Tinjauan tentang Hukum Pembuktian

Advertisement
SUDUT HUKUM | Secara umum tujuan acara pidana untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya suatu tindak pidana. Disamping itu acara pidana juga bertujuan untuk mengatasi kekuasaan para penegak hukum dan melindungi terdakwa dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Namun suatu permasalahan yang amat penting tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Permasalahan ini adalah pembuktian dari hal sesuatu peristiwa.

Komposisi dalam hukum acara pidana yang berkewajiban membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum dengan mengemukakan alat bukti yang sah yang telah diakui oleh Undang- Undang, dengan minimal dua alat bukti yang sah, demikian KUHAP, barulah hakim diperbolehkan untuk memberikan penilaian dalam rangka mendapatkan keyakinan untuk memutuskan suaru perkara pidana. Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih memperjelas hal di atas ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 di atas, KUHAP hanya menentukan minimal batas alat bukti yang berarti hakim baru dibolehkan memberikan penilaian untuk mendapatkan keyakinan apabila minimal ada dua alat bukti yang sah. Sedangkan batas maksimal tidak ada, yang berarti tidak ada keterikatan bagi hakim untuk memberikan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya walaupun penuntut umum mengemukakan lebih dari dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, namun demikian ketidak keterkaitan ini tidak berarti KUHAP memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk tidak memberikan keyakinan, hal ini karena di dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP djelaskan bahwa: “Dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”. Selanjutnya Pasal 199 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa: “Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala ketentuan hukum, dengan  menyebutkan alasan dan peraturan perundang-undangan    yang menjadi dasar putusan”.

Menelaah kedua Pasal di atas serta menghubungkannya dengan sistem pembuktian yang negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pembuktian hakim dibolehkan untuk tidak meyakini    alat-alat bukti yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, dengan ketentuan hakim harus menyebutkan alasan ketidak yakinannya itu serta pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar putusan. Apapun yang telah ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta sistem pembuktian yang negatif dalam KUHAP, tidak lain tujuan nya agar keputusan hakim yang mengandung pemidanaan betul-betul sesuai dengan kenyataan, dalam arti betul-betul telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dengan kata lain tidak terjadi penghukuman terhadap orang terhadap orang yang tidak bersalah dalam hal ini hokum acara pidana mengakui pendapat yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seratus orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang  yang tidak bersalah”.

Sehubungan dengan hal tersebut, acara pidana sebetulnya hanya merupakan jalan untuk mendapatkan kebenaran yang sejati yang intinya adalah pembuktian, maka dalam acara pidana dikenal tiga bagian hukum pembuktian, yaitu:
  • Penyebutan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.
  • Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan.
  • Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Ketiga macam hukum pembuktian di atas akan dibahas dalam uraian tentang petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam dalam perkara pidana sebagai pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu.
Advertisement