Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional

Advertisement
SUDUT HUKUM | Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum Internasional. Sejalan dengan perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum adminsitrasi negara, hukum agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum adminsitrasi negara. Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (bestuur) dan pelayanan masyarakat (public dienst), bukan pembentukan Undang-undang (wetgever) dan bukan juga fungsi peradilan (rechtspraak).

Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum adminstrasi negara. Sesungguhya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan arogan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah (overheads handeling). Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah pembidangan hukum yang secara khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya. Pembidangan hukum tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkan sebagai berikut:
  • Bidang Hukum Materiil, terdiri atas:

  1. Hukum negara yang mencakup: Hukum tata negara, dan Hukum administrasi Negara,
  2. Hukum perdata yang mencakup hukum pribadi,hukum benda,hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial, dan hokum penyelewengan perdata dan sikap tindak lain,
  3. Hukum pidana.

  • Bidang Hukum Formil

  1. Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara
  2. Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi negara.
  3. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata.
  4. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

  • Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH), khusus mengatur penyelesaian perkara yang mengandung pertemuan antara 2 (dua) atau lebih sistem hukum (HATAH intern dan HATAH ekstern).


Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk-keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasn orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan adminsitrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan (besteur).

Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah, makan hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup 2 (dua) hal pokok. Pertama, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan Izin bertempat tinggal di Indonesia. Kedua mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing. 

Berhubungan hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum (algemen administratiefrecht) terdapat 2 (dua) asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian yaitu:
  • Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (general principles of good administration) yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi yang benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang wenang, asas keseimbangan dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian atau ganti rugi sudah tidak mungkin lagi dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan, disertai ganti rugi,
  • Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.



Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain ditetapkan hak dan kewajiban, proses serta kelembagaan dari setiap kegiatan interkasi ekonomi juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang hukum baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama droit economique

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun (apartemen dan kondominium) di Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). 

KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah keimigrasian. Demikian pula dengan pemberian izin tinggal keimigrasian, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, ataupun izin tinggal tetap yang dikaitkan dengan invenstasi pekerjaan, aktivitas perdagangan dan pembicaraan transaksti bisnis.
Ads