Masyarakat hukum adat Papua dan hak-haknya

Advertisement
SUDUT HUKUM | Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tungal Ika, yang berbeda suku, agama, ras dan antar golongan, yang kemudian bersatu dalam negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 (Hadikusuma, 2003: 105). Mereka hidup, berdiam dalam satu wilayah dengan menurut dan memiliki hukum adat serta budayanya sendiri-sendiri. Ter Haar menyebutnya dengan masyarakat hukum (adat), yakni:
kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik yang berujud maupun tidak berujud” (dalam Hadikusuma, 2003: 105).
Bentuk dan susunan masyarakat hukum tersebut oleh Hadikusuma (2003: 105) disebut dengan persekutuan hukum adat, dimana para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2001. 

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf r Undang-Undang No.21 Tahun 2001, masyarakat hukum adat (Papua) adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk pada hukum adat tertentu dengan solodaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Masyarakat hukum adat tersebut mempunyai hak-hak yang harus dilindungi sesuai dengan ciri khasnya sebagai masyarakat hukum adat.

Secara dejure dan defacto eksistensi masyarakat hukum adat diakui negara apabila empat syarat yang ditetapkan berdasarkan Pasal 18 B UUD 1945 dapat dipenuhi yakni:
  • Sepanjang masyarakat hukum Adat itu masih hidup; artinya persyaratan tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati jangan menggunakan ukuran kuantitatif, melainkan secara kualitatif mendapat perhatian dari dalam dan luar untuk mencermati perasaan masyarakat hukum adat setempat dengan menggunakan metode partisipatif mendalam;
  • Sesuai dengan perkembangan masyarakat; adalah tidak ditafsirkan dari segi ekonomi dan politik, melainkan dari kacamata masyarakat dengan pendekatan empirik, agar masyarakat hukum adat itu berproses secara bebas;
  • Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksud bahwa masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan dari NKRI itu sendiri, maka metode holistik akan lebih cocok digunakan;
  • Diatur dengan Undang-Undang, adalah Indonesia sebagai negara hukum, apabila dalam negara segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan baik. Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan secara juridis, ada aspek non juridis yang berpengaruh terhahdap kasus-kasus hukum itu sendiri. Hukum itu perlu diperkaya oleh ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi, ekonomi, politik) dan sebagainya. Walaupun Pasal 18 B ayat (2) UUD 194 sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan oleh karena itu di jalankan sebagai acuan yuridis (Rahardjo, 2005:43).

Keempat syarat tersebut di atas, jelas merupakan perhatian pemerintah untuk memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan negara dan pemerintah sebagai “posisi sentral” yang harus didahulukan. Itulah sikap hukum Negara tentang masyarakat adat (Saptomo, 2010: 17). 

Hal ini diperkuat dengan kebijakan yang masih berpatokan kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “ bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara”, sehingga amat kecil kemungkinan masyarakat hukum adat untuk otonom. Negara hendak memberi “pengakuan” dari pada “ pengaturan” kepada masyarakat hukum adat. Bagaimana dengan isu siapa yang akan mengontrol sumber daya yang berada di daerah-daerah yang sejak dahulu kala berada di bawah kontrol masyarakat hukum adat (Wignjosoebroto,2005:39).

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat hukum adat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah:
a. Hak untuk dilindungi adat, hukum adat dan hak ulayat mereka, masyarakat adat serta masyarakat hukum adat (lihat pada ketentuan ”menimbang” huruf e, Pasal 1 huruf o,p.q,r,s);
b. Hak menikmati hasil pembangunan secara wajar (lihat pada ketentuan ”menimbang” huruf b);
c. Hak atas kesetaraan dan keberagaman bahasa dan kehidupan sosial budayanya (lihat pada ketentuan ”menimbang” huruf d, e);
d. Hak peningkatan taraf hidup dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua (lihat ketentuan ”menimbang” huruf g).
e. Adanya Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua (lihat Pasal 1 huruf g dan Pasal 5 ayat 2);
f. Diakuinya wilayah masyarakat adat yang disebut kampung atau dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (lihat Pasal 1 huruf l);

Dari macam-macam hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, nampak bahwa hak ulayat adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat, yakni:
a. Hak untuk dilindungi adat, hukum adat dan hak ulayat mereka, masyarakat adat serta masyarakat hukum adat (lihat pada ketentuan ”menimbang” huruf e, Pasal 1 huruf o,p.q,r,s), dan
b. Hak peningkatan taraf hidup dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua (lihat ketentuan ”menimbang” huruf g).