Pengertian Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Pasal 335 KUHP

advertisements
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pengertian Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Pasal 335 KUHP


Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setelah diberlakukan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

  1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
  2. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
(2) Dalam hal yang dimaksud dalam nomor 2, kejahatan itu dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh undang-undang. 

Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif. 

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

  • Pelaku (Plegen)
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

  • Turut serta (Medepleger)
Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medepleger berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihakpihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. 

Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

  • Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)
Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

  • Menganjurkan (Uitlokker)
Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

  • Pembantuan (Medeplichtigheid)
Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undangundang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.