri-negeri Arab.Kantong-knetong perdangan tidak berjalan dengan baik dan proses produksi juga tidak bisa berjalan dengan baik. 

Akhirnya Kebangkrutan ekonomi dan politik benar-benar melanda negeri-negeri Arab waktu itu. Walaupun begitu satu hal yang penting di Mesir pada waktu itu adalah bahwa ulama sebagai sebuah lembaga masayarakat bisa bertahan dan menjadi satu-satuntya kekuatan kohesiv bagi bangsa Mesir.

Proses dialektika rekayasa sosial dan kebudayaan di Mesir sesungguhnya baru terjadi ketika masa pemerintahan Muhammad Ali ( 1804-1941) , seorang Pemimpin Mesir yang memelopori keberadaan Mesir modern. Dinastinya dapat bertahan sampai tahun 1952. 

Pemimpin baru Mesir ini mempunyai agenda untuk mentranformasikan negerinya dari keterbelakangan politik-ekonomi menuju sebuah negara yang cukup kuat dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya dari Dinasti Usmani dan sekaligus untuk mencounter dominasi Barat. Dalam rangka memperkuat negara dan kekuatan militernya, Muhammad Ali mengembangkan industrialisasi dengan meminjam tenaga teknisi dari Barat. 

Sedangkan dalam konteks keluarga dia mendisiplinkan populasi melalui format baru pendidikan dan organisasi sosial. Dia juga mengeliminasi lembaga-lembaga, antara pusat-pusat basis dan birokrasi negara yang sangat sentralistis pada waktu itu. Dalam proses selanjutnya, walaupun pada awalnya ia mendapat dukungan dari para ulama, Muhammad Ali kemudian bertentangan secara diametral dengan pandangan para ulama.

Dalam proses setelah itu terjadi gesekan dan pertarungan wacana antara ulama di satu sisi yang ingin mempertahankan tradisi dan Agama dengan Muhammad Ali yang berusaha mentransformasikan bangsa Mesir dalam pusaran modernisasi dan industrialisasi. 

Para ulama membangun oposisi gerakannya dengan menjadikan Al Azhar sebagai basis kekuatam agama dan menggunakan proses-proses kultural di beberapa tempat, termasuk kaum reformis dan dan para elit kota. Namun di sisi lain Muhammad Ali berhasil melanjutkan proyek modernisasinya dengan membatasi peran ulama dalam kehidupan Nasional Mesir. 

Ironisnya pada waktu yang sama intervensi Inggris masuk dalam proses ini. Setelah itu Inggris bersekutu dengan kekuatan militer Mesir dan membangun dasar-dasar industri di sana. Muhammad Ali pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh Inggris. Pada konteks inilah para ulama mengambil jalan oposisi, baik sacara intelektual, kultural maupun agama.

Dalam rangka membangun resistensi terhadap kekuatan Inggris, pada waktu itu ada dua kekuatan yang bergerak, pertama adalah kaum sekuler Nasionalis dan yang kedua adalah kaum Islam reformis. Walaupun dalam kenyatannya sangat sulit untuk memahami garis pemisah antara dua kekuatan tersebut. Namun pada asasnya kedua kekuatan ini menggaris bawahi akan pentingnya sinergi antara agama dan identitas kolektif. Salah satu figur yang sangat berpengaruh dalam usaha ini adalah Jamaluddin al Afghani, seorang yang bermadzhab Syi’ah berasal dari Iran (1837- 1897). 

Dia mempunyai ide cemerlang berdasarkan refleksinya yang mendalam terhadap kondisi sosio-politik bangsa Arab dan bangsa Muslim di seluruh dunia dengan mengusung sebuah isu “Pan- Islamisme”, yaitu bersatunya bangsa-bangsa muslim dalam satu naungan sosial dan politik-ekonomi. Dia berpendapat bahwa akal, pengetahuan dan ide-ide liberal tentang pemerintahan dan dinamika adalah benarbenar sesuai dengan agama Islam ketika pesan-pesan keimanan tersebut difahami dengan benar. 

Sebenarnya pemikiran al Afghani banyak bertentangan dengan ulama tradisional Mesir yang berada di bawah naungan al Azhar. Walaupun al Azhar tidak mengisolasi diri dari isu-isu modern dalam hal pengetahuan dan pemikiran sosial, namun mereka masih menggunakan metode-metode tradisional. Terjadinya pembaharuan pemikiran keisalaman di Mesir waktu itu merupakan imbas dari dikirimnya beberapa sarjana ke Barat untuk belajar tentang pengetahuan pada masa pemerintahan Muhammad Ali. al-Afgahani adalah tokoh yang berpengaruh pada zamannya. Resistensinya terhadap Barat telah menjadi kekuatan yang akumulatif di Mesir pada abad ke-19 dan al Azhar adalah pusat resistensi terhadap kekuatan hegemoni barat.

Ide-ide pembaharuan al Afghani kemudian diteruskan oleh muridnya , Muhammad Abduh.( 1849-1905). Dengan melakukan reformasi teologi, pendidikan dan pada wilayah-wilayah kultural. Ia juga memodernisasi kurikulum untuk menyiapkan birokrasi-birokrasi yang sesuai dengan kondisis sosial waktu itu. Abduh sesungguhnya tipe tokoh yang sangat kompromistis dengan kekuatan Inggris dengan berpendapat bahwa dalam rangka menemukan identitas dan kebebasan bangsa Mesir harus melalui pembaharuan Islam. Namun penetrasi Inggris sangatlah kuat, sehingga pada tahun 1923 terjadi deklarasi pemerintahan monarki dengan konstitusi yang didasarkan pada ide-ide kaum liberal-nasional. Ide-ide sekulerisasi tersebut banyak dipengaruhi oleh idelogi sekulerisme yang berkembang di Turki pada akhir perang dunia pertama.

Dari ilustrasi ini dapat difahami bahwa keberhasilan perlawanan terhadap Barat -menurut Abduh dan al-Afghani- sangat bergantung pada adanya proses “imitasi” .Muhammad Abduh dalam hal ini lebih cenderung untuk melakukan imitasi terhadap Barat. Perbedaan orientasi imitasi dilakukan oleh M. Rasyid Ridla (1865- 1935), generasi penerus Abduh. Ridla berpendapat bahwa westernisasi adalah sesuatu yang tidak cocok bagi bagi umat Islam. Gerakan di Arablah yang merepresentasikan sebuah gerakan yang tepat untuk melawan Barat.Oleh karena itu dia mengambil gerakan Wahabiyah di Arab Saudi sebagai inspirasi pemikiran dan gerakan. Dia bahkan menyandarkan kiblat genealogi pemikiran fiqh pada Imam Hanbali dan teologi pada Ibnu Taimiyah.

Pada tahun 1928 bersama Hasan Al Banna, salah seorang pengikutnya Rasyid Ridla mendirikan gerakan muslim modern yang diberi nama Ikhwan al muslimin , tidak sebagaimana Rasyid Ridla, Hasan al Banna mempunyai visi yang lebih mendunia. Visi Ikhwan al Muslimin adalah bahwa entitas sosial,politik dan ekonomi adalah satu hal mutlak yang harus diperjuangkan oleh umat Islam. Mereka pada asasnya hendak memperjuangkan etika sosial yang otentik yang sesuai dengan Islam dan sesuai dengan zaman modern. Mereka kemudian mengembangkan etika sosial dalam aktivitas yang konkret dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Namun pada waktu yang sama gerakan ini melakukan perjuangan di wilayah politik dan ekonomi.

Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi revolusi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Naguib, panglima perang dalam pemerintahan Raja Farouk. Yang menyebabkan Raja Farouk turun tahta, Mesir kemudian menjadi Republik pada tanggal 18 Juni 1953 dengan Naguib sebagai Presiden merangkap Perdana menteri. Generasi Ikhwan selanjutnya adalah Sayyid Qutb. Tokoh ini merupakan produk dari impresifitas dan militansi gerakan politik Ikhwan dengan hegemoni Inggris dan kaum Zionis terhadap bangsa Arab, terutama bangsa Mesir.

Sayyid Qutb kemudian melakukan kerjasama dengan rezim tentara hingga revolusi dari bawah melanda mesir waktu itu. Gamal Abdul Naseer sebagai pemimpin rezim tentara didukung oleh Ikhwan untuk melakukan revolusi dalam rangka melawan kaum elit yang sekuler. Namun pada proses selanjutnya Naseer berkolaborasi dengan ulama tradisionalis. Setelah itu terjadilah konflik antara “Ikhwan” dengan Gamal Abdul Naseer. Konflik yang disebabkan oleh interes politik, bukan karena ideologi. Gamal Abdul Naseer menggantikan Naquib pada tahun 1958.


Nasionalisme dan revolusi menjadi tema utama pada akhir tahun 1950-an. Diantara dua alternatif gerakan yang bersaing pada waktu itu ,yaitu komunisme dan kebangkitan Islam yang disuarakan oleh kelompok “Ikhwanul muslimin” muncul sebuah ideologi gerakan yang bermaksud “mengkolaborasikan” dua kutub tersebut dan mengkombinasikan antara Pan-Islamisme dan ideologi sosial-radikal. 

Gerakan ini menamakan dirinya sebagai gerakan “sosialisme Arab” dengan Gamal Abdul Naseer sebagai tokoh sentralnya. Adalah sebuah realitas empiris bahwa ternyata mayoritas warga Mesir, termasuk sebagian besar mahasiswa dan orang-orang terpelajar kota menerima paham ini dengan sangat antusias, sehingga pemerintahan Gamal Abdul Naseer mendapat dukungan politik yang sangat besar dari rakyatnya ketika awal mula dia memimpin Mesir.[*]
Ads