Sengketa Batas Wilayah Antar Negara

advertisements
SUDUT HUKUM | Sebagian orang berfikir bahwa ada kesamaan persepsi antara sengketa, konflik, dan perkara, padahal ketiganya berbeda makna. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Lalu konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. 

Sedangkan perkara adalah sengketa dan atau konflik yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perselisihan atau permasalahan yang melibatkan dua pihak saja, sedangkan konflik adalah permasalahan lebih lanjut dari sengketa yang melibatkan pihak ketiga, kemudian akan menjadi perkara apabila peristiwa tersebut sudah masuk dalam meja hijau (sidang pengadilan). Menurut mahkamah internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Jenis sengketa internasional menurut Huala Adolf ada dua jenis, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judical disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes).

Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun, pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono). Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. 

Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkan kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yuridiksi adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga doktrin penting yang berkembang dalam hukum internasional, yaitu:

Pendapat Friedman

Menurut beliau, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya.4 Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut: 

  1. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu di selesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti, 
  2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya suatu negara, 
  3. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan perkembangan progresi hubungan internasional, 
  4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.


Pandangan ini tampaknya diikuti oleh International Court of Justice (ICJ). Dalam sengketa the Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua vs Honduras) atau Tindakan Perbatasan dan lintas batas Bersenjata (1988), ICJ menyatakan, yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah : a disputes capable of being settle by the application of principles and rules of international law. ( sebuah perselisihan mampu menjadi menetap dengan penerapan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional) .

Pendapat Waldock

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasioanal dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi yang diketuai oleh Sir Humprey Waldock ini menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. 

Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik. Pendapat ini dirumuskan sebagai berikut: karakter hukum atau politik sengketa pada akhirnya ditentukan oleh tujuan yang ditujukan atau posisi yang diadopsi oleh masing-masing pihak dalam sengketa. Jika kedua belah pihak menuntut apa yang mereka hamil menjadi hak yang ada hukum mereka seperti, misalnya, dalam kasus Corfu Channel, sengketa itu jelas legal. Jika kedua menuntut penerapan standar atau faktor yang tidak berakar pada aturan yang ada hukum internasional, misalnya, dalam sengketa mengenai perlucutan senjata, sengketa adalah jelas politik. 

Pendapat Jalan Tengah ( Oppenheim-Kelsen)

Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai pendapat jalan tengah. Meraka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti De Visscher, Geamanu, Oppeinheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans Kelsen).Menurut Oppeinheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antarnegara yang berdaulat. 

Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya terhadap sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.

Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut: 
All disputes have their political aspect by teh very fact taht they concern relations between soverign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interest of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be of a political character more often than not concern the application of a principle or norm of international law. (Artinya semua sengketa memiliki aspek politik mereka dengan kenyataan mereka menyangkut hubungan antara negara-negara Sovereign. Perselisihan yang menurut perbedaan, dikatakan bersifat hukum mungkin melibatkan kepentingan politik yang sangat penting dari negara-negara yang bersangkutan dan sebaliknya).

Selain istilah sengketa hukum dan politik, ada pula istilah lain yang sama-sama tunduk pada penyelesaian sengketa secara damai. Istilah tersebut adalah situasi (situation). Istilah ini khususnya dapat ditemui dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (1):
... adjustment or settlement of international disputes o situations which might lead to a breach of the peace (yang berarti penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional o situasi yang mungkin menyebabkan pelanggaran perdamaian). 

Pasal lainnya adalah Pasal 34 Piagam PBB: The Security Council may investigate any dispute, or any situation whisch might lead to international friction or give rise to a dispute yang berarti Dewan Keamanan dapat menyelidiki sengketa, atau situasi whisch mungkin menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan perselisihan. Istilah situasi tersebut haruslah diartikan secara luas. Menurut hemat penulis, situasi yang dapat membahayakan perdamaian atau dapat menimbulkan friksi sengketa internasional atau sengketa bukanlah merupakan sengketa sebenarnya yang sedang berlangsung antar negara. Kata „situasi‟ tersebut termuat dalam kaitannya dengan fungsi PBB dan/atau tugas Dewan Keamanan. Ia tidak diletakkan dibawah suatu organisasi atau badan yang memiliki kompetensi hukum (pengadilan). Sehingga kata situasi menunjukkan suatu keadaan yang dapat melahirkan peperangan atau sengketa. Keadaan tersebut dapat berupa hubungan antarnegara yang sedang bersitegang atau panas.

Pendekatan yang diambil Waldock lebih tepat. Jika timbul sengketa antar dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu sengketa hukum, bisa berupa penetapan garis batas wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, sengketa hak-hak dan kewajiban dalam perdagangan, dan lain-lain. Pastinya, sengketa demikian sedikit banyak memengaruhi hubungan baik kedua negara. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut, akhirnya menjadi faktor penentu apakah sengketa yang bersangkutan sengketa hukum atau politik.

Dalam hubungan internasional hal seperti itu sering kali terjadi, misalnya saja pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik. Khususnya sewaktu berlangsung perang dingin antara blok Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya) dan blok Timur ( Uni Soviet dan sekutunya). Contoh aktual adalah pertikaian perdagangan, misalnya tuduhan pelanggaran ketentuan kuota ekspor antara Amerika Serikat dengan Jepang atau antara Masyarakat Eropa dengan Jepang atau masalah tuduhan dumping perdagangan internasional. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa hukum murni. Karena salah satu negara menuduh pihak lainnya melanggar ketentuan kuota ekspor atau ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati.

Namun dalam menyelesaikan sengketa itu, para pihak jarang menyelesaikannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya, para pihak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acap kali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi.

Atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contohnya adalah perebutan pulau antara Malaysia-Indonesia. Sengketa ini adalah soal pertikaian hukum, yaitu mengenai hak kepemilikan atas pulau tersebut. Meskipun Malaysia menganggap masalah hukum dan menawarkan Indonesia untuk menyerahkan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional pada awal tahun 1994, tetapi karena satu dua hal Indonesia kurang setuju maka sengketa tersebut tampaknya sekarang ini dapat dikategorikan sebagai sengketa politik. Baru pada tahun 1966, Indonesia setuju untuk menyerahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendapatkan pandangan mengenai bagaimana sengketa politik dan bagaimana sengketa hukum. Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Sedangkan Sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa.