Ketentuan dalam KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan

advertisements
SUDUT HUKUM | Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidanapemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut:
  • Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  • Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Berdasarkan sanksi tindak pidana pemerasan berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 368 adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam ketentuan Ayat (1) Pasal 368 KUHP:

Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  1. Memaksa .
  2. Orang lain.
  3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
  5. Supaya memberi hutang.
  6. Untuk menghapus piutang.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  1. Dengan maksud.
  2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  • Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri 
  • Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
  • Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
  • Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
  • Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:
  1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
  2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara.
  3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara sembilan tahun.

  • Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu sembilan tahun penjara.
  • Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
  • Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.