Penjatuhan Pidana

Advertisement
Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penjatuhan Pidana


Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:
  • Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
  • Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
  • Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan.Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.

Sedangkan Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:
  1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saranasarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
  3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
  4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
  5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:
  1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking)
  2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)
  3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) darikemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalamrangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupanmasyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:
  1. Tujuan Pidana adalah pencegahan (prevention).
  2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
  3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
  4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuanya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
  5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:
  1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya di pertahankanya tata tertib masyarakat.
  2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
Advertisement