Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara

advertisements
Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara


Berkaitan dengan pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pemerintah harus memperhatikan syarat-syarat mengenai sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum, adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan mencakup syarat materiil dan syarat formil:
  • Syarat-syarat materiil terdiri dari:

  1. Organ Pemerintah yang membuat ketetapan harus berwenang
  2. Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis
  3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan
  4. Ketetapan tidak boleh melanggar perundang-undangan, serta isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.

  • Syarat-syarat formil terdiri dari:

  1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi.
  2. Bentuk ketetapan harus berdasarkan peraturan dasar.
  3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan harus dipenuhi.
  4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

Suatu keputusan dianggap sah menurut hukum (rechtmatig), apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil, artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik prosedural/ formil maupun materiil.

Pengujian aspek legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) menyangkut masalah keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Van der Pot mengemukakan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu:
  1. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoegd) membuatnya.
  2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (willsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (geen jundische gebreken in de wilsvorming).
  3. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara (procedur) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
  4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Selanjutnya keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah, jika:
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan:
  1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
  2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
  3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Berdasarkan penjabaran di atas, keabsahan (rechmatigheid) suatu Keputusan Tata Usaha Negara diukur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Aspek-aspek yang diukur adalah: wewenang, substansi dan prosedur.

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari segi kewenangan, Riawan Tjandra menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (onvoegdheid) disebut keputusan yang cacat mengenai kewenangan (bevoegdheidsgebreken), yang meliputi:
  1. Onbevoegdheid ratione materiae, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang mengeluarkannya.
  2. Onbevoegdheid ratione loci, keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya (geografis).
  3. Onbevoegdheid ratione temporis, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.78

Berdasarkan teori kewenangan tersebut di atas, berarti Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin, kewenangan yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara perlu pula ditinjau dari segi substansi. Menurut Indroharto, Hakim Tata Usaha Negara memiliki penilaian sendiri mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan dengan cara:
  1. Menguji Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
  2. Pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terhadap peraturan dasarnya dilakukan hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut walaupun setelah Keputusan Tata Usaha Negara itu ditetapkan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Indroharto juga berpendapat bahwa pengujian dari segi hukumnya tidak hanya mengenai keputusannya saja, tetapi mengenai keseluruhan proses pembentukan keputusan tersebut dalam segala tingkatannya. Artinya pengujian itu juga mengenai:
  • Prosedur permohonannya: umpama apakah pemohon telah diberi kesempatan untuk melengkapi surat-suratnya dalam waktu yang layak?
  • Penelitian yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan: apakah instansi tersebut telah mengadakan penelitian mengenai pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh mereka yang berkepentingan? Umpama yang berkepentingan itu mengemukakan, bahwa ternyata ada permohonan-permohonan yang keadaannya serupa dengan permohonannya telah memperoleh izin yang dimohon maka semestinya instansi tersebut juga perlu melakukan penelitian akan kebenaran mengenai yang dikemukakan tersebut. Apabila menurut peraturan ditentukan bahwa yang berkepentingan harus didengar, maka perlu diteliti apakah hal tersebut benar sudah dilakukan oleh instansi tersebut? Apakah keharusan untuk meminta pendapat instansi lain seperti yang ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan itu benar sudah dilakukan?
  • Keputusan sendiri: apakah instansi yang bersangkutan itu benar berwenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat itu? Apakah peraturan yang menjadi dasar wewenang telah secara tepat ditafsirkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu? Apakah benar telah dilakukan penimbangan secara layak mengenai kepentingan-kepentingan yang terkait dengan keputusan itu? Bagaimanakah keputusan mengenai hal itu atau keadaan yang serupa pada waktu-waktu yang lampau? Apakah oleh instansi yang bersangkutan telah dikeluarkan peraturan mengenai hal yang ditentukan keputusan itu? Apakah peraturan kebijaksanaan tersebut telah dipublikasikan? Apakah oleh instansi yang bersangkutan telah diberikan janji-janji tertentu kepada pemohon?
  • Bentuk keputusan yang digugat: apakah keputusan itu sendiri sudah cukup jelas? Apakah keputusan itu memuat pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada fakta-fakta yang benar?80

Dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara berikutnya adalah Asas Umum Pemerintah yang Baik. Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam bentuk tertulis, dapat diketahui dari penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintah yang Baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan dasar gugatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu:
  1. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
  3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  4. Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.