Ads

Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

Advertisement
SUDUT HUKUM | Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48/2009).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan Agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU No. 48/2009).

Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman
artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah Hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.

Di dalam hukum acara Hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHAP). Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutus perkara Hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya. 

Kewajiban Hakim.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena Hakim itu dianggap mengetahui hukum CuriaIus Novit. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam memepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mampertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU N0.48/2009).

Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 UU No.48/2009).  Sebelum melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah atau berjanji menurut agama dan keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) UU No. 48/2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim.

Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika Hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya pada saksisaksi begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Ada lima hal yang menjadi tanggungjawab Hakim yaitu:
  • Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggungjawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
  • Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
  • Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli restitutio in integrum.
  • Totalitas Hukum; meksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut kepada Hakim agar keputusannya menperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
  • Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang memepunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggungjawab Hakim sebagai pengayom (pelindung), disini Hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.
Ketika Hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
  1. keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
  2. keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana;
  3. keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sesudah itu Hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. 

Pada pelaksanaan musyawarah tesebut Hakim ketua mejelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP).

Bila dalam pelaksaanaan musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya.

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).