Hakim Bersih dan Kewibawaan Mahkamah Agung

Advertisement
Sudut Hukum | Pertama kali yang perlu dicermati adalah sinyalemen sebagian masyarakat yang kerap kali mengindikasikan bahwa berbagai kasus penyuapan (korupsi) tidak lagi hanya terjadi di jajaran eksekutif dan legislatif, namun sudah masuk ke lembaga peradilan kita dan ini sungguh sangat merisaukan. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini menggambarkan timbangan keadilan tidak lagi hanya bocor, bahkan sudah tergadaikan. Semula hal demikian itu terjadi hanya di lingkungan penyidik, kemudian penuntut, namun saat ini telah mencapai jantung tegaknya keadilan, yaitu peradilan. Menurut mereka, wajah peradilan kita sudah semakin jauh dan jatuh ke titik nadir, sehingga mengikis harapan tentang keadilan. Peradilan yang semestinya menjadi penyelesai akhir dari segala masalah bangsa dan setiap anak bangsa, namun faktanya lembaga peradilan kita telah jatuh pada bukan saja tidak mampu menyelesaikan masalah, namun merupakan bagian dari masalah, bahkan sudah dianggap sebagai sumber masalah.

Hakim Bersih dan Kewibawaan Mahkamah Agung
Selanjutnya banyak juga yang mengatakan bahwa sistem peradilan kita sudah jatuh menjadi “pasar hukum”. Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat akan harapan memperoleh keadilan dari lembaga peradilan semakin besar. Masyarakat galau, mereka tak tahu dan tak mampu berbuat apa-apa. Ini semua menguras harapan dan cita rakyat akan keadilan. Padahal hanya karena dan demi tujuan keadilan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan keringat dan cucuran airmata para pahlawan yang telah mendahului kita. Ini sangat menyakitkan kita semua para insan hukum dan menjadi tantangan untuk kita jawab bersama. Pertanyaan besar bagi insan hukum Indonesia adalah bagaimana mengembalikan harapan rak-yat akan keadilan di negara kita. Jawabannya adalah jati diri dan visi insan hukum Indonesia. Menurutnya, tanpa ada visi yang demikian tak ada gunanya lagi keberadaan peradilan, penegak hukum dan lembaga pendi-dikan hukum, tak ada lagi manfaat bagi rakyat Indonesia.

Pernyataan yang bernuansa pesimis dan galau tersebut, menurut pemakalah harus diterima dengan legawa dan hati yang jernih, sebab banyak benarnya walaupun tidak sepenuhnya benar. Idealnya menurut pemakalah, mereka tidak membuat penilaian secara “gebyah uyah”. Hal ini sejalan dengan pengetahuan dan keyakinan pemakalah, bahwa masih banyak penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang baik, walau-pun pada kenyataannya banyak juga penegak hukum yang sikap tindak-nya tidak baik. Agar sikap tindak yang tidak baik tersebut tidak terus menjalar dan menjadi “virus” yang menggerogoti para penegak hukum lainnya, terutama polisi, jaksa, dan hakim, negara telah membentuk ber-bagai komisi yaitu Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudi-sial, termasuk komisi-komisi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai status dan posisi pemakalah di bidang peradilan, maka eksistensi Komisi Yudisial yang diberi kewenangan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan substansi Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangatlah tepat dan dibutuhkan guna turut serta membangun dan menciptakan badan peradilan yang bersih dan terpercaya. Menurut pemakalah, hanya hakim-hakim (termasuk Hakim Agung) yang baik dan benarlah yang mampu berperan mengangkat dan mewujudkan badan-badan peradilan yang bersih dan berwibawa serta terpercaya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun sebaliknya, apabila badan-badan peradilan tersebut (mulai tingkat pertama, banding, sampai dengan tingkat kasasi) “terisi” hakim-hakim “nakal” dan koruptif serta manipulatif, maka sudah dapat dipastikan badan peradilan akan kehilangan kepercayaan publik (public trust). Ujung-ujungnya badan peradilan yang didambakan sebagai benteng terakhir keadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa hanyalah merupakan sebuah angan angan belaka (dalam konteks ini pesimisme dan kegalauan seperti terurai di atas, benar adanya).

Padahal seyogyanya pengadilan yang mempunyai kriteria di atas, dan yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi sebuah negara yang berdasarkan atas hukum seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan yang berada di bawahnya, seyogyanya diisi oleh Para Hakim Agung yang berperan sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih.
Ads