SUDUT HUKUM | Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES dilakukan setiap akhir periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah…
Kategori: BUMDes
SUDUT HUKUM | Berikut ini adalah persyaratan untuk pengelolaan BUMDES: Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal Mendapat pembinaan dari…
SUDUT HUKUM | Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud dari kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:…
SUDUT HUKUM | Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah…
SUDUT HUKUM | Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan…
SUDUT HUKUM | Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah: Meningkatkan perekonomian desa; Meningkatkan pendapatan asli desa; Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Menjadi…
SUDUT HUKUM | Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli…