Tindak Pidana Makar

Tindak Pidana Makar

SUDUT HUKUM | Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata makar adalah akal busuk; tipu muslihat; perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang; perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Secara konstruksi hukum makar secara hukum ternyata terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.

Tindak Pidana Makar


Pada dasarnya makar berasal dari kata “aanslag” (Belanda) yang berarti serangan atau “aanual” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (misdadige aanranding). Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. 

Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah “makar” dalam kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden”; “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas pula dengan adanya ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP baru ada atau baru dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”. 

Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus (“makar” yang berhasil maupun “makar” yang tidak berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan suatu Negara.

Dalam khasanah hukum pidana, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh
sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Mengacu pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makar adalah:
  1. Melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi
  2. Memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya
  3. Menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyisembunyi
  4. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka.

Tindakan makar juga dapat dimasukan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP, yaitu:
  1. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
  2. Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, berusaha menggerakan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam penerapannya, peraturan terkait tindak pidana makar termasuk dalam kategori delik formil. Penjelasan dari delik formil tersebut adalah bahwa perbuatan terkait yang diklasifikasikan sebagai makar tidak perlu sampai harus terjadi secara penuh atau tidak sampai harus timbulnya dampak yang berarti terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam makar, tetapi dalam hal perbuatan tersebut masih dalam tahap perencanaan pun sudah dapat dikenakan atau dikatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana makar. Hal tersebut dilakukan karena memang belum adanya suatu definisi yang mengikat terkait perbuatan apa yang sebenarnya dari arti kata makar itu sendiri di dalam
peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. 

Kata makar yang terdapat pada peraturan perundangundangan hukum pidana khususnya KUHP adalah sebagai berikut:
Pasal 104 “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 106 “Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Pasal 107 Ayat (1) “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Pasal 107 Ayat (2) “Pemimpin dan pengatur makar tersebut Ayat 1, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan dalam KUHP terkait makar mengalami penambahan pasal pada tahun 1999. Penambahan pasal tersebut telah di undang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penambahan pasal tersebut sebagai
berikut:

Pasal 107 a “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 107 b “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 107 c “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 107 d “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 107 e “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun: a) barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya;atau b) barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud merubah dasar Negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah”.

Pasal 107 f “Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun: a) barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi Negara atau militer; atau diundangkan b) barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah”.
Baca Selengkapnya
Konsep KUHP Baru

Konsep KUHP Baru

SUDUT HUKUM | Pertama-tama perlu dikemukakan, bahwa usaha pembentuka KUHP baru untuk menggantikan (KUHP) yang sekarang berlaku telah cukup lama dilakukan. Dimulai degan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan, maka pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturutturut kemudian ada pula konsep 1968, konsep 1971/1972, konsep 1982/1983 yang kemudian menjadi konsep 1987/1988. Konsep 1987/1988 ini pun mengalami penkajian terus-menerus sampai menjadi konsep 1991/1992. Informasi yang disajikan dalam tulisan ini bertolak dari konsep 1991/1992 (edisi revisi s/d Maret 1993), namun dalam revisi ini, dikaitkan pula dengan perkembangan konsep-konsep terakhir (2004-2012).

Konsep KUHP Baru


Beberapa hal baru dalam konsep KUHP baru sebagai berikut:
  1. Sistematika KUHP Baru
  2. Keseimbangan asas legalitas dan asas kesalahan
  3. Keseimbangan asas legalitas formal dan materiil serta sifat melawan hukum formal dan materiil
  4. Masalah kesalahan/pertanggungjawaban
  5. Masalah alasan penghapus pidana
  6. Masalah pertanggungjawaban korporasi
  7. Masalah pedoman pemidanaan Masalah jenis pidana dan tindakan
  8. Masalah jumlah dan lamanya pidana
  9. Masalah peringanan dan pemberatan pidana
  10. Masalah tindak pidana dalam buku II

Khususnya mengenai pidana penjara seumur hidup, dapat kiranya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

  • Pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tau pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat in-determinate, karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.
  • Mengingat sifat/karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontrakdiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan peraikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana “perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat “sementara” (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).
  • Sekiranya pidana penjara seumur hidup memang masih patut dipertahankan, maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya mengintegrasikan ide/konsep perlindungan masyarakat dengan ide/konsep pemasyarakatan serta memerhatikan ide-ide yang tertuang dalam standard Minimum Rules For the Treatment of Prisioners (yang telah diterima oleh kongres PBB ke-1 mengenai “Ithe Prevention of Crime and the Treatment of offenders” tahun 1955 maupun berbagai penyataan pada kongres-kongres PBB berikutnya (khususnya kongres ke ke-6 dan ke-8 yang berhubungan dengan masalah pidana seumur hidup).
  • Menurut peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini sangan sulit bagi napi seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat (”conditional release” atau Voorwaardelijke Invrijheidstelling”), pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses pembatuan napi dalam kehidupan masyarakat). Hal demikian terlihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Pasal 15 KUHP, pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara (sementara), sekurang-kurangnya telah menjalani sembilan bulan penjara;
  2. Pasal 7 Keppres No. 5/1987 menyatakan, napi seumur hidup dapat diberi pengurangan masa menjalani pidana hanyan apabila pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara oleh presiden; dan
  3. Pasal 3 Kep. Menkeh No. 03. MH. 02.01 Tahun 1988 menyatkan bahwa: Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara ementara bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keppres No. 5/1987 tidak dapat diajukan apabila: a) Napi pernah memperoleh grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hdup; atau, b) Napi pernah mengajukan permohonan grasi atas pidana penjara seumur hidup dan ditolak presiden.
  4. Pasal 8 Peraturan Menkeh No. M. 01-PK. 01. 10 Tahun 1989 menyatakan bahwa: Persyaratan substantif bagi seorang napi untuk dapat izin asimilasi antara lain ia telah menjalani setengah dari masa pidananya. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Menkeh tersebut dinyatakan bahwa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, tidak diberikan kepada napi yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.

  • Memerhatikan ketentuan-ketentuan di atas (yaitu, sangat suitnya terpidana seumur hidup mendapatkan “pelepasan, bersyarat, remisi dan asimilasi”), dapatlah dikatakan bahwa kebijakan legisltif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada diluar sistem pemasyarakatan atau setidak-tidaknya belum begitu jelas kedudukan narapidana seumur hidup didalam sistem pemasyarakatan. Bahkan didalam konsep RUU “Pemasyarakatan” tahun 1995 (yang kemudian menjadi UU Pemasyarakatan No. 12/1995), kedudukan napi seumur hidup ini pun tidak begitu jelas. Didalam konsep Rancangan KUHP Baru, napi seumur hidup diberi kemungkinan untuk mendapatkan “pelepasan/pembebasan bersyarat” apabila napi seumur hidup itu telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik (lihat Pasal 70 konsep 2012). Batas minimal telah menjadi 17 tahun ini, awalnya 10 tahun (Pasal 65 Konsep 2000; Pasal 67 Konsep 2004). Patut kiranya dicatat, bahwa Kongres PBB ke-8 Havana tahun 1990 telah meminta kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (the Committee on Crime Prevention and Control, yang sekarang telah berubah menjadi “the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice”) untuk memeriksa/mengkaji kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban para napi seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan (pantas-tidaknya) mereka memperoleh pelepasan bersyarat (Conditional release). Dalam salah satu pulikasi PBB tahun 1994 (kode penerbitan: ST/CSDH/24) yang berjudul “Life Impisonment” antara lain disimpulkan, bahwa “To incarcerate a person for life without the possibility of being released not only ignores two of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintergration into society), but also places heavy financial burdens on taxpayers”.
  • Bertolak dari uraian sebelumnya dapatlah ditegaskan, bahwa untuk mengefektifkan pidana penjara seumur hidup dilihat dari konsep/sistem pemasyarakata, maka ketentuan legislatif seyogyanya memuat kebijakankebijakan sebagai berikut:

  1. Pidana seumur hidup selalu dirumuskan/diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya;
  2. Pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, menjamin keadilan dan hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit diperbaiki;
  3. Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan kepada anak/remaja;
  4. Ada jaminan bahwa terpidana seumur hidup mempunyai hak juga untuk memperoleh pelepasan/pembebasan bersyarat. Remisi dan proses asimilasi. 

