Lembaga Negara Bantu Di Indonesia

SUDUT HUKUM | Lembaga-lembaga negara baru di Indonesia kini semakin banyak yang bermunculan sejak jatuhnya pemerintah orde baru. Ada yang berbentuk lembaga negara maupun komisi. negara. Lembaga atau komisi negara yang sudah ada dasar hukumnya mencapai lebih dari 15 buah, dengan dasar hukum yang beragam. Ada yang diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden.

Adapun lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang diatur oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut:


  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)


Sekitar penghujung era 1800-an dan awal 1900-an, di Amerika Serikat kapitalisme berkembang pesat dan menimbulkan korporasi bisnis yang semakin padat. Hal inilah yang melatarbelakangi Indonesia mendirikan lembaga yang secara khusus mengatur dunia bisnis.

Untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat maka dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mulai efektif sejak satu tahun diundangkan yaitu 5 Maret 2000. Agar implementasi undang-undang ini efektif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Adapun fungsi dari KPPU ini adalah:
  1. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
  2. pelaksanaan administratif.

Jika memperhatikan tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 maka dapat disimpulkan bahwa:
  1. KPPU tidak bertindak sebagai penyidik (khusus) umpamanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-karena tindakan penyidikan tetap dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur oleh KUHP.
  2. KPPU hanya berhak menjatuhkan sanksi administratif saja dan
  3. tidak berhak menjatuhkan sanksi denda apalagi pidana.

Apabila pihak yang bersangkutan menolak putusan sanksi administratif maka selebihnya harus dilakukan atau diserahkan kepada pengadilan umum.


  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Seperti kita ketahui sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang berlatar belakang perbedaan etnik, agama, suku, ras, bahasa, golongan, dan lain-lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tesebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka dikeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar Kontitusi dan amanat ketetapan MPR tersebut pada tanggal 23 September 1999 diundangkanlah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah sebelumnya meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut mengatur tentang pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM yang pernah diatur dalam Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Pada bulan Juni 1993, melalui Keppres No. 50 Tahun 1993, Presiden Soeharto mendirikan Komnas HAM.


  • Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

Selama pemerintahan Orde Baru, dalam penyelenggaraan negara terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada presiden /mandataris MPR RI yang berakibat tidak berfungsinya lembaga negara dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Selain itu terjadi pula praktik-praktik usaha yang menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam kehidupan nasional.Untuk itu dikeluarkanlah Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Untuk menindak lanjuti Ketetapan MPR tersebut dikelurkanlah UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan undang-undang tersebut Presiden selaku kepala negara membentuk komisi pemeriksa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan tehadap kekayaan pejabat negara sebelum, selama dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga,dan kroninya, maupun para pengusaha dengan tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia. Komisi Pemeriksa ini merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.


  • Komisi Pemberantasan Korupsi

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain di dalam penyenggaraan negara semakin meningkat. Menyadari hal tersebut Pemerintah mengeluarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disusul dengan UU No. 30 tahun 2002. Untuk menindaklanjuti pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut pula dari komisi Pemeriksaan. Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisi ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi.Jaksa dan polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi.


  • Komisi Pemilihan Umum

Dengan adanya perubahan UUD 1945 merupakan kemajuan dalam proses demokrasi yaitu dengan adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum.


  • Komisi Yudisial

Sebagaimana Makhamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang yang terbentuk setelah adanya amandemen UUD 1945. Dilema konteks ketatanegaraan KY mempunyai peranan yang sangat penting yaitu: 
  1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung,
  2. Melakukan Pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.


Keberadaan KY secara normatif diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24B UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.


  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dari beberapa lembaga negara bantu diatas Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia mnurut ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa:
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,"
Pasal 28F UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses public untuk mendafatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan ha katas kebebasan memperoleh informasi.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrsi berdiri berdasarkan asumsi bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah rakyat. Secara teoritis, demokrasi mendaptkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Dari sisi hukum perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas yaitu rakyat itu sendiri. Untuk menjalankan kedaulatannya, rakyat harus mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan negara yang mencakup kepentingan rakyat, atau yang disebut kepentingan public, hal ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga penyelenggara negara kepada public yang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi kepadaa organ-organ negara.

Sebagai wujud dari negara demokrasi dalam hal ini, Dewan Prwakilan Rakyat adalah insiator pengagas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalam isi dari Undang-Undang tersebut telah di amanatkan untuk terbentuknya suatu lembaga yang mandiri untuk mengawal terwujudnya keterbukan atas informasi publik.

Lembaga yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi Publik (KIP), komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi publik. Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 (Pusat) yang ditandai dengan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Kemudian, sampai dengan saat ini ada 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota yang telah terbentuk. 

Namun demikian, masih banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Komisi Informasi. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang walaupun dasar pembentukannya sama yakni undangundang namun struktur kesekretariatan keempat tersebut sudah lebih jelas pola tata kerja dan pertanggungjawabannya. Sedangkan, kesekretariatan Komisi Informasi dalam UU KIP hanya dijabarkan pada 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 29 mengenai secretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi. Kajian ini merupakan potret struktur kelembagaan dan sekretariat Komisi Informasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian pembahasan yaitu sisi kelembagaan, kesekretariatan, sumber daya manusia, dan anggaran.