Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Advertisement
SUDUT HUKUM | Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana berkewajiban mengetahui secara jelas semua proses pemeriksaan kepada tersangka yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga penyerahan perkara kepada kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

  • Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

  • Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Berdasarkan Pasal di atas dapat di tegaskan bahwa Kejaksaan selaku Pengacara Negara, melalui pelayanan dan bantuan hukum dengan surat Kuasa Khusus atau karena jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, baik untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam upaya memulihkan dan menyelamatkan kekayaan Negara.
  • Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.


Pasal 31:
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32:
Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Pasal 33:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34:
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
Advertisement