Hapusnya Perjanjian

SUDUT HUKUM | Seperti diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perutangan / perikatan. Oleh sebab itu dengan hapusnya perutangan / perikatan akan mengakibatkan juga hapusnya perjanjian.

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada sepuluh cara hapusnya perjanjian yaitu:

Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Pembayaran disini tidak hanya ditujukan pada pembayaran uang saja, tetapi juga menyerahkan barang, bahkan pekerja yang melakukan pekerjaan untuk majikannya dikatakan juga dengan membayar. Artinya membayar meliputi segala bentuk prestasi yang harus dilakukan oleh tertanggung (peserta) kepada Penanggung (operator) atau sebaliknya.

dalam melakukan pembayaran hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
  1. Siapa yang harus dan yang dapat melakukan pembayaran, sesuai dengan pasal 1382 KUHPdt yang melakukan pembayaran adalah orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti tertanggung dan Penanggung.
  2. Kepada pembayaran itu harus dilakukan, yang berhak memperoleh pembayaran adalah: a) Kreditur atau b) Kuasa dari kreditur atau c) Orang yang dikuasakan oleh undang–undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. misal : seorang wali.
  3. Apakah yang harus dibayar, objek pembayaran haruslah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yaitu menurut isi dan maksud perjanjian tersebut. 
  4. Tempat pembayaran yang harus dilaksanakan, sesuai pasal 1393 KUHPdt, bahwa pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, namun bila dalam perjanjian tidak ditentukan maka pembayaran dapat dilakukan di tempat dimana si penanggung dan tertanggung berada pada saat perjanjian dibuat.
  5. Waktu diadakannya pembayaran, hal ini juga tergantung pada apa yang diperjanjikan, bila perjanjian tidak mengaturnya maka pembayaran harus dilakukan dalam waktu yang pantas menurut perjanjian, bila pembayaran dilakukan dengan mencicil maka pembayaran harus dianggap lunas bila seluruh prestasi telah dipenuhi.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Menurut pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan bila kreditur menolak pembayaranyang ditawarkan debitur kepadanya untuk melunasi hutang, maka debitur dapat minta kepada hakim supaya uang atau barang tersebut disimpan oleh hakim di kantor pengadian. Inilah yang disebut dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan. Akibat dari hal tersebut maka menurut pasal 1404 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan membebaskan debitur dan perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut berlaku sebagai pembayaran. Asal pembayaran tersebut telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, dengan demikian uang atau barang yang dititipkan itu dapat diminta kembali oleh debitur.

Pembaharuan Hutang

Menurut pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembaharuan hutang dapt terjadi dalam 3 (tiga) bentuk:
  1. Perubahan isi perjanjian.
  2. Perubahan mengenai diri kreditur.
  3. Perubahan mengenai diri debitur.


Perjumpaan Hutang

Menurut pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjumpaan terjadi demi hukum. Kemudian menurut pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
  1. Harus mengenai hutang yang timbal balik.
  2. Kedua hutang dapat seketika diselesaikan dan ditagih.
  3. Kedua objek perjanjian itu haruslah sama.


Percampuran Hutang

Menurut pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata percampuran hutang terjadi bila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berhutang berkumpul dalam satu orang. Dengan demikian terjadilah percampuran hutang dan berakibat piutang menjadi hapus.

Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang merupakan cara hapusnya perikatan dimana kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi perikatan. Pembebasan dapat dipandang sebagai perbuatan sepihak, artinya pernyataan secara lisan atau tertulis dari kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar, tetapi perbuatan kreditur tersebut baru merupakan kesediaan. Sedang pembebasan itu baru terjadi setelah diterima baik oleh debiturnya. Dengan demikian pembebasan tersebut merupakan perbuatan dua pihak, yang memerlukan perjanjian.

Musnahnya Barang Yang Terutang

Menurut pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila barang yang menjadi objek perjanjian musnah sehingga tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak maka perikatan tersebut menjadi hapus, asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan debitur.

pembatalan

Pembatalan suatu perjanjian dapa mengenai dua macam, yaitu:
  1. Batal secara mutlak (absolut), terjadi apabila terdapat cacat mengenai bentuknya perjanjian.
  2. Batal secara relatif, terjadi apabila perjanjian tersebut tidak berlaku bagi orang tertentu.


Berlakunya Suatu Perjanjian Batal

Menurut pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya dan segala sesuatu akan kembali pada keadaan semula. Jadi seolaholah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan demikian diwajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi.

Daluarsa

Daluarsa diatur pada pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa daluarsa merupakan alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu dan atas syarat-syarat yang ditentukan masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut daluarsa dapat dibedakan :
  1. Acquisitieve verharing yaitu verjaring atau daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda.
  2. extinctieve verharing yaitu verjaring atau daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan.