Ads

Hubungan Kekuasaan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Advertisement
SUDUT HUKUM | Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan penting bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Langkah besar dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Asshiddiqie (2004: 82-83), kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri atas dua kamar yaitu DPR dan DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu pintu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan hubungan kelembagaan dua lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman, masing-masing lembaga mempunyai bidang kekuasaan kehakiman yang berbeda. 

Mahkamah Agung dalam peradilan umum (Justice of Court), sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam peradilan konstitusi (Constitutional of Court). Selanjutnya, Asshiddiqie (2005: 85), menjelaskan: Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat dan fungsinya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem yang berdasarkan konstitusi. Merujuk hal tersebut di atas, Mahkamah Agung tidak bisa dipisahkan dengan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, walau punya kompetensi dan yurisdiksinya masing-masing. Ketimpangan disebabkan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tidak berjalan dengan baik, secara tidak langsung akan berdampak pada lembaga lainnya. Untuk itu sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, secara kelembagaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan amanat konstitusi.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Sejalan dengan agenda reformasi, keempat lingkungan peradilan ini sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah sistem satu atap (one-roof system) dibawah pembinaan Mahkamah Agung. Hal ini dianggap penting karena kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial menjadi keharusan (syarat mutlak) untuk menjamin tegaknya negara hukum. Dengan demikian, pembinaan kekuasaan kehakiman dalam sistem satu atap itu menjadi penting sehingga pengembangan dan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan yang selama ini ditangani secara terpisah-pisah di bawah departemen pemerintah dapat direorganisasikan seluruhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya dicakupkan dalam fungi Supreme Court yang ada di setiap Negara (Asshiddiqie, 2004: 89). Fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi seperti fungsi judicial review dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian material, diaktifkan langsung dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (supreme court). 

Dalam konteks Indonesia, gagasan pembentukan Makamah Konstitusi muncul dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi. Mahkamah Konstitusi merupakan Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan rumusan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Sekalipun sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MK berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) menentukan bahwa MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Baik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabangcabang kekuasaan lainnya yaitu pemerintah (executive) dan lembaga parlemen (legislature). Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal, jika ada judicial review peraturan perundangundangan dibawah Undang-Undang diajukan oleh masyarakat dan atau lembaga negara kepada Mahkamah Agung, sedang diwaktu bersamaan Undang-Undang yang menjadi payung hukum (umbrella act) peraturan perundang-undangan tersebut masih atau sedang dalam proses uji materil di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung untuk sementara waktu harus menghentikan proses uji materil tersebut sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. 

Asshiddiqie (2011: 3), menjelaskan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan di tingkat konstitusi, kemungkinan terjadinya persengketaan antara MA dengan MK ada pada penggunaan wewenang pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) dapat terjawab dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 yang menyatakan: pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU No 24 Tahun 2003, kemungkinan terjadinya permasalahan antara putusan MA dengan putusan MK sudah teratasi (Isra, 2005: 9-10).

Mengenai kemungkinan adanya sengketa kewenangan antar lembaga negara, maka untuk sementara waktu menggunakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan: Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga Negara.

Walaupun UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Namun penegasan dalam UUD 1945 itu tidaklah berarti menutup sama sekali hubungan Mahkamah Agung, demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya dalam wilayah yudisial saja, tapi dalam kerangka ketatanegaraan maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tidak bisa berjalan sendiri tanpa berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Sehubungan dengan ini, Manan (2006: 6-7), menjelaskan selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman. Pertama, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar dimasa kolonial pun menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini. Dipihak lain, tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara diluar kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan daripada jaminan independensi. 

Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat ”checks and balances,” atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dipihak lain, hubungan antar alat perlengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan (hubungan difusi) dari pada pemisahan kekuasaan.