Hakikat Ilmu Hukum Dalam Perspektif Islam

advertisements
SUDUT HUKUM | Ilmu Hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukum itu ilmu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak sekedar membuat pernyataan,tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab (‘ilm), bahasa Latin (science) yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Ditinjau dari sudut istilah ilmu (science), menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. 

Hakikat Ilmu Hukum Dalam Perspektif Islam

Sebagai proses, ilmu memiliki dua pengertian, yaitu pertama memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (stelselmatig) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu; kedua, mengamati gejala-gejala (gegevens) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuan-nya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan.

Sedangkan kata “hukum” berasal dari kata Arab hukm (kata jamaknya ahkaam) yang berarti “putusan” (judgement, verdict, decision), “ketetapan” (provision), “perintah” (command), “pemerintahan” (government), “kekuasaan” (authority, power), “hukuman” (sentence) dan lain-lain (Wehr, 1980). Kata kerjanya, hakama, yahkumu, berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintahkan”, “memerintah”, “menghukum”, dan “mengendalikan”. Asal usul kata hakama berarti “mengendalikan dengan satu pengendalian” (Al-Ashfahani, tt.). Jadi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya ilmu hukum.

Pembahasan berikutnya diarahkan tentang hukum Islam dalam perspektif Islam. Kata “hukum Islam” tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur’an adalah istilah syariat, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengan dengannya atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syariat Islam, fiqh Islam, dan hukum syara’. Dengan demikian, hukum Islam adalah istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari terma Islamic law dari literatur Barat. Istilah hukum Islam bukan merupakan terjemahan dari syariat, sebab Islamic law sangat berbeda dengan syariat, baik filosofis, sumber pengambilan, dan tujuan (Ismatullah, 2011).

Kata hukm dalam Al-Qur’an sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap permasalahan yang “diputuskan” atau “ditetapkan” (hukima), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan Allah dan ada yang berhubungan dengan ketentuan manusia (Ka’bah, 1998).

Selanjutnya Rifyal Ka’bah menjelaskan, bahwa hukum menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan yang akan diberikan di hari akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan di kalangan manusia (Ka’bah, 1998). Misalnya, keputusan menyangkut perselisihan antara ummat Kristen dengan Yahudi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 113), antara pengikut Nabi Isa tentang status kematian beliau (Q.S. Ali Imran [3]: 55), antara orang-orang munafik dan umat Islam (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 141), dan antara sesama manusia (Q.S. al-Hajj [22]: 56). Keputusan atau ketetapan hukum Allah tersebut juga berlaku di dunia (Q.S. ar-Ra’d [13]: 41). Di sini dapat dilihat hubungan erat antara hukum dengan konsep jaza’ (pembalasan, sanksi) dari satu sisi, dan antara hukum dan keadilan dari sisi lain.

Sedangkan hukum yang menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya manusia memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorang atau pemerintahan pada tingkat kehidupan bernegara) berdasarkan keadilan (Q.S. al-Maidah [5]: 5, an-Nisaa’ [4]: 58) dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah (Q.S. an-Nisaa’ [4]: 105).

Jadi, hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah yang Maha Tahu kemaslahatan hambaNya, maka hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi (Ka’bah, 1998).

Sementara itu, Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam”, hakikat hukum Islam adalah “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu” (Syarifuddin, 1990).

Definisi hukum Islam pun berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi dengan , “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (As-Shiddieqy, 1982). Pengertian hukum Islam dalam definisi ini sama dengan atau sekurang-kurangnya mendekati pada makna fiqh.

Dengan demikian, hukum Islam menurut beberapa pengertian di atas, mencakup hukum syariat dan hukum fiqh. Dengan kata lain, hukum Islam lebih luas meliputi syariat dan fiqh. Akan tetapi, jika istilah hukum Islam merupakan adopsi dari istilah Islamic law, hukum Islam istilah yang sangat berbeda dengan syariat dan fiqh. Sebab dalam Islam, baik syariat, fiqh, maupun hukum Islam merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sekalipun demikian, perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum tersebut di atas, hanya terletak pada cakupan yang dlingkupinya. Pendapat pertama, hukum Islam dimaksudnya pada makna syariat dan kadang dapat juga digunakan untuk makna fiqh. Sedangkan dalam pendapat kedua, membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna fiqh. Jadi, perbedaan itu bukan subtansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan dapat tidaknya hukum Islam itu berubah dan diubah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maksud kata “hukum Islam” di sini adalah syariat atau hukum syara’, yaitu ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak yang telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (mujtahid) terhadap syariat.

Keabadian hukum Islam yang yang bermakna syariat dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa haji wada’ (perpisahan), yaitu sebagai berikut:
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)
Kesempurnaan dan kelengkapan yang mendapat restu ilahi itu termasuk hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari agama secara keseluruhan. Dalam Al-Qur’an, kata “syariat” senantiasa dihubungkan dengan Allah sehingga ulama ushul fiqh memahami konsep syariat sebagai teks-teks kalamullah yang bersifat syar’i, yakni sebagai an-Nashush al-muqaddasah yang tertuang dalam bacaan Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang sifatnya tetap atau tidak mengalami perubahan (Ismatullah, 2011). 

Dalam al-Qur’an pun terdapat kata “syariat” yang sepadan dengan kata ad-din (agama) sebagaimana dalam firman Allah berikut:
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (Q.S. Al-Maidah [5]: 48).
Pada ayat di atas, kata “syariat” artinya aturan atau hukum. Oleh karena itu, ayat di atas berhubungan (munasabah ayat) dengan ayat sebelumnya, yakni dalam Al-Maidah ayat 45 berikut:
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam bermakna syariat yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Hukum atau syariat berkaitan dengan kehidupan ritual atau sosial. Al-Maududi (1990), mengatakan bahwa syariat sebagai ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal, yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalat.

Dalam surat Al-Jaatsiyah, Allah SWT juga berfirman:
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jaatsiyah [45]: 18)
Ayat tersebut di atas, memaparkan pengertian syariat yang identik dengan seluruh ajaran Islam. Semua diseru untuk mengikuti syariat-syariatNya dan melarang mengikuti hukum di luar syariat yang disebut dengan “hawa nafsu”. Syariat merupaka konsep subtansial dari seluruh ajaran Islam.

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelaskan tentang hakikat hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hakikat ilmu hukum Islam dalam perspektif Islam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji syariat atau sering disamakan dengan istilah fiqh sebagai ilmu yang memahami tentang hukum-hukum syara’ (Al-Qur’an dan As-Sunnah) yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat amaliah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari kedua sumber tersebut.[*]