Perubahan UUD 1945

Advertisement
SUDUT HUKUM | Perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Desakan reformasi yang begitu besar telah mendorong agar dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu penyebab mandeknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pasal 37 UUD 1945 adalah cela untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Menurut Sri Soemantri ada tiga norma yang mendukung untuk dilakukannya amandemen berdasarkan pasal 37 yaitu:
  1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi;
  2. Bahwa untuk mengubah UUD kuorum yang harus dipenuhi sekurangkurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR;
  3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir.
Perubahan UUD 1945Dengan penafsiran terhadap pasal 37 maka MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD. Sistem perubahan terhadap UUD dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu:
  1. Pembaharuan naskah (perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu);
  2. Pergantian naskah (materi perubahan cukup mendasar dan banyak;
  3. Melalui naskah tambahan (annex atau addendum) menurut Amandement Amerika Serikat.
Sistem yang pertama, dilakukan perubahan langsung terhadap pasal-pasal dalam naskah UUD-nya kemudian akan berlaku UUD baru secara keseluruhan. Sistem yang kedua, secara keseluruhan dibentuk naskah yang sama sekali baru dengan naskah yang lama sehingga terbentuklah UUD yang baru. Sedangkan sistem yang ketiga adalah dengan cara amandemen, perubahan dilakukan pada pasal-pasalnya tetapi tidak langsung pada UUD yang lama. Hasil amandemen yang dilakukan dicantumkan diakhir bagian UUD tetapi tidak terpisah dengan UUD yang lama.

Indonesia menggunakan sistem perubahan UUD yang ketiga, yaitu dengan sistem amandemen yang mencantumkan hasil amandemennya di belakang naskah lama tetapi tetap satu dengan naskah UUD yang aslinya. Hal tersebut dituangkan dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fraksi-Fraksi di MPR, yaitu:
  1. Tidak mengubah pembentukan UUD 1945;
  2. Tetap mempertahanakan NKRI;
  3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil;
  4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
  5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Stelah ada kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 di MPR dilakukanlah amamdemen yang pertama yang mulai berlaku tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua tanggal 18 Agsutus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Secara substansi perubahan UUD 1945 selama empat kali amandemen mencakup tiga substansi, yaitu:
  1. Ketentuan mengenai HAM, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar;
  2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya, sperti melalui pemilu dan lain-laian;
  3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawabannya.

a. Perubahan pertama UUD 1945

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 lebih terfokus pada pengembalian tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara khsusnya kekuasaan presiden dan, DPR dan MPR. Menurut Sri Soemantri, dalam amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan upaya untu mengurangi/mengendalikan kekuasaan presiden dan pengembalian kekuasaan legislatif kepada DPR.31 Ada beberapa pasal yang dirubah dalam amandemen pertama yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9.

b. Perubahan kedua UUD 1945

Perubahan kedua mencakup beberapa substansi yaitu: i. pemerintahan Daerah; ii. Wilayah Negara; iii. Warganegara dan penduduk; iv.HAM,; v. pertahanan dan keaamnan negara; vi. Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan; vii. Lembaga DPR, khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak, maupun tentang cara pengisian,.

Amandemen kedua ini lebih menekankan kepada ketentuan Hak Asasi Manusi yang diatur dalam bab dan pasal tersendiri. Pasal-pasal yang terkait dengan substansi tersebut adalah sebagai berikut :Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20 A, Pasal 20 B, Pasal 25 E, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 A-J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36 Bdan C.

c. Perubahan ketiga UUD 1945

Perubahan yang ketiga lebih terkait kepada susunan ketatanegaraan yang sifatnya mendasar, seperti: pembentukan lembaga negara yang baru, pemegang kedaulatan rakyat, kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang dirubah pun cukup banyak dan ada beberapa pasal yang di tambahkan kedala UUD 1945, pasal-pasal tersebut adalah :Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat 1, 3, 4; Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 6A ayat (2), (3), (5); Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1-7); Pasal 7C; Pasal 8 ayat (1), (2); Pasal 11 (2), (3); Pasal 17 (4); Bab VIIA Pasal 22C ayat (1-4); Pasal 22D ayat (1-4); Pasal 22E ayat (1-6); Pasal 23 ayat (1-3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA Pasal 23E ayat (1-3); 

d. Perubahan keempat UUD 1945

Substansi yang mencakup dalam perubahan yang keempat yaitu:
  1. Keanggotaan MPR;
  2. Pemilihan presiden dan wakil presiden;
  3. Kemugkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap;
  4. Kewenangan presiden;
  5. Hal keuangan negara dan bank sentral;
  6. Pendidikan dan kebudayaan;
  7. Perekonomian nasional dan kesejahtraan sosial;
  8. Aturan tambahan dan aturan peralihan
  9. Kedudukan penjelasaan UUD 1945.33

Berdasarakan perubahan yang keempat terjadi perubahan pola hubungan antar lembaga negara yang tujuannya adalah menyeimbangkan antar lembaga negara agar tidak terlalu dominan terhadap lembaga negara yang lain. Yaitu fungsi pengawasaan yang dilekatkan kepada masing-masing lembaga negara sehingga ada kontrol antar lembaga negara yang ada. Pasal-pasal yang dirubah dan ditambah dalam amandemen keempat yaitu: Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Pasal 31 ayat (1-5); Pasal 32 ayat (1) dan (2); Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1-4); Pasal 37 ayat (1-5); Aturan peralihan Pasal I, II, III; Aturan Tambahan Pasal I dan II.
Ads