SUDUT HUKUM | Secara umum perlindungan hak asasi manusia merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang dapat dilimpahkan atau diperbantukan kepada daerah, berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas…
Kategori: Otonomi
SUDUT HUKUM | Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli…
SUDUT HUKUM | Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak…
Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian.…
Berbicara landasan asas pelaksanaan Pemerintahan Daerah, akan dijumpai tiga asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak Negara yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas…
Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara subtansial mengandung pengertian : “Kemampuan manusia untuk melakukan…
SUDUT HUKUM | Istilah Otonomi Daerah secara etimologis dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Istilah otonomi menurut Syafrudin, bahwa kebebasan atau kemandirian tetapi bukan berarti kemerdekaan.…
SUDUT HUKUM | Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberi…
Kewenangan Provinsi Aceh menurut MoU Helsinki Kewenangan khusus apa saja yang diberikan kepada Provinsi Aceh dalam UU desentralisasi baru menurut MoU Helsinki itu? 1). Aceh…