Pengertian sifat melawan hukum

Advertisement
SUDUT HUKUM | Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan manusia, bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada halhal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Pengertian sifat melawan hukum


Dari uraian diatas sifat perbuatan melawan hukum tersebut dibagi dua yaitu:

  • Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

  • Sifat melawan hukum materil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum materil dalam yurisprudensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya Karena dalam sifat melawan hukum materil membawa konsekuensi dua hal:

  1. Sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapuskan karena ketentuan undang undang maupun hukum tidak tertulis.
  2. Tindak pidana dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.( Barda Nawawi Arief, 2005: 25)

Menanggapi keadaan yang demikian maka sifat melawan hukum materil tersebut dapat dilihat dari dua fungsi yaitu:

  • Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif

Ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, meskipun tidak nyatanyata diancam pidana dalam undang-undang, apabila betentangan dengan hukum tidak tertulis.

  • Sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif

Ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang- undang (hukum tidak tertulis) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnnya perbuatan yang memenuhi rumusan delik. (Barda Nawawi Arief, 2005: 28).

Jadi menurut ajaran ini, hukum tidak tertulis diakui, sepanjang hanya mengenai tentang penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan mengenai pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan) sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas.

Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dari suatu negara sehingga menurut Roeslan Saleh (1968: 23) bahwa:”nyata penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian lapangan hukum pidana bertentangan dengan hukum pidana itu sendiri”.

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum materil tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam asas legalitas, dengan demikian dalam konsep KUHP pengertian asas legalitas diperluas tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil sehingga memberikan tempat untuk hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidana suatu perbuatan.(Barda Nawawi Arief, 1996: 88).

Perbuatan melawan hukum materil secara tidak langsung dapat menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum untuk memberikan penyelesaian hukum yang rumit pada masyarakat sehingga timbul keadilan bagi masyarakat yang akan berhubungan dengan permasalahan hukum khususnya adalah permasalahan pada hukum pidana tersebut.