Pengertian Pemidanaan

Advertisement
SUDUT HUKUM | Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan  yang mempunyai  kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian Pemidanaan


Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:
  • Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
  • Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
  • Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
  • Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada  masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini  masih tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi  hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization.

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana  apa  yang  dianggap  paling  baik     untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan tindakan (treatment).

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:

  • Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang- undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, 
  • Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, 
  • Perumusan tujuan  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  ”fungsi  pengendalian kontrol”     dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. 
Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP  peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala  perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

#makalah pidana dan pemidanaan, teori pemidanaan menurut para ahli, teori pemidanaan pdf, tujuan pemidanaan menurut ruu kuhp, pengertian norma dan sanksi, makalah teori pemidanaanjenis pemidanaan, filosofi pemidanaan.
Advertisement