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa upaya memperbaiki kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan) hanya merupakan salah satu faktor untuk mendukung efektivikasi pidana penjara. Tentunya banyak faktor-faktor lainnya yang juga harus diperhatikan.

Jadi penyusunan konsep RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. 
Perbedaannya dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
  1. Penyusunan RUU biasa, bersifat parsial atau fragmenter pada umumnya hanya mengatur delik khusus atau delik tertentu, masoh terikat pada sistem induk (WvS) yang sudah tidak utuh hanya merukapan sub-sistem, tidak membangun atau merekontruksi sistem hukum pidana,
  2. Penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh atau terpadu atau integral mencakup semua aspek dan bidang yang bersistem serta berpola dalam menyusun atau menata ulang rancang bangun sistem hukum pidana nasional yang terpadu.
Baca Selengkapnya
Hukum Islam

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa:

Hukum adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. 

Sedangkan Islam adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.[1]

Hukum Islam

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa:

Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.[2]

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian “syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan).Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin”.[3]

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu aqoid (keimanan), ilmu fiqih (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlaq (kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:
  • Wajib (Fardlu)
Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu sebagai berikut:

  1. Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukallaf seperti sholah fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.
  2. Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.[4]

  • Sunnat
Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunah terbagi atas dua jenis/macam:
  1. Sunat Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat ‘id dan shalat tarawih.
  2. Sunat GhairuMu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.[5]
  • Haram
Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.[6] Contohnya main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

  • Makruh
Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.

  • Mubah
Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.5

Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari’at) adalah dalil-dalil syari’at yang darinya hukum syari’at digali.Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari’at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :
  1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syari’at, yaitu al-Qur’an dan al-Sunah.
  2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari’at,yaitu ijma’/kesepakatan dan qiyas/analogi.
  3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu Urf (tradisi), istishhab (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) maslahah mursalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), syar’u man qablana (syari’at sebelum kita), dan madzhab shahabat.[7]

Tujuan Hukum Islam

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari’) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, menegakkan keadilan dan mendidik.

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:
  1. Memelihara Agama
  2. Memelihara Jiwa
  3. Memelihara Akal
  4. Memelihara Keturunan
  5. Memelihara Kekayaan56
Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:[8]
  1. Dharuriyyat
  2. Hijiyyat
  3. Tahsiniyyat
Peringkat Dharuriyyat menepati urutan yang pertama,disusuli dengan peringkat yang ke dua yaitu Hijiyyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah Tahsiniyyat.

Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.Yang dimaksudkan dengan Hijiyyat adalah tidak termasuk dlam kebutuhan-kebutuhan yang esensial,melainkan kebutuhan yangdapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka.Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan mertanat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya,sesuai dengan kepatutan.Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut Dharuriyyat, hijiyyat serta Tahsiniyyat, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

a. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din)

Menjaga atau memelihara agama,berdasarkan kepentingannya,dapat kita bedekan dengan tiga peringkat ini:

  1. Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang masuk peringkat primer . Contoh : Solat lima waktu.Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama.
  2. Hijiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama, Contoh : Solat Jamak dan Solat qasarbagi orang yang sedangbepergian. jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.
  3. Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama. Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan,pakaian dan tempat.Kegiatan ini tidak sama sekali mengancan eksestensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya,kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:
  1. Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa manusia.
  2. Hijiyyat: sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lazat.Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi manusia,melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.
  3. Tahsiniyyat : Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika.Sama sekali tidakmengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.
c. Memelihara Akal (Hifz Al-‘Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannyadapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:
  1. Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
  2. Hijiyyat: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
  3. Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.
d. Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl)

  1. Dharuriyyat: Sepertinya disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Jika di abaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.
  2. Hijiyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya.Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar misl.
  3. Tahsiniyyat: Disyariatkan Khitbah atau Walimah dalam perkawinan.hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.[9]
e. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)
  1. Dharuriyat: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
  2. Hijiyyat: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
  3. Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat Kaitannya dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia.


