Bung Karno Dan Aceh

advertisements
Dalam keadaan terisak-isak Presiden Sukarno berkata ‘Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya (M. Nur Ibrahimy, 1982: 65)

Mengapa Bung Karno menjadi terdakwa dalam sejarah panjang hubungan Aceh-Indonesia, yang diawali ketika provinsi ini dibubarkan. Padahal saat itu bukankah Bung Karno tidak memiliki kekuasaan sebagai eksekutif apapun. Bahkan bahkan ketika posisi Bung Karno menguat sejak tahun 1957, maka saat itulah kehormatan Aceh dikembalikan dengan cara dialog yang bermartabat.

Bung Karno Menangis


Hal ini sebenarnya perlu kita diskusikan kembali guna adanya keterangan sejarah. Untuk keperluan tersebut, kita perlu kembali ke masa hiruk pikuk awal kemerdekaan; Revolusi Nasional.ka

Ketika Republik Indonesia sedang berada dalam keadaan genting akibat agresi militer Belanda pertama. Bung Karno mengunjungi Aceh, bertemu dengan para pemimpin kaum muslimin, untuk meminta dukungan mempertahankan Republik yang masih seumur jagung. Abu Dawud, yang bertindak sebagai wakil rakyat Aceh, menyanggupi dengan syarat bahwa perang mempertahankan kemerdekaan itu merupakan jihad dan kebebasan rakyat Aceh untuk menjalankan Syariat Islam di wilayahnya. Secara lisan, Bung Karno memenuhi syarat ke dua itu. Akan tetapi Setelah itu, Abu Dawud mengajukan secarik kertas, sebagai bukti hitam di atas putih, sehingga pecah-lah tangis bung karno dan berujar hal di atas.

Setelah itu kita pun tahu, Aceh berjuang tiada henti untuk membangun Republik Indonesia, namun janji tinggal janji. Provinsi yang baru seumur jagung dibubarkan, Aceh menjadi Keresidenan provinsi Sumatera Utara, sehingga pelaksanaan syariat pun melayang. Dan Bung Karno tersangkanya! Bung Karno dianggap ingkar janji dan dianggap telah mengkhianati Aceh. Kemudian, tangisan Bung Karno pun diterjemahkan menjadi dua hal; Bung Karno peng-ingkar janji dan Abu Dawud yang lugu karena termakan oleh janjinya.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi ingatan bersama (collective memory) orang di Aceh. Bahkan dengan nada satir, Megawati-pun, yang kala itu menjadi presiden Indonesia ketika terjadi penerapan darurat militer disebut memiliki air mata palsu sebagaimana bapaknya dahulu. Ketidakmesraan dengan klan Sukarno itulah mengapa membuat PNI, dan kemudian PDIP tidak pernah bisa mendulang suaranya setiap pelaksanaan Pemilu di Aceh.

Reposisi Bung Karno


Awalnya, dalam persentuhan Aceh dengan nasion Indonesia, Bung Karno ditempatkan sebagai simbol pemimpin puncak. Bahkan dalam suasana hiruk pikuk revolusi, Ali Hasjmy, tokoh muda Aceh saat itu, bahkan menuliskan sebuah puisinya yang sangat terkenal ”Aku Serdadumu: Untuk Bung Karno”. Puisi men-syarakatkan tentang pertautan antara dua kesadaran, masa lalu Aceh dan nasion Indonesia. Dan disini Bung Karno masih dianggap sebagai pemimpin besar negara baru, sampai kemudian kehormatan orang Aceh dicederai dengan pembubaran provinsi Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara. Disini-lah kemudian Bung Karno menjadi terdakwa utama, ketika dimana Bung Karno tidak memiliki lagi kekuasaan eksekutif, yang kemudian berujung kepada meletus pemberontakan Darul Islam Aceh.

Namun yang menariknya, dalam penyelesaian peristiwa Aceh tersebut, berada dalam tahun-tahun dimana Sukarno mulai menapaki kekuasaannya secara eksekutif, dengan dukungan Nasution dari Angkatan Darat di tahun 1957 dan puncaknya dengan munculnya Dekrit Presiden di tahun 1959, maka di tahun-tahun itu pula dialog untuk penyelesaian Peristiwa Aceh. Bahkan Nazaruddin Sjamsuddin (1985) mengatakan dalam upaya membangun dialog dengan Jakarta, beberapa elite Aceh juga menggunakan pengaruh Sukarno.

Tulisan singkat ini hanya untuk membuka pembicaraan tentang tema yang seakan-akan sudah final; bahwa Sukarno tidak pernah dapat berdamai dengan Aceh. Bahwa di masa mendatang masih tetap akan muncul pro-kontra atas hubungan ini,kelapangan dada kita-lah untuk membicarakan hal ini secara terbuka dan bertanggung jawab.


Muhammad Alkaf, pengajar Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di IAIN Langsa; menyelesaikan studi master bidang politik Islam di UIN Jogjakarta; dan saat ini aktif di Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, Banda Aceh.