Kedaulatan Rakyat

Advertisement
SUDUT HUKUM | Kedaulatan, bahasa Latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty, bahasa Italianya disebut sovranita yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab daulah, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Jadi kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaaan lain. Selain itu kedaulatan dapat juga diartikan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang bersifat:
  1. Permanen (abadi); artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri.
  2. Asli; artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  3. Bulat (mutlak); artinya tidak terbagi-bagi, dimana hanya satu kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.
  4. Tidak terbatas; artinya kedaulatan itu tidak dibatasi (tanpa batas) oleh siapa pun.

Konsepsi kedaulatan menurut Jack H. Nagel terdapat dua hal penting, yaitu lingkup kekuasaan (scope of power) yang menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, dan jangkauan kekuasaaan (domain power), berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan (souvereign). Senada dengan Jack H. Nagel, Padmo Wahjono mendefinisikan kedaulatan sebagai hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak  terbendung dan tanpa terkecuali.

Adapun Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa unsur-unsur sovereignty meliputi:
  • kekuasaan
  • bersifat terkuat dan terbesar (superior)
  • bersifat tertinggi (supreme)
  • pemegangnya berada pada kedudukan pemberi perintah
  • bersifat merdeka dan tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau badan lain
  • mengandung kewenangan (otoritas) untuk mengambil keputusan terakhir dan tertinggi.


Sistem pemerintahan yang menganut teori kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan pemerintah dipegang dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi). Karena rakyatlah yang pada dasarnya memiliki kekuasaan maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme dan tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang. Dalam teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari Raja.

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. J.B.J.M Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain yaitu:
  1. Perwakilan Politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
  2. Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
  3. Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
  4. Pengawasan dan kontrol, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol.
  5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
  6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Doktrin kedaulatan rakyat pada pokoknya merupakan dasar bagi konsep negara demokrasi di zaman modern, misalnya terkait dengan pengambilan keputusan, bahwa rakyat mempunyai  otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Namun seiring perkembangan konsep demokrasi sebagai jelmaan kedaulatan rakyat, maka lahirlah konsep perwakilan (representative government), sehingga aparatus lembaga negara merupakan perwakilan rakyat yang berfungsi mengurusi roda negara.

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revousi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan dari sinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat tersebut.

Teori kedaulatan rakyat adalah ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada ditangan rakyat. Dengan demikian segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. menurut teori ini adalah rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan bagaimana ia diperintah dan dalam rangka mencapai tujuan negara.

John Locke mengemukakan pemikiran tentang kedaulatan rakyat dalam negara sebagai kekuasaan tertinggi, kekuasaan absolut dalam suatu negara tidak memungkinkan seseorang merdeka dalam mendapatkan haknya. Segalanya tergantung pada sang penguasa yang absolut itu. Menurut Locke, dalam negara yang berdaulat hanya kepada rakyat, setiap orang masih dapat mengemukakan tuntutannya dan meminta perhatian dan tuntutan kepada negara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, negara hanya bagian dari masyarakat, dan didirikan oleh kehendak rakyat, dan dalam negara ini kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat. Dengan landasan kedaulatan rakyat inilah John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif dan federatif atau pembuat perjanjian.

Rousseau, menyatakan kedaulatan rakyat diwujudkan berupa pernyataan kehendak. Kehendak rakyat tersebut disampaikan dalam 2 (dua) cara; yaitu kehendak rakyat seluruhnya disebut Volunte De Tous, dan kedua kehendak sebagian rakyat disebut Volunte Generale. Pertama (volunte de tous) hanya digunakan oleh rakyat pada saat negara dibentuk, yaitu melalui suatu perjanjian sosial. Sedangkan kedua (volunte generale) digunakan setelah negara berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak. Kedaulatan rakyat diartikan Rousseau sebagai pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (meerderheids dictatuur).

Bagir Manan dengan mengutip pendapat Moh. Hatta tentang kedaulatan rakyat mengemukakan:
kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya. Bukan keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara sendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama “mufakat”. Disini tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat.”

Sebelum amandemen UUD Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945, kini MPR bukan lagi suatu badan yang paling tinggi yang tidak terbatas kekuasaannya dalam memegang kedaulatan rakyat.

MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, bergeser kearah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan ada perubahan itu, pusat perhatian harus diarahkan kepada upaya memahami perwujudan prinsip kedaulatan rakyat itu dalam tiga cabang kekuasaan utama, yaitu parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, lembaga kepresidenan yang juga mandat langsung karena dipilih secara langsung oleh rakyat, dan secara tidak langsung pada lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), ditambah lembaga tinggi lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) amandemen ketiga UUD Tahun 1945. Dengan menyandang prinsip kedaulatan rakyat inilah mengantarkan Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sebagai metode awal penyelenggaraan negara. Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya rakyat mempunyai kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan suatu visi bernegara. 

Selain itu ditegaskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4, bahwa:
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”
Aliran mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat mengalir langsung dan periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan berkeadilan. Namun, meskipun aliran mandat tersebut berlangsung secara periodik melalui pemilihan umum, tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat itu sepenuhnya diserahkan seperti yang dapat dipahami dari teori perjanjian masyarakat (contract sociale) yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, dan yang dikembangkan kemudian oleh John Locke ataupun Rousseau. 

Kontrak sosial yang melahirkan negara tidak dengan sendiri menghilangkan hak-hak individu rakyat untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Jaminan konstitusional mengenai hak asasi manusia masih tetap membuktikan bahwa kepemilikan kedaulatan yang sah tetaplah berada di tangan rakyat. Ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu, hanya saja konsep kedaulatan ini dilakukan melalui prosedur perwakilan rakyat.