Rujukan:

[1] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 127.
[2] Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.
[3] Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1.
[4] Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)
[5] Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.
[6] Ahmad Azhar Basjir, Op.Cit, h. 4
[7] Ali Asyhar, Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html, (Akses Tgl. 26 Juni 2016)
[8] Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.
[9] Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001) h. 29.
Baca Selengkapnya
Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu

SUDUT HUKUM | Tahun 1955, untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Kehakiman nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37 KDN tanggal 30 juli 1953, yaitu:

  • Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang dengan masa kerja 4(empat) tahun.
  • Panitia pemilihan (PP): dibentuk disetiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelengarakan pemilihan anggota konstituante dan DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5(lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat ) tahun.
  • Panitia pemilihan kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap Kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yag bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
  • Panitia pemungutan suara (PPS) dibentuk disetiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sukurangkurangnya 5(lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota dan diberentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

Tahun 1971, lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU, dan Badan Perbekalan dan perhubungan. Sturktur Organisasi penyelenggara di pusat, disebut panitia pemilihan Indonesia (PPI), diprovinsi disebut Panitia pemilihan daerah tingkat I ( PPD I), dikabupaten / Kota Madya disebut panitia pemilihan daerah tingkat II (PPD II), di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan didesa/kelurahan disebut panitia pendaftaran pemilih (Pentarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan pengitungan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk panitia pemilihan luar Negeri( PPLN) Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar negeri ( KPPSLN) yang bersifat sementara (adhoc).

Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu


Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama denga penyelenggara pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I tingkat provinsi, PPD II tingkat kab/madya, PPS dikecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN,PPSLN, KPPSLN yang bersifat adhoc.

Stuktur organisasi penyelenggara pamilu 1982 sama dengan stuktur organisasi penyelenggara pemilu 1977 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur Organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan stuktur organisasi penyelenggara pemilu 1982 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi penyelenggara pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara pemilu 1987 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi penyelenggara pemilu tahun 1997 sama dengan struktur organisasi pemilu 1992 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsure partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU juga dibantu oleh sekeretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan ditingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraa di luar Negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, KPPSLN yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta pemilu diambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Penyelenggara pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggara ditingkat Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK) panitia pemungutan suara (PPS) untuk ditingkat Desa/ kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggara di luar Negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggra pemungutan suara Luar Negeri (KPPSLN).

Pemilu tahun 2009 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat Nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU provinsi. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu bersifat sementara (adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), untuk tingkat Desa/ kelurahan , dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk TPS. Untuk penyelenggara di luar Negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Luar Negeri( KPPSLN).
Baca Selengkapnya
Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

SUDUT HUKUM | Pada kamus hukum, izin (vergunning) sebagai “Overheidstoestemming door wet of verordening gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk wonden beschouwd” (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintahan yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang ada pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). 

Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Izin

Ateng syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “Als Opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval” (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umumu dilarang.

Secara teoritis, tindakan hukum berarti “de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechtgevolf” (tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkanya ketetapan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan tertentu.

Akibat hukum terhadap keputusan administratif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan yang dapat dibatalkan dan keputusan yang batal demi hukum keputusan yang dapat dibatalkan adalah yang kepentinganya tidak mematuhi pembatasan – pembatasan, syarat –syarat atau ketentuan peraturan perundangperundangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran dengan sendirinya hampir dapat dipastikan bahwa apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat-syarat atau pembatasan yang dikaitkan pada izin, maka tata usaha negara dapat beraksi dengan penarikan kembali. 

Dalam banyak hal ini ditetapkan secara teliti oleh pembuat Undangundang apabila pemberlakuan surut dikaitkan dengan penarikan kembali (yang biasanya pada izin tidak ada artinya, berlainan dengan subsidi atau pembayaran), maka pemberlakuan surut tidak dapat lebih jauh daripada yang dibenarkan dari tidak dipatuhinya syarat-syarat, peraturan Perundang-undangan atau pembatasanpembatasan. 

Keputusan yang batal demi hukum adalah penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pada kenyataanya juga merupakan perbuatan dari suatu keputusan/perbuatan ketetapan (beschikkingsdaad van de administratie) dengan menerbitkan ketetapan baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan ) yang terdahulu, sebagai suatu keputusan (ketetapan), maka keputusan (ketetapan) yang memuat penarikan kembali keputusan (ketetapan) tersebut niscaya menimbulkan akibat hukum yang baru bagi seorang warga atau badan hukum perdata yang dikenakan keputusan (ketetapan) itu. 

Dalam hal seorang warga atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh akibat hukum yang timbul dri keputusan (ketetapan) penarikan kembali itu, maka ia berhak mengajukan banding administratif (administratiefberoep) atau menggunakan upaya hukum yang tersedia di Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan yakni cara membawakan permasalahanya ke hadapan hakim (Tata Usaha Negara).
Baca Selengkapnya
Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

SUDUT HUKUM | Pengaturan tentang keberadaan justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah justice collaborators ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Dimana keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif.

Justice Collaborators dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011


Akan tetapi sebelum adanya istilah justice collaborators dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “ saksi mahkota” atau crown witness, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. .Namun keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau splitsing perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat kurangnya alat bukti pula splitsing perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan. Saksi pelaku yang bekerjasama ini dikenal dengan beragam istilah, yaitu justice collaborators, cooperative whistleblower, collaborators with justice atau peniti (Italia). 

Secara etimologi justice collaborators berasal dari kata justice yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.3 Sedangkan collaborators artinya teman kerjasama atau kerjasama.

Secara terminologi, definisi justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah 
salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”

Selain itu pengertian justice collaborators juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari justice collaborators ialah 
Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Pengertian tersebut sejalan dengan pendefinisian menurut Council of Europe Committee of Minister bahwa collaborators of justice adalah:
Seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah mecrupakan bagian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya, mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa justice collaborators atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasiinformasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidak-tidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.
Baca Selengkapnya
Pembuktian dalam Hukum Positif

Pembuktian dalam Hukum Positif

SUDUT HUKUM | Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Pembuktian dalam Hukum Positif


Pengertian pembuktian menurut R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

R. Supomo mendefinisikan pembuktian dalam dua arti yaitu; pembuktian dalam arti luas yaitu membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Pembuktian dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Pembuktian dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan lainya yang mana digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak hanya itu, dalam pembuktian itu pula suatu kebenaran akan dapat terungkap.
Baca Selengkapnya
Sistem Dua Jalur (Double Track System) dalam Sanksi Hukum Pidana

Sistem Dua Jalur (Double Track System) dalam Sanksi Hukum Pidana

SUDUT HUKUM | Ide dasar adanya model sanksi sitem dua jalur (double track system) adalah adanya kesetaraan antara sanki pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik. Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.

Pada aliran modern mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejau dia masih dapat diperbaiki bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. 

Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisme adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Sistem dua jalur (double track system) secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur (double track system) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (double track system) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.

Sanksi pidana (punishment) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (maatregel, treatment) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan. Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat juga dilihat dari teoriteori pemidanaan antara lain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (punishment), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan, yaitu pertama pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan kedua pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Pada prinsipnya untuk membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus didasarkan pada ada tindaknya unsur pencelaan bukan pada tindaknya unsur penderitaan. Menurut Alf Ross sanksi tindakan tetap melekat unsur penderitaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku.
Baca Selengkapnya