Definisi Cakap Hukum

Advertisement
SUDUT HUKUM | Cakap secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan dimana sesorang dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan sendiri merupakan suatu proses yang melalui tahapan perkembangan pada diri individu dimulai dari seseorang dilahirkan. Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu perkembangan bersifat sistematis.

Akan tetapi, berbagai aspek kedewasaan pada kenyataanya terkadang dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah usia dewasa secara hukum. Sebaliknya, sesorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Maka dari depenelitian cakap atau kedewasaan tersebut, cakap hukum dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang telah dinyatakan dewasa secara hukum sehingga dapat dibebani tanggung jawab hukum dan melakukan perbuatan hukum seperti menikah, melakukan perjanjian dan lain sebagainnya.

Selanjutnya, hukum yang memiliki korelasi erat dengan kecakapan secara etimologis dapat diterjemahkan dengan kata “law” (Inggris), “recht” (Belanda), “loi atau droit” (Francis), “ius” (Latin), “derecto” (Spanyol), “dirrito” (Italia).

Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam sebagai berikut:5
  1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lain-lain.
  2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum suatu perkara yang dikenal dengan jurisprudence (yurisprodensi).
  3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum. Hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai didalam masyarakat tradisionil.
  4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku. Sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya.
  5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.
  6. Hukum diartikan sebagai tata hukum. Berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan Negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.
  7. Hukum diartikan sebagai tata nilai. Hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
  8. Hukum diartikan sebagai ilmu. Hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
  9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi dassollen dan das-sein. Sebagai dassollen, hukum menguraikan tentang yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi das-sein merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara dassollen dan das-sein harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika das-sein menyimpang dari dassollen , maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.
  10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentinagan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat dapat berjalan aman dan tertib.
  11. Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehinnga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.


Sebagai gambaran, Sudiman Kartohadiprodjo memberi contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda sebagai berikut:
  • Aristoteles: “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” ( hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
  • Grotius: “Law is a rule of moral action obliging to that which is right” (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).
  • Hobbes: “Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others” (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
  • Philip S. James: “Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state” (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah Negara).
  • Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Akan tetapi, walaupun tidak mungkin diadakan suatu definisi yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun para ahli hukum telah mencoba membuat sebuah batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Batasan tersebut adalah “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Selanjutnya dari beberapa definisi hukum di atas, hukum dapat diklasifikasikan kedalam berbagi bentuk yang dinyatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari kedua bentuk hukum tersebut, diantaranya dapat ditemui konsepsi hukum positif (Barat) dan hukum Islam.