Sistem Peradilan Pidana

Advertisement
SUDUT HUKUM | Pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan kepengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial syncronization) dalam kaitannya dengan  hukum  positif  yang  berlaku,  dan  dapat  pula  bersifat  kultural (cultural syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

Diharapkan dengan adanya peradilan pidana maka kejahatan yang terjadi dimasyarakat masuk kedalam batas-batas yang masih dapat ditolerir. Karena  untuk menghilangkan kejahatan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk tercapai.

Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah:

  • Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
  • Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
  • Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulanginya.

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana meteril selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana ketentuan hukum pidana formil untuk mampu mengawal tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur komponen dalam sistem peradilan juga lemah.

Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelak kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidanaan pelaku yang bersalah dan melalui komponen  sistem  secara  keseluruhan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum terhadap hak-hak terdakwa. 

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa  komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak  hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlantarnya, tersia-siakannya, menderitanya korban kejahatan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-haknya untuk memperoleh ganti  rugi, rehabilitasi, baik secara lahir maupun batin nampaknya juga tidak ada aturan dalam KUHAP secara tegas. Aspek perlindungan saksi yang merasa terancam keselamatan jiwa dan hartanya akibat memberikan keterangan terhadap kejahatan tertentu, juga tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHAP. disisi lain, membicarakan sistem peradilan yang terpadu, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik yang hukum pidana formil maupun materil.

Sederhana dimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses yang tidak bertele-tele, berbeli-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum disemua tingkatan. Pemahaman oleh aparat penegak hukum lebih dimaksudkan sebagai proses birokrasi yang wajib dilalui oleh pencari keadilan, dan dipihak lain aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman aparat penegak hukum sendiri.

Peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang- Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis  dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana.

Berbagai kendala dan kelemahan yang terjadi, juga tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang baik dan transparan.  Walaupun  ada  lembaga  pengawas  ,  biasanya  juga  tidak    berjalan dengan efektif. Kehadiran lembaga- lembaga pengawas tidak memberikan arti dan makna yang cukup berarti dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum. Banyak pengaduan, laporan, dan desakan baik secara demokratis dan tidak jarang dapat mengundang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat atas ketidakpuasan kinerja lembaga- lembaga pengawas tersebut.
Advertisement