Problematika Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara

SUDUT HUKUM | Ada beberapa alasan mengapa beberapa cara penyelesaian sengketa tidak menjadi pilihan utama para negara yang bersengketa untuk dilaksanakan, jika ditelaah tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan negara yang bersengketa menghindari cara penyelesaian sengketa yang dirasa tidak efektif dan efesien. Melihat hal tersebut, peneliti mencoba mengungkapkan problematika yang ada pada setiap pilihan cara penyelesaian sengketa yang telah diuraikan sebelumnya.

Problematika Penyelesaian Melalui Hukum

Peranan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya the Hague Conference (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan the Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. 

Beliau mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu konferensi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah persenjataan atau setidaknya membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan. Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu konferensi internasional. Undangan ini disambut hangat dengan dilangsungkannya Konferensi Den Haag tahun 1899. Peserta konferensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.

Menurut Pasal 38 ayat (2) Statuta, Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu sengketa berdasarkan prinsip ex aequo et bono apabila para pihak menyepakatinya. Sumber hukum ex aequo et bono (kepatutan dan kelayakan atau keadilan dalam hukum internasional) belum pernah diterapkan Mahkamah sampai saat ini. Dewasa ini, negara-negara jarang memberikan wewenang untuk menerapkan sumber hukum ini dalam klausul-klausul berbagai perjanjian internasional dan dalam berbagai deklarasi yang menyatakan penerimaan mereka terhadap yuridiksi memaksa Mahkamah Internasional. Menurut Schlochhauer, berdasarkan sifatnya sumber hukum ini mungkin lebih cocok di pergunakan dalam arbitrase internasional untuk memutus sengketa. Sumber ini tidak cocok untuk diterapkan oleh badan-badan peradilan internasional.

Aturan Statuta dan Rules of the Court telah mengatur dengan komprehensif berbagai aspek mengenai persidangan suatu sengketa, dari tahap pelaksanaan dan penyerahan sengketa oleh para pihak , yuridiksi, hukm acara, hingga putusan mahkamah. Meskipun demikian masih terlihat dalam pelaksanaannya, aturan-aturan Statuta atau Rules of the Court yang masih menimbulkan masalah penafsiran, misalnya masalah pengaturan tentang intervensi pihak ketiga. Dari sengketa-sengketa yang diserahkan negara-negara anggota ke Mahkamah, tercatat sekitar 60 sengketa (sejak 1946 hingga dewasa ini). Sengketa –sengketa tersebut dapat digolongkan dalam lima kelompok yaitu: (1) sengketa-sengketa mengenai perbatasan wilayah (darat-laut) serta hak lintas (sengketa di perairan Ambalat termasuk dalam kelompok ini); (2) status kepemilikan atau kedaulatan wilayah ( sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara RI-Malaysia termasuk dalam kelompok ini); (3) keabsahan penggunaan kekerasan; (4) perlindungan diplomatik bagi warga negara asal luar negeri; (4) pengambilalihan harta benda milik negara asing.

Jika melihat negara-negara yang menjadi para pihak dalam sengketa yang ditangani Mahkamah, dapat diketahui bahwa negara-negara yang lebih banyaj menyerahkan sengketanya adalah negara maju. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa adalah negara yang lebih banyak muncul di hadapan Mahkamah. Negara-negara berkembang muncul sekali dua kali. Hal ini sebenarnya menunjukan pula bahwa untuk bersengketa di Mahkamah memang sedikit banyak dipengaruhi pula oleh siap tidaknya negara tersebut untuk bersengketa di hadapan badan internasional beserta segala konsekuensinya. Kesiapan tersebut antara lain mencakup kesiapan sumberdaya manusianya, terutama lawyer atau ahli hukum internasional yang akan mewakili negara, dan yang utama kesiapan financial yang akan mendukung kelancaran proses beracara di Mahkamah. Pendek kata, beracara di pengadilan apalagi di Mahkamah Internasional adalah urusan yang sangat mahal bagi negara miskin atau sedang berkembang.

Prolematika Penyelesaian Melalui Diplomasi (Politik)

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa konsekuensi langsung pada praktek diplomasi internasional. Era ini ditandai dengan perubahan yang signifikan dalam teknologi telekomunikasi, sehingga ekslusivitas informasi tidak lagi menjadi domain aktor-aktor diplomatik resmi pemerintah. Pada abad informasi ini, teknologi telah merubah aktivitas diplomasi tidak lagi secara ekslusif dijalankan oleh aktor-aktor pemerintah/diplomat resmi yang telah diberi wewenang penuh dalam menjalankan diplomasi. Selain merubah jenis aktivitas diplomasi, teknologi informasi juga memperkecil peran diplomat dan Duta Besar sehingga seringkali terjadi aktivitas diplomasi tanpa diplomat.47 Harold Nicholson mengatakan bahwa Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi seorang Duta Besar semakin berkurang dan diplomat-diplomat merosot statusnya sebagai tenaga administrasi.

Fasilitas dan teknologi komunikasi yang semakin canggih juga menyebabkan meningkatnya aktivitas diplomasi personal yang dilakukan antar Kepala Pemerintahan. Diplomasi multilateral juga semakin sering diadakan, yang menuntut dukungan ahli-ahli khusus (spesialis) ketika membahas bidang-bidang khusus. Lingkup diplomatik juga berkembang seiring dengan meningkatnya peran masyarakat masyarakat internasional dalam berbagai kegiatan. Keputusan-keputusan penting tidak lagi harus diambil di ibukota negara. Perubahan dalam metode diplomasi juga terkait dengan meningkatnya volume kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat pemerintah dan jumlah penandatanganan traktat kerjasama.

Disadari bahwa terdapat dilema bagi diplomasi modern dengan meningkatnya konflik antar negara. Secara keseluruhan, diplomasi telah meningkatkan kontribusinya dalam mengatur teknik-teknik atau aspek-aspek fungsional dari hubungan internasional. Perubahan teknik-teknik diplomasi sebagi akibat teknologi informasi menyebabkan arus data dan gambar tidak memperhitungkan waktu dan perbatasan negara. 

Hirarki dan birokrasi digantikan oleh jaringan kerja (net-working). Keterbukaan telah menggantikan kerahasian dan ekslusivitas yang selama ini dimiliki aktor-aktor resmi pemerintah. Ide dan modal bergerak cepat dan tidak terbatas melalui jaringan pemerintah, perusahaan dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGOs, INGOs). Secara garis besar, praktek diplomasi masa kini dipengaruhi oleh: (1) Revolusi teknologi informasi, (2) Meningkatnya peran media massa, (3) Globalisasi bisnis dan sistem keuangan, sehingga diplomasi Ekonomi menjadi semakin signifikan, (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional (Diplomasi Publik), (5) Munculnya Isu-isu kompleks yang melewati batas-batas negara (HAM, lingkungan hidup, arus pengungsi, terorisme dan masalah-masalah lain yang terkait dengan Trans-Organized Crime (TOC)).

Problematika Penyelesaian Melalui Kekerasan (Militer)

Penggunaan kekuatan militer oleh aktor negara tidak hanya terbatas pada masa perang saja. Sekurang-kurangnya ada empat fungsi kekuatan militer dalam politik internasional. Pertama, kekuatan militer diproyeksikan sebagai prestige power dimana suatu negara menunjukan keungggulan militernya melalui penguasaan teknologi baru dengan daya penghancur yang dapat menggentarkan lawan. Hal ini biasanya ditunjukkan pada perayaan kemerdekaan atau hari angkatan bersenjata untuk mengirim pesan kepada musuh tentang kekuatan militer suatu negara. Kedua, kekuatan militer digunakan sebagai deterrent power atau kekuatan penangkal. Dalam konteks ini suatu negara meyakinkan lawannya bahwa tentang konsekuensi yang akan dihadapi bila melakukan suatu tindakan militer yang tidak dikehendaki. 

Kredibilitas ancaman tersebut tentu mempengaruhi efektivitas dari ancaman tersebut. Misalnya, kerjasama militer AS dengan Taiwan serta seluruh kekuatan persenjataan yang digunakan di dalamnya membawa efek pencegahan terhadap Cina untuk tidak menyelesaikan konfliknya dengan Taiwan dengan cara militer. Ketiga, kekuatan militer dibangun sebagai kekuatan defensive untuk melindungi diri dari kekuatan musuh (defensive power). Cina selalu berdalih bahwa peningkatan anggaran militernya ditujukan untuk melindungi diri dari serangan musuh (dalam hal ini AS dan Jepang yang terikat dalam pakta militer). Keempat, kekuatan militer juga dapat digunakan sebagai alat pemaksa atau coercive diplomacy guna menekan suatu negara agar mengikuti keinginan dari negara yang menekan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. 

Dalam konteks ini kekuatan militer berfungsi sebagai compellent power. Misalnya penggelaran pasukan dan latihan militer AS di Timur Tengah dimaksudkan untuk menekan Iran agar negara itu tidak melanjutkan proyek pengayaan uranium untuk membangun senjata nuklirnya. Karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, kekuatan militer Indonesia pada dewasa ini sedang mengalami kemorosotan dan bahkan termasuk negara yang anggaran pertahanannya paling rendah di Asia Tenggara. Akibatnya tidak satupun fungsi di atas dapat dijalankan secara optimal oleh kekuatan militer Indonesia. Bagaimanapun kekuatan militer biasanya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir anggaran militer Cina meningkat dengan pesat karena pertumbuhan ekonominya yang tinggi dalam tiga dekade terakhir.